Peresmian UPT yang pertama di Indonesia ini dilakukakan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wiharto, didampingi Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman, Minggu (27/05/2012).
Dalam kesempatan itu, Wiharto antara lain mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sejauh ini, Pemkab Sragen dewasa ini telah mengembangkan pelayanan terpadu dalam bidang perijinan dan telah memberikan berbagai manfaat diantaranya kemudahan berinvestasi sehingga megurangi tingkat pengangguran serta perbaikan ekonomi.
Tidak mengherankan kalau Sragen selalu dijadikan batu penjuru bagi daerah lain dalam bidang pelayanan terpadu satu pintu dalam bidang perijinan. PTSP di bidang perijinan ini juga mendapatkan predikat terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM.
Namun demikian, prestasi ini tidak membuat Kabupaten Sragen berhenti berinovasi, tetapi justeru menjadi pendorong untuk melakukan inovasi. “Hal ini patut menjadi contoh implementasi pelayanan publik yang memiliki manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya yang mendambakan kepastian perlindungan dan jaminan sosial, terutama bagi masyarakat kurang mampu,” tambah Wiharto.
Lebih dari itu, Wiharto berharap, peresmian UPT PK pertama di Indonesia ini benar-benar bisa menandai kebangkitan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik di provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Sragen.
Kawah Candradimuka
Lahirnya UPT PK ini tak lepas dari kenyataan bahwa masyarakat masih mengalami beberapa kendala berkaitan dengan birokrasi dalam mendapatkan layanan pemerintah. “Bahkan biaya untuk mengurus bantuan terkadang sama dengan jumlah bantuan, sementara mereka telah dirugikan dari sudut waktu,” ujar Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2010 jumlah penduduk miskin Kabupaten Sragen sebanyak 167.300 jiwa atau 19,7% dari jumlah penduduk Kabupaten Sragen. Angka ini mengalami penurunan rata-rata 1,3% per tahun sejak 2004.
Diakui bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini masih bersifat parsial, seperti beras miskin, beasiswa, dan jaminan kesehatan dan lain-lain. UPT-PK memberikan layanan bagi masyarakat miskin secara komprehensive, yakni penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dengan hadirnya UPT PK ini diharapkan tidak akan ada lagi kejadian seorang warga miskin mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan, misalnya Jamkesda dan lain-lain. Melalui Unit ini masyarakat miskin dapat mengurus keperluannya sampai tuntas. Unit baru juga diharapkan mampu mengatasi masalah keakuratan data dan sekaligus mampu meningkatkan pelayanan untuk menanggulangi kemiskinan.
Dengan hadirnya UPT PK dengan pola satu pintu, kini kantor Pemkab Sragen memiliki dua sayap, yakni Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM) yang melayani kaum bermodal, kini di sayap kiri telah ada kantor UPT PK satu pintu yang melayani kaum miskin dan papa. “Dengan terbentuknya UPT PK tersebut, semua bentuk pelayanan kepada masyarakat miskin akan dilayani di unit ini,” ujar Bupati.
Bupati Sragen menambahkan, pegawai baru diwajibkan bekerja di UPT PK ini agar mereka memiliki komitmen tinggi untuk melayani keluarga miskin. “UPT PK ini akan menjadi Kawah Candradimuka bagi pegawai-pegawai baru,” tegasnya. (hs/ HUMAS MENPAN-RB)
