JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mendorong penyederhanaan sistem pelaporan pemerintah daerah ke pusat dengan harapan bisa meningkatkan efisiensi. Selain itu, perlu segera dirumuskan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan perlunya dipikirkan mekanisme pemberian reward and punishment.
Hal itu dikatakan Wapres dalam sambutannya pada penyerahan penghargaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi di Jakarta, Rabu (05/12).
Wakil Presiden mengapresiasi adanya kemajuan dalam sistem laporan evaluasi kinerja instansi pemerintah yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. “Tetapi saya belum puas. Take seriously. Kinerja itu sisi lain dari keuangan. Kita mendapatkan uang untuk melaksanakan kinerja,” ujarnya.
Diungkapkan, dalam pemerintahan Indonesia saat ini ada akuntabilitas keuangan dan ada juga akuntabilitas kinerja. Yang saat ini serius, dan banyak mendapat perhatian adalah akuntabilitas keuangan, karena ada implikasinya termasuk reward dan penalty dari Menteri Keuangan. “Tetapi yang LAKIP, tampaknya perlu kita dorong,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres Boediono menekankan agar para Menteri utamanya Menetri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN Kepala Bappenas, UKP4, serta Menteri PAN dan RB dapat bersinergi menyederhanakan system pelaporan, sehingga daerah tidak dibuat repot.
Wapres memahami, kalau begitu banyak laporan yang diminta sering tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat sehingga menyita waktu, serta energi untuk mengerjakannya. Karena itu Boediono mendorong untuk dilakukan penyederhanaan. “Saya dengar dari Menpan sudah bergulir. Karena itu dalam waktu dekat saya minta laporan, apa-apa yang sudah dilaksanakan. Kita dorong untuk penyederhanaan demi efisinesi dalam segala hal, waktu tenaga dan keuangan,” tuturnya.
Namun diingatkan, selain penyederhanaan harus dipertajam. Jangan keman-mana, tapi fokus pada yang sangat strategis. Misalnya mengenai kinerja yang sedang berjalan terkait dengan reformasi birokrasi. Muaranya pada perbaikan pelayanan publik. Selain itu juga dalam hal perbaikan proses pengambilan keputusan dalam instansi masing-masing. “Hal ini memang tidak langsung dikeluarkan ke publik, tapi sangat mempengaruhi kualitas kebijakan masing-masing instansi. Di situ ada proses yang akuntabel,” sergah Wapres.
Penajaman itu juga harus diarahkan untuk mengurangi terjadinya penyelewengan atau korupsi, serta terciptanya efektivitas cost. Apapun yang kita lakukan akan memerlukan assessment mengenai biaya. Sesuatu bisa dicapai dengan biaya sangat mahal, atau biaya yang masuk akal. Hal itu bisa diukur secara kuantitatif. “Jangan lupa, yang sederhana, jangan terlalu tebal, tapi tajam, menukik pada sasaran yang strategis,” tandas Wapres.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menekankan pentingnya sistem verifikasi, yang dinilainya penting untuk mengawal integritas informasi. Kalau hanya mendasarkan yang formal di atas kertas, belum tentu dilaporkan. “Kalau hanya mengandalkan laporan di atas kertas, kita menipu diri sendiri. Jadi harus ada perbaikan dalam sistem verifikasi,” ujarnya Ada perbaikan di kemen PAN dan Kemndagri.
Dalam hal ini, Wapres mengisyaratkan juga perlunya dipikirkan mekanisme sistem reward and punishment yang jelas. Pasalnya, kalau tidak ada ini, orang tidak serius. Ini perlu kita pikirkan. Tak perlu besar-besar, tapi salah satunya ada pengakuan dari publik bahwa suatu daerah telah melakukan akuntabilitas. “Benefitnya harus kita pikirkan juga. Surga ada, neraka juga ada. Ketiga hal itu merupakan PR bagi kita. Diharapkan tahun 2013 sudah ada perbaikan sistem LAKIP,” demikian Wapres Boediono. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
