Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), di Jakarta, Kamis (12/12).
JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) untuk membahas percepatan reformasi birokrasi serta program prioritas pemerintah Kabinet Indonesia Maju. Rapat ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam pembukaannya, Wapres RI Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa kunci sukses berjalannya reformasi birokrasi, mengacu pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan murah, serta dapat diakses dalam segala kondisi. Kemudian melakukan penataan bidang koordinasi yang berbasis digital. Menurut Wapres yang juga Ketua KPRBN ini, reformasi birokrasi merupakan salah satu sektor prioritas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Yang masih harus dilakukan pemerintah adalah penataan regulasi, reformasi struktural, transformasi budaya, dan tata kelola berbasis digital,” jelas Ma'ruf saat membuka rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/12).
Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo usai rapat menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut ia melaporkan persiapan langkah-langkah yang akan dijalankan kementerian yang dipimpinnya, dalam menyikapi arahan dan visi misi Presiden, serta skala prioritas pemerintah. Berkenaan dengan agenda reformasi birokrasi, disampaikan bahwa secara prinsip pengelolaan pemerintah pusat dan daerah harus bersih, berwibawa, dan efektif sehingga terbangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya.
Selain itu, menurutnya, perlu dibangunnya birokrasi yang memiliki kecepatan melayani dan memberikan izin investasi. Kemudian Tjahjo pun mendorong agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menghapus pola pikir yang linier, monoton, dan terjebak pada zona nyaman atau hal-hal yang bersifat rutinitas. Oleh sebab itu, para aparatur negara tidak boleh terjebak pada hal rutin, melainkan harus membangun inovasi, kompetensi, serta hal yang sifatnya menjadi lebih efektif, efisien dan cepat.
“Di arahan Pak Wapres tadi, bagaimana visi misi ini, bagaimana ASN supaya ada kecepatan melayani, kecepatan izin, kemudian perizinan invetasi yang cepat dan secara maksimal,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, dan Deputi bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani. (byu/ald/HUMAS MENPANRB)
