Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan penghargaan Pemimpin Perubahan dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).
JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan keberhasilan pembangunan akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi. Utamanya, pada unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.
"Sukses tidaknya agenda pembangunan yang diusung presiden akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).
Lanjutnya dikatakan, instansi pemerintah harus memahami peran masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik dan memegang integritas birokrasi. "Hal ini akan berdampak pada kepuasan masyarakat, berpengaruh pada kepercayaan publik yang berujung pada produktivitas dan daya saing bangsa," jelasnya.
Tingginya harapan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN menuntut perbaikan birokrasi. Menurutnya, perbaikan birokrasi ini perlu dilakukan dengan membangun sistem yang baik sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, murah, tidak diskriminatif, dan berkualitas.
Untuk itu, Kementerian PANRB sebagai leading sector dan prime mover reformasi birokrasi terus mendorong perbaikan birokrasi salah satunya dengan pembangunan zona integritas. Menurut Wapres, pembangunan zona integritas ini merupakan usaha yang tepat untuk mendapatkan profil instansi pemerintah yang bersih, akuntabel, dan melayani.
"Semakin baik integritas birokrasi akan memperkuat public trust dan pelayanan publik," ujarnya.
Ia berharap kedepan pembangunan zona integritas cakupannya diperluas. Perubahan dalam birokrasi, menurutnya harus semakin inovatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat. "Hilangkan rutinitas dan buat inovasi!" tegas orang nomor dua di republik ini.
Pada kesempatan tersebut, Wapres RI memberikan apresiasi kepada 16 pemimpin perubahan. Mereka adalah pemimpin kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga setidaknya terdapat minimal 5 unit kerja pada instansi mereka mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
"Zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan (role model) pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK/WBBM," jelasnya.
Dikatakan, arahan presiden yang tertuang dalam visi dan misi Indonesia Maju dilakukan melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Untuk itu, diperlukan beberapa kunci keberhasilan yakni komitmen pemimpin, program yang menyentuh masyarakat, kemudahan pelayanan, monitoring dan evaluasi, dan manajemen media.
Dilihat dari sisi jumlah unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini terdapat kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 247 persen. Dari 910 unit kerja pelayanan di tahun 2018, meningkat menjadi 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019.
Dari 2.246 unit kerja tersebut, sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM. Sehingga sampai tahun ini, terdapat 57 unit kerja WBBM dan 779 unit kerja WBK. Terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Imigrasi, Kantor Pertanahan, Rumah Sakit, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Lapas, Rutan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perizinan dan lainnya. (rr/dit/HUMAS MENPANRB)
Pemimpin Perubahan pada K/L/Pemda
1. Kementerian Perindustrian
2. Pemprov Jawa Timur
3. Kementerian Pertanian
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Pemprov DKI Jakarta
6. Kementerian Luar Negeri
7. Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan
8. Kementerian Agama
9. Kementerian Keuangan
10. Kepolisian RI
11. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
12. Kementerian Hukum dan HAM
13. Kementerian Perhubungan
14. Kejaksaan RI
15. Mahkamah Agung
16. TNI
Peraih Predikat WBBM Tahun 2019
1. Badan Diklat Kejaksaan RI
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
3. Kejaksaan Negeri Belitung
4. Kejaksaan Negeri Jaksel
5. Kejaksaan Negeri Surabaya
6. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
7. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar
8. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cirebon
9. Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang
10. KPKNL Bukittinggi
11. KPP Madya Semarang
12. KPP Pratama Sumbawa Besar
13. KPP Wajib Pajak Besar Satu
14. KPP Wajib Pajak Besar Dua
15. KPPN Tipe A1 Jakarta V
16. KPPN Tipe A1 Padang
17. KPPN Tipe A1 Pontianak
18. KPPN Tipe A1 Sukabumi
19. KPPN Tipe A1 Ternate
20. KPPN Tipe A2 Tanjung Pandan
21. Kedubes RI Seoul
22. Konsulat Jenderal RI Hongkong
23. Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu
24. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
25. SMK-Sekolah Menengah Teknologi Industri Padang
26. Polres Gresik
27. Polres Jember
28. Polresta Sidoarjo
29. Polres Lamongan
30. Polres Malang
31. Polres Metro Bekasi Kota
32. Polres Mojokerto
33. Polres Solok Kota
34. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
