JAKARTA – Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menghadiri pelantikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek di kantor BKKBN, Jakarta, Selasa (26/05).
Acara pelantikan itu juga dihadiri mantan Kepala BKKBN, Sugiri Syarief, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Subuh, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, serta sejumlah petinggi BKKBN.
Posisi Kepala BKKBN kosong sejak Oktober 2014, karena Kepala BKKBN sebelumnya, Sugiri Syarief pensiun. Dengan pelantikan ini, Menkes Nila F Moeloek berharap program kependudukan dan keluarga berencana dapat dipercepat. Hal ini sesuai target Pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk sekitar 1,38 persen pada tahun 2016, dari jumlah pada tahun 2010 sebesar 237,6 juta jiwa. "Jika kita tidak bisa menekan pertumbuhan jumlah penduduk, kemungkinan akan terjadi ledakan penduduk," kata Nila.
Dalam mengakselerasi program kependudukan dan keluarga berencana, Kementerian Kesehatan memberikan dukungan berupaya sarana pelayanan kesehatan dan memberikan pelayanan yang berkualitas. "Kita harus memfasilitasi agar dapat memberikan pelayanan komprehensif dan pendekatan-pendekatan dengan organisasi non pemerintah. Kita juga akan memastikan kesediaan sarana dan prasaran di semua sarana pelayanan yang sudah disiapkan BKKBN," imbuh Nila.
Pengangkatan Surya Chandra Surapaty sebagai Kepala BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2015, setelah terpilih mengalahkan dua kompetitornya yang lolos seleksi bakal calon, yaitu mantan Kepala BKKBN Fasli Jalal dan Abidin Siregar (Deputi Advokasi dan Komunikasi BKKBN). Dalam open bidding yang digelar oleh Kementerian Kesehatan, terdapat 5 peserta yang mengikuti seleksi.
Sebelumnya, Surya Chandra merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Sejak tahun 2009, ia bertugas di Komisi IX yang memiliki fokus pada bidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi. Dalam karir politiknya, Surya Chandra pernah menjadi pimpinan Panitia Khusus (Pansus) dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RUU Praktek Kedokteran, RUU Ketenagakerjaan serta RUU Perlindungan Anak.
Dia merupakan salah satu pengusul RUU Amandemen UU 23/1992 tentang Kesehatan dan RUU Amandemen 10/1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Di samping berperan aktif dalam pembentukan sejumlah RUU, ia juga melakukan beberapa kegiatan politik lain. Diantaranya mempelopori terbentuknya Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan yang dasar pembentukannya dapat dirujuk dari Keputusan Pimpinan DPR 16/PIMP/I/2001-2002 tanggal 22 Oktober 2001. Ia juga akhirnya menjadi ketua dalam forum bentukannya tersebut. Aktivitas forum tersebut lebih pada bidang sosial politik dan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM, lembaga internasional dan PBB seperti UNFPA, WHO, UNICEF, USAID, dan AUSAID.
Surya Chandra juga aktif dalam beberapa organisasi profesi, seperti Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia ( IPADI ) pada tahun 1983-2003, anggota dan pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ( IAKMI ) pada tahun 1988-1999,dan anggota Majelis Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI ) tahun 2003-2006, serta anggota dan pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (Koalisi Kependudukan). (ns/HUMAS MENPANRB)
