JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia bagian timur merupakan sebuah momentum yang harus dijaga di tengah upaya pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan antarwilayah yang terjadi. Nusa Tenggara Timur (NTT), yang pada tahun 2016 kemarin tumbuh sebesar 5,18 persen, menjadi salah satu contoh nyata bahwa sejumlah wilayah di bagian timur Indonesia mulai dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain.
Untuk segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnurmengikuti rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek dan program prioritas nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kantor Presiden, Jakarta (Kamis, 16/2).
“Jadi ada trend bahwa NTT mulai mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya. Namun itu belum cukup. Kita perlu kerja lebih keras lagi, terutama untuk pengentasan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan," tegas Presiden Joko Widodo saat memimpin ratas tersebut.
Menurut Presiden, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk percepatan pemerataan pembangunan di NTT. Pertama, jika dilihat dari sisi produksi, 30 persen PDRB (Product Domestic Regional Brutto) Nusa Tenggara Timur berasal dari pertanian dan sektor perikanan.
“Artinya, peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan menjadi kunci kesejahteraan rakyat NTT,” jelas Presiden.
Untuk itulah Presiden menginstruksikan penyiapan infrastruktur pertanian dan kelautan menjadi prioritas. Mulai dari pembangunan bendungan, embung (kantong air), sampai dengan pelabuhan.
“Pembangunan waduk dan bendungan serta saluran irigasi di NTT merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi karena bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti air bersih, pengairan lahan pertanian dan perkebunan serta pembangkit lisrik," ujarnya.
Sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia, adalah suatu hal yang membanggakan bila Pos Lintas Batas Negara Mota'ain kini sudah berdiri megah menandingi pos perbatasan negara tetangga. Namun nyatanya itu semua belumlah cukup.
"Selain memperbaiki Pos Lintas Batas Negara, saya juga minta pembangunan wilayah-wilayah perbatasan juga diperhatikan termasuk infrastruktur transportasi serta upaya-upaya lain yang menggerakkan ekonomi dan kesejahteraan warga," ucap Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara berpandangan bahwa NTT juga memiliki sejumlah potensi wisata yang masih mampu untuk terus dikembangkan. Sebut saja Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Danau Kelimutu yang mampu menarik para wisatawan mancanegara ada di wilayah tersebut.
Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, menurut Presiden, dibutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti akses transportasi yang mudah, baik bandara, jalan, jembatan, dan pelabuhan.Tak lupa, guna menunjang pariwisata daerah setempat, turut diperlukan sumber daya manusia yang andal. Selain itu, promosi yang intensif juga mesti dilakukan.
"Selain itu, diperlukan penyiapan dari sektor promosi, penyiapan SDM yang handal, dan menyiapkan masyarakat secara budaya. Saya juga minta pengembangan sektor pariwisata ini harus memiliki dampak nyata pada bergeraknya sektor UMKM di Nusa Tenggara Timur," tutupnya.
Rapat terbatas ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustarian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Yahya Arief, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. (arl/Humas MenPANRB)
