Wakil Presiden Jusuf Kalla
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa daerah-daerah harus bisa membuat inovasi dalam hal memberikan pelayanan. Dia berharap kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa menjadi program nasional.
"Semoga inovasi bisa menjadi contoh dan bisa menjadi program nasional," kata Jusuf Kalla ketika memberi sambutan saat penyerahan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di Jakarta, Kamis (26/5).
Lelaki yang akrab disapa JK ini mengatakan, ada 3 hal pokok perubahan pola kerja yang harus dilakukan aparatur sipil negara. Pertama, perubahan yang terjadi karena sistim pemerintahan, yang sebelumnya sentralistis namun setelah otonomi daerah menjadi menyeluruh.
"Kita melaksanakan otonomi daerah akibatnya seluruh PNS di pegawai pusat sekarang sebagian besarnya pegawai daerah. Kalau dulu instruksi dari pusat sekarang butuh inovasi-inovasi karena daerah yang menentukan kemajuan daerahnya sendiri," kata JK.
Kedua, perubahan teknologi. JK mengatakan, saat ini cara kita berpemerintahan lebih mengutamakan kemajuan teknologi seperti e-government, smart city dan sebagainya. Hal ini untuk mempercepat kinerja ASN sehingga tidak perlu berhubungan langsung dengan masyarakat tapi oleh teknologi.
Ketiga, adanya persaingan di internal dan luar. Persaingan antar negara dan daerah. Menurut JK, jika daerah tidak efisien maka penduduknya akan pindah ke daerah lain, begitu pula dalam hal pelayanan, jika tidak baik maka akan mengurangi investasi daerahnya.
"Tiga hal itu harus merubah karakter PNS kita, harus menjadi inovatif karena tidak ada lagi arahan dari pusat. Untuk itu, ASN harus memiliki keahlian, skill dan kecermatan yang baik. Tanpa itu daerah akan ketinggalan," kata JK. (ns/HUMAS MENPANRB)
