JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Kemendikbud. Yuddy berharap seluruh pegawai di Kemendikbud memiliki komitmen yang kuat mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Hal tersebut diungkapkan Yuddy Chrisnandi dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (6/10). Hadir dalam pencanangan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, dan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan BPKP Binsar Simanjuntak.
“Selaku Menteri PANRB saya memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah mencanangkan zona integritas. The last but not lease, Kemendikbud ini kementerian yang ke 27 yang sudah mencanangkan ini dan masih ada 7 kementerian lagi belum dan akan segera kita kirim surat. Kemendikbud ini sebelum kami surati dia sudah mencanangkan lebih dulu,” kata Yuddy.
Yuddy meminta agar pencanangan zona integritas ini menjadi momentum perbaikan, khususnya dalam hal pelayanan masyarakat. Karena Kemendikbud merupakan salah satu hulu pelayanan masyarakat yang menyangkut masalah pendidikan. “Dari situ akan terbangun pilot integrity yang menjadi komitmen kuat untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan pemerintahan yang baik dan benar,” kata Yuddy. Yuddy juga memberikan apresiasi terhadap prestasi – prestasi yang diraih Kemendikbud seperti mendapat predikat WTP dari BPK dan mendapat penghargaan e-government dari Kementerian Kominfo.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan berharap pencanangan zona integritas ini awal baru untuk melakukan perubahan. Menurutnya, reformasi birokrasi yang dijalankan secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan efektivitas birokrasi dan bisa mewujudkan birokrasi yang antisipatif, pro aktif mengikuti perubahan termasuk perubahan menjalankan aktifitas birokrasi yang bebas dari korupsi. “Kita yang berada di sini adalah pelaku yang harus membuktikan bahwa praktek korupsi tidak akan terjadi. Ini merupakan momentum kita untuk melangkah dengan cara baru dan pola yang baru,” kata Anis.
Sementara itu, dalam sambutanya, kedua pimpinan lembaga yaitu Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana meminta agar pencanangan zona integritas ini bisa diwujudkan secara konkret.
Mereka berharap agar acara ini tidak hanya menjadi program retorika atau ceremonial saja. “Pencanangan zona integritas di lingkungan kementerian adalah langkah yang berani karena dengan bagitu akan dapat menjadi mitra KPK yang utama. KPK berharap pencanangan ini harus menjadi komitmen, mulai dari pimpinan tertinggi hingga ke unit yang terkecil,” kata Zulkarnaen.
“Harapan kami terhadap pencanangan zona integritas ini tidak hanya menjadi program retorika atau ceremonial saja tetapi harus diturunkan kepada unit pelayanan publik di pusat dan di daerah. Karena laporan soal pendidikan di daerah masih tinggi, untuk diharapkan dengan adanya zona integritas ini mampu menghilangkan praktek – praktek seperti pungutan liar yang ada di daerah – daerah,” tutup Danang Girindrawardana. (ns/HUMAS MENPANRB)
