Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (Asrena), Gatot Eddy Pramono, saat memberikan arahan dalam evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polri Gelombang IV, Rabu (14/11).
JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Polri adalah dengan membangun zona integritas terhadap seluruh unit kerjanya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Hal tersebut diungkapkan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (Asrena), Gatot Eddy Pramono, saat memberikan arahan dalam evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polri Gelombang IV, Rabu (14/11). Menurutnya, melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Tujuan dari semua ini adalah public trust. Karena kalau suatu organisasi sudah mendapat trust dari masyarakat, maka organisasi itu akan survive dan terus berkembang," katanya.
Namun demikian, Gatot juga mengingatkan kepada seluruh jajaran anggota Kepolisian agar bersiap dengan segala konsekuensi dalan melakukan perubahan. Ini dikarenakan dalam melakukan setiap perubahan, pasti akan ada pengorbanan yang harus dilakukan demi peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Oleh karena itu, Gatot mewanti-wanti kepada seluruh jajaran agar tidak bermain-main dalam membangun zona integritas. Sebab, instansi Polri yang akan menanggung beban mengingat unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM akan menjadi percontohan nasional.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri (Karo RBP), Adhi Prawoto, juga menuturkan bahwa pembangunan zona integritas tidak bisa dilakukan tanpa adanya komitmen pimpinan dan jajarannya. Komitmen pimpinan harus diikuti oleh jajarannya guna mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Jadi jangan menanggap remeh tentang pembangunan zona integritas ini. Sungguh-sungguhlah, jangan hanya main-main," tegas Adhi.
Sementara itu Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PABRB), M. Yusuf Ateh, juga mengatakan bahwa zona integritas menuju WBK/WBBM bukanlah hal main-main atau sekedar program biasa. Namun pembangunan zona integritas membutuhkan waktu panjang dan upaya yang luar biasa untuk melakukan perubahan.
Ateh mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri selama ini. Ateh menilai sudah banyak kemajuan yang dilakukan Polri dalam mereformasi organisasi demi mewujudkan pembangunan zona integritas.
"Peringkat WBK/WBBM ini bukan main-main. Sudah banyak kemajuan yang luar biasa di Polri, saat ini hampir semua Kementerian, Lembaga, Pemda, sudah tahu tentang kemajuan Polri," ujarnya. (ris/HUMAS MENPANRB)
