Wapres Ajak Instansi Pemerintah Eksplorasi Metode Baru Pelayanan Publik

fShare

Tweet

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin saat membuka pemberian penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 dan 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovations 2020; Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19; serta Top 15 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020 secara virtual, Rabu (25/11).

JAKARTA – Tiga penghargaan sekaligus diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah. Rangkaian pemberian penghargaan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin secara virtual, Rabu (25/11). Wapres mengajak seluruh instansi pemerintah untuk mengeksplorasi metode baru pelayanan publik.

Ketiga penghargaan yang diberikan adalah Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 dan 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovations 2020; Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19; serta Top 15 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020.

Penghargaan inovasi pelayanan publik harus menjadi model, dan dikembangkan melalui transfer pengetahuan. “Cara dan metode baru pelayanan publik harus terus dieksplorasi sesuai kebutuhan,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres mengungkapkan apresiasinya kepada para peraih penghargaan. Menurutnya, pandemi Covid-19 justru menjadi pemicu untuk menciptakan inovasi dan mengelola pengaduan pelayanan publik yang optimal.

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah Indonesia mencanangkan reformasi birokrasi dari hulu hingga ke hilir. Wapres mengungkapkan, ujung reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat, melalui birokrasi yang lincah dan cepat mengambil keputusan.

Wapres mengungkapkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penyelenggara pelayanan. Pertama adalah optimalisasi sumber daya, anggaran, teknologi informasi, serta jejaring kerja yang mendukung inovasi. Kedua, yakni mendorong seluruh unit kerja untuk melahirkan terobosan dalam rangka penyederhanaan proses bisnis pelayanan publik.

Hal ketiga yang jadi perhatian adalah mendorong implementasi inovasi terbaik untuk dapat diadopsi dan diimplementasikan secara nasional. “Keempat, manfaatkan kanal informasi yang ada untuk diseminasi informasi pelayanan publik dan media partisipasi aktif masyarakat,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Penghargaan diberikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Menteri Tjahjo mengungkapkan, keberhasilan reformasi birokrasi terlihat dari pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama instansi pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai upaya, termasuk stimulus untuk membangkitkan kualitas layanan. “Dorongan dimaksud adalah menciptakan partisipasi publik yang luas bagi masyarakat agar menjadi masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Menteri Tjahjo dalam laporannya.

Dorongan lainnya adalah menumbuhkan inovasi pada sektor pemerintahan agar terjadi terobosan dan lompatan pelayanan yang menjadi harapan masyarakat. Salah satu strateginya adalah dengan memberikan penghargaan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki prestasi pada bidang inovasi serta pengaduan pelayanan publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergisitas di instansi pemerintah. “Pusat membuat guideline, tapi kreatif dan inovasi sangat dibutuhkan dari bawah. Jadi bukan hanya top down namun perlu bottom up,” ujarnya.

Tito merasakan kebermanfaatan dari kompetisi yang diselenggarakan Kementerian PANRB. “Acara ini terasa sangat bermanfaat untuk menimbulkan iklim kompetitif antar daerah agar berprestasi. Suatu kebanggaan untuk penerima penghargaan dan stimulasi bagi yang belum menerima,” ujarnya. Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima oleh Top Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 diharapkan dapat memajukan daerah untuk semakin berprestasi dan memperbaiki kinerja. (don/HUMAS MENPANRB)

Daftar Penerima Penghargaan

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020

1. Kementerian
   1. Kementerian Agama – MAN de MOTEFA
   2. Kementerian Dalam Negeri – i-Pop
   3. Kementerian Hukum dan HAM – Pos Pengaduan HAM di 50 Denominasi Gereja di Manokwari
   4. Kementerian Kelautan dan Perikanan – PUGaR
   5. Kementerian Keuangan – SiPakDe-ATIGA
   6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Simontana
   7. Kementerian Pertanian – IQFAST
2. Lembaga
   1. BPKP – Library Cafe
   2. BPJS Ketenagakerjaan – KJK Return to Work
   3. BATAN – SUNTiK
   4. Polri – Quick Response Pencegahan Pencurian di atas Kapal Pada Area Kapal Berlabuh
   5. LAN – Village Preneurship
3. Pemerintah Provinsi
   1. Provinsi D.I Yogyakarta – Melintasi Batas Ruang Kelas Bersama Jogjabelajar Class
   2. Provinsi DKI Jakarta – Bunga Tanjung
   3. Provinsi Jawa Barat – One Pesantren One Product
   4. Provinsi Jawa Tengah – Mangan Mendoane Rini
   5. Provinsi Jawa Timur – Klinik BUM Desa
   6. Provinsi Kalimantan Timur – Ojol Berlian
   7. Provinsi Kalimantan Utara – Program Layanan Dokter Terbang
4. Pemerintah Kabupaten
   1. Kabupaten Aceh Jaya – Saweu Ureung Saket
   2. Kabupaten Banggai – Posyandu Prakonsepsi
   3. Kabupaten Bangka – Abang Timah Untuk Bu Disa
   4. Kabupaten Bantaeng – Bendera Saskia
   5. Kabupaten Banyuasin – Jam Kunci
   6. Kabupaten Bima – Gebrak Bimantika
   7. Kabupaten Deli Serdang – Deli Serdang Sekolah Bermutu
   8. Kabupaten Demak – Cengkraman Mata Elang
   9. Kabupaten Fakfak – Bebas Malaria Kampung Bercahaya
   10. Kabupaten Gresik – Rumahku SIP
   11. Kabupaten Grobogan – Pengelolaan Pascapanen Komoditas Pertanian Melalui Sistem Resi Gudang
   12. Kabupaten Hulu Sungai Selatan – Program Rumah Sejahtera
   13. Kabupaten Kebumen – Kampung Garam
   14. Kabupaten Kutai Kartanegara – Klik Me
   15. Kabupaten Natuna – Si Beres Natuna
   16. Kabupaten Ogan Komering Ulur – Gema Daya Pentas OKU
   17. Kabupaten Pekalongan – Laboratorium Kemiskinan
   18. Kabupaten Sinjunjung – Maspettag
   19. Kabupaten Tapin – Cabai Hiyung Tapin Mendunia, Pedasnya 17x Lipat
5. Pemerintah Kota
   1. Kota Gorontalo – Tancap Nikah
   2. Kota Magelang – Inobel I-STEAM
   3. Kota Malang – Sepasar Pedas
   4. Kota Mojokerto – Gayatri
   5. Kota Palembang – Poltabes
   6. Kota Parepare – Berdaya Srikandi oleh Srikandi
   7. Kota Sukabumi – Home Care Kota Sukabumi

Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovations 2020

1. Polri – RM Papeda
2. Provinsi D.I Yogyakarta – Jogjaplan
3. Kabupaten Kulonprogo – PanganKu
4. Kota Cimahi – Kawasan Cimahi Technopark
5. PT Taspen – Sahabat Latanro

Daftar Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19

1. Kementerian/Lembaga
   1. Wisma Atlet Kemayoran dan Rusunawa, Solusi Nyata Penanganan Covid-19 di Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   2. Pemanfaatan Minuman Keras Cap Tikus Sebagai Bahan Baku Hand Sanitizer – Badan Pengawas Obat dan Makanan
   3. Pengujian Spesimen Covid-19 di Laboratorium Biohazard PPPOMN – Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Pemerintah Provinsi
   1. Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat
   2. JOGO TONGGO – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
   3. Fightcovid19 Bangka Belitung – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Pemerintah Kabupaten
   1. Percepatan dan Akurasi Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Pekerja Sektor Pariwisata dan Sektor Lainnya terdampak Covid-19 di Kabupaten Badung – Pemerintah Kabupaten Badung
   2. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Alat Pelindung Diri (APD) – Pemerintah Kabupaten Banggai
   3. Salawaku (Sehat Langkah Awal Kuat), For Torang Lawan Virus Corona – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
4. Pemerintah Kota
   1. Hatii Pakkem (Hazmat dari RSUD Tidar Inovasi Coverall Pakai Kembali) – Pemerintah Kota Magelang
   2. Dongkelor (Dongeng Keliling Online Dari Rumah) – Pemerintah Kota Makassar
   3. GOGROK Covid-19 – Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Perguruan Tinggi
   1. Laura Sirep Pageblug – Universitas Gadjah Mada
   2. Bilik Swab UI (Swab Chamber) yang Aman dan Sesuai Kondisi Indonesia – Universitas Indonesia
   3. Portable Ventilator – Universitas Sebelas Maret
6. Perusahaan Swasta
   1. 1000 Promotor Pencegahan Covid-19 – Jago Preventif
   2. Protokol Tanggap Darurat Covid-19 Di Pelabuhan Penumpang Internasional – PT Indodharma Corpora (Sekupang Ferry Terminal), Kota Batam, Kepulauan Riau
   3. Protokol Kesehatan "Sandwich" Sinar Jaya Slawi – Sinar Jaya Slawi, Kabupaten Tegal Jawa Tengah
7. Masyarakat Sipil
   1. Panggungharjo Tanggap Covid-19 (PTC) – Kelurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
   2. Penyuluhan Keliling Anak (Pangling): Peningkatan Kesadaran dan Informasi Covid-19 Di Kampung 13 Ulu Palembang – Kampung Pandai 13 Ulu, Kota Palembang, Sumatra Selatan
   3. Solidaritas Pangan Jogja – Sosial Movement Institute (SMI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, dll

Top 15 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020

1. Kategori Instansi Pemerintah
   1. Outstanding Achievement
      1. Pemerintah Kota Bandung
      2. Pemerintah Kota Semarang
   2. Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik
      1. Pemerintah Kabupaten Demak
      2. Pemerintah Kabupaten Sleman
   3. Pengelola dengan Pendorong Perubahan Terbaik
      1. Kementerian Dalam Negeri
      2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
   4. Pengelola dengan Aspek Dampak Terbaik
      1. Pemerintah Kabupaten Pacitan
      2. Pemerintah Kota Surakarta
   5. Pengelola dengan Perubahan dan Perbaikan Pengelolaan Pengaduan Terbaik
      1. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
      2. Pemerintah Kota Tangerang
   6. Pengelola dengan Aspek Keberlanjutan Inisiatif Terbaik
      1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
      2. Pemerintah Kota Madiun
2. Kategori Unit Pengelola Pelayanan
   1. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
   2. Kantor Pertanahan Kota Bogor
   3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan