SEMARANG – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mewajibkan penggunaan Bahasa Jawa pada setiap hari Kamis, juga berlaku dalam acara uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (05/02).
Paparan Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja pun sebagian dikemas dalam Bahasa Jawa. Tampak salah satu halaman yang cukup menarik dalam paparan itu berbunyi ‘Tigo Pesen Bapak Jokowi-JKkangge Reformasi Birokrasi’ (Tiga Pesan Bapak Jokowi-JK untuk Reformasi Birokrasi). Tiga hal dimaksud adalah revolusi mental, gerakan hidup sederhana, dan moratorium.
Kehadiran UU No. 5/2014 tentang ASN dimaksudkan untuk menciptakan aparatur negara yang professional dan membendung terjadinya politisasi birokrasi. Hal itu diperlukan untuk menjawab tantangan perubahan dunia yang dinamis. “Salah satunya, yang terdekat adalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 ini,” ujar Setiawan.
Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan 6 RPP pelaksanaan UU ASN tersebut, yakni RPP tentang Manajemen ASN, RPP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS, RPP tentang Kinerja dan Disiplin PNS, RPP tentang Jaminan Hari Tua dan Pensiun PNS, serta RPP tentang Korp Profesi ASN.
Setiawan menegaskan, ketiga pesan Presiden memberikan ruh terhadap keenam RPP tersebut. “Dalam revolusi mental, kita tumbuhkan ASN bermental melayani. Ngowahi mind-set (pola pikir) lan cultural set (budaya/kebiasaan lan perilaku), saking bioso dipun layani dados melayani. Saking lengggah wonten wingking mejo dados gumregah medak dateng lapangan. Saking mental ndoro dados nggadahi mental melayani,” tutur Setiawan dalam Bahasa Jawa tetapi dengan logat Sunda itu.
Terkait pesan kedua, yakni Stop pemborosan yang dimaknai dengan gerakan penghematan nasional. Caranya, dengan mengurangi belanja yang tidak perlu atau mendesak. (kanti coro nyudo blonjo ingkang mboten perlu utawi mendesak). Sementara dalam hal moratorium, dilaksanakan dengan menghentikan (ngendeg) rekrutmen CPNS.
Dia juga menjelaskan, penyelesaian enam RPP pelaksana Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara itu meruopakan salah satu dari Sembilan quick wins Kementerian PANRB.
Meskipun Iwan, panggilan akrab Setiawan Wangsaatmadja, tidak sepenuhnya menggunakan Bahasa Jawa, tetapi suasana sudah cair sejak awal, ketika Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko membuka acara tersebut dengan menggunakan Bahasa Jawa.
Dalam kesempatan itu, Wagub mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap tenang, fokus, dan profesional, walaupun suhu politik memanas. Dia mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah lautan yang kerap terjadi ombak besar, pasang surut, gelombang tinggi, dan badai besar. “Diharapkan ASN tetap tenang dalam menjalankan tugas dan jangan sampai terbawa arus,” ungkapnya.
Roadshow konsultasi publik yang membahas RPP Manajemen ASN ini sebelumnya telah dilaksanakan di Surabaya. Kegiatan serupa akan digelar lagi di Makassar, Yogyakarta, dan dua sesi terakhir diadakan di Jakarta. (swd/HUMAS MENPANRB)
