Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat meninjau pelayanan di MPP Kota Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (20/10).
PALEMBANG – Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai tempat terintegrasinya berbagai layanan dalam satu atap menuai pujian dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Disampaikan, hadirnya MPP yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi terobosan dalam praktik pelayanan publik.
“MPP menjadi terobosan dalam pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan murah, serta masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan dari pemerintah,” ungkap Menko Muhadjir saat meninjau MPP Kota Palembang, Kamis (20/10).
Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir melihat berbagai urusan masyarakat yang beririsan dengan pemerintah dalam hal administrasi, perizinan, dan nonperizinan dapat dengan mudah diakses dalam satu tempat yang nyaman. Muhadjir juga berkesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang sedang mengurus pelayanan di MPP.
“Berdasarkan interaksi dengan masyarakat yang sedang mengurus layanan di MPP ini, mereka puas akan layanan yang diberikan melalui MPP ini. Saya juga mendukung MPP untuk hadir diseluruh kabupaten dan kota di Indonesia.” ujarnya.
Disela-sela peninjauan, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan bahwa Kementerian PANRB berperan sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Melayani (GIM) dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Kunjungan ke MPP ini untuk memperlihatkan capaian GIM berupa peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP.
Disampaikan, hadirnya MPP di berbagai kabupaten dan kota telah menjadi amanat Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hingga pertengahan Oktober 2022, telah berdiri 74 MPP diberbagai pelosok Indonesia.
“Wapres menargetkan hingga 2024, seluruh kabupaten dan kota untuk memiliki MPP. Penyelenggaraan MPP juga mempercepat transformasi ASN yang melayani, sebagaimana tujuan dari GIM tersebut,” jelasnya.
Diah juga menyampaikan bahwa kedepan bukan hanya MPP dalam bentuk fisik saja yang dikejar, namun juga meliputi pembangunan MPP Digital. Dengan adanya digitalisasi MPP ini, maka masyarakat akan lebih mudah lagi mengakses pelayanan pemerintah, sehingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat akan terus meningkat.
Peninjauan ke MPP Kota Palembang ini merupakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Daerah GNRM Wilayah Barat. Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB Insan Fahmi, Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB M. Yusuf Kurniawan. (ald/HUMAS MENPANRB)
