JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menerima kunjungan Tim Pengkaji Perubahan Nama Jawa Barat, yakni Adjie Esa Putra, Prof. Asep Saeful, Prof. Rully Indrawan, Dani Wisnu, Hendy, Dyna Ahmad, dan Memet Hamdan. Mereka meminta agar Menteri Yuddy memfasilitasi pertemuan antara Tim Pengkaji dengan Gubernur Jawa Barat terkait permintaan perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Pasundan atau Tatar Sunda.
“Kami sudah lama memperjuangkan ini, sudah sejak tahun 2012. Kami sudah melakukan kajian–kajian, melakukan pertemuan dengan tokoh – tokoh dari Pasundan, tetapi yang paling sulit itu bertemu dengan Gubernur Jawa Barat. Untuk itu, kami meminta Pak Menteri selaku pejabat negara memfasilitasi pertemuan antara kami dengan Gubernur Jawa Barat,” kata Koordinator Tim, Adjie Esa Putra.
Menurut Adjie, perubahan nama Provinsi Jawa Barat sangat penting karena prestasi Jawa Barat selama menyandang nama Jawa Barat terus menurun. Dia mengatakan, berdasarkan data dari BPS, prosentase partisipasi usia pendidikan SMP di Jabar berada di peringkat 24, kalah dengan Papua Barat, Aceh dan beberapa daerah lainnya. Demikian juga jumlah penduduk miskin, masih tetap seperti tahun 2003, berada di urutan ke 15. “Kita, masyarakat Sunda seperti kehilangan jati diri,” katanya.
Selain itu, pergantian nama dari Jawa Barat menjadi Pasundan atau Tatar Sunda, didasari oleh identifikasi nilai-nilai dan sejarah Pasundan. Bahkan, nama Pasundan sudah dikehendaki menjadi nama provinsi sejak zaman penjajahan Belanda dulu."Dulu namanya pernah Tatar Sunda, lalu diubah oleh Belanda jadi West Java. Kita ingin berubah nama agar identitas masyarakat Sunda tidak luntur," ujarnya
Anggota tim pengkaji lainnya, Dyna Ahmad mengatakan, pihaknya sudah bulat ingin merubah nama Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan karena secara geografis sudah tidak berada di Barat. Selain itu, dia juga merasa tidak memiliki budaya Jawa Barat. “Alasannya kenapa ganti nama. Istilah di Sunda itu kalau anak sakit-sakitan karena terlalu berat namanya. Kalau ganti nama bisa sehat,” kata Dyna.
Menanggapi permintaan dari Tim Pengkaji Perubahan Nama Jawa Barat, Menteri Yuddy menyambut baik prakarsa tersebut dan secara pribadi memberikan dukungan terhadap gerakan ini. Menurutnya, aspirasi yang dibawa tim pengkaji dimungkinkan bisa terwujud karena ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota.
Namun, Menteri Yuddy dalam perspektif pemerintah mengatakan, gaung gagasan ini belum begitu masif di kalangan masyarakat Jawa Barat atau di tanah Parahiyangan. Sehingga wajar apabila pemerintah belum menangkap urgensi dari perubahan nama provinsi Jawa Barat tersebut. "Saya minta ruang pembahasannya diperluas, jangan hanya di tataran elite saja," kata Menteri Yuddy.
Menteri Yuddy kemudian memberi contoh ide alternatif perubahan nama Jawa Barat. Misalnya menjadi Sunda-Jabar, Parahyangan-Jabar, atau Pasundan-Jabar, sebagai win win solution agar seluruh entitas dan wilayah di Jawa Barat seperti Cirebon dan Indramayu terakomodir. “Yang terpenting tim ini harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, serta menyusun naskah akademisnya dengan melibatkan para ahli, termasuk ahli sejarah Sunda. Harus sedikit sabar tapi konsisten.” pungkasnya. (ns/HUMAS KEMENPAN)
