Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mempersentasikan inovasi pelayanan publik dalam KIPP 2019 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (09/07).
JAKARTA - Hari keenam tahap presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019, diisi oleh para inovator dari wilayah Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta kabupaten dan kota di bawahnya mempresentasikan sembilan inovasi di seluruh sesi.
Presentasi dibuka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan membawa tiga inovasi, yang di jelaskan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Inovasi pertama yaitu APEM ASI, yang merupakan sebuah aplikasi berbasis online yang memberikan informasi secara terbuka kepada pemakai kepentingan dalam manajemen operasi irigasi Daerah Irigasi Serayu. Sasaran utama dalam pengembangan inovasi ini adalah untuk menyejahterakan petani dan pemakai air irigasi di daerah irigasi serayu agar dapat menerapkan fase sesuai masa tanam serta untuk meningkatkan produktifitas hasil panen dalam menyongsong ketahanan pangan nasional.
APEM ASI yang diterapkan di Daerah Irigasi Serayu adalah media yang membantu dalam mengatur Operasi Irigasi dalam pelayanan kepada pengguna air irigasi di daerah irigasi Serayu yang mayoritas adalah petani. sehingga terdapat transparasi pembagian air irigasi dan informasi fase tanam yang dibutuhkan oleh petugas dilapangan dan pengguna air irigasi.
Inovasi kedua milik Pemprov Jawa Tengah adalah (Teyeng ndeLeng (dapat melihat) Antrian Pendaftaran lan (dan) polikliniK (TeLe ApiK) milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Ganjar mengatakan bahwa sistem ini mengkoneksikan waktu selesainya pelayanan dokter spesialis per pasien yang terekam dalam rekam medik elektronik dengan urutan antrian berikutnya.
Dijelaskan bahwa inovasi mampu memaksa dokter datang tepat waktu jam 08.00, artinya inovasi ini mampu membangun komitmen kedisiplinan dokter spesialis berdampak pada kepastian waktu tunggu pemeriksaan dan mengurangi penumpukan pasien.
Sistem dapat diakses dengan mudah baik oleh manajemen RS maupun pasien pengguna layanan sehingga dapat melakukan penilaian kinerja dokter spesialis terkait dengan kedisiplinan dan cakupan pelayanan pasien berbasis sistem menjadi obyektif dan berkesinambungan, menjamin transparansi dan keadilan.
Pada inovasi ketiga, Ganjar memaparkan terobosan yang diberi judul Pelayanan Penjemputan Pasien Ngamuk (Payjem Pas Ngamuk) merupakan terobosan dari RSJD Surakarta untuk melakukan penjemputan pada Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ). Tim penjemputan pasien adalah tim yang berkompeten, mereka melaksanakan evakuasi pasien dengan menggunakan peralatan standar yang diperlukan serta dengan teknik restraint (pengikatan) yang tepat.
“Layanan ini mampu menurunkan kejadian cedera pasien akibat kesalahan penanganan, meningkatkan keamanan pasien, serta memberikan pelayanan yang profesional dan manusiawi kepada ODGJ,” jelasnya.
Pemerintah Kota Magelang menutup sesi pertama dengan inovasi Data Kota Magelang Open (Data GO) dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika. Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa DataGO dibentuk dengan pendekatan baru. Di saat belum muncul kosep data terbuka maupun Satu Data Indonesia, Kota Magelang telah merintis one stop data service dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta, instansi vertikal, dan lembaga pendidikan di Kota Magelang.
Tujuan implementasi DataGO adalah menciptakan efisiensi manajemen data sektoral dengan target terbentuknya forum dengan anggota 30 sumber data pada tahun 2016, percepatan publikasi data empat kali dalam satu tahun, dan penurunan 30 persen anggaran publikasi data.
Pada sesi kedua dimulai dengan Pemerintah Kota Pekalongan dengan terobosan yang diberi nama Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (SAKPORE) milik DPMPTSP Kota Pekalongan. Pemaparan disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Pekalongan Achmad Afzan.
Disampaikan jika SAKPORE dapat diakses melalui jaringan internet yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan izin dibandingkan harus datang ke DPMPTSP Kota Pekalongan sehingga proses permohonan izin lebih mudah dan praktis.
“Tujuan adanya SAKPORE ialah membangun layanan perizinan berbasis multiplatform sebagai upaya terwujudnya kemudahan, keterbukaan, transparansi yang berorientasikan pada pelayanan publik dengan mengedepankan layanan prima,” ujarnya.
Presentasi selanjutnya berasal dari UPTD Puskesmas Pejawaran Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan inovasi One Client One Kader (OCe OKe). Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan Inovasi merupakan bentuk nyata pelibatan kader dalam pemantauan kesehatan ibu hamil melalui pendampingan Satu Ibu hAmil oleh SATu Kader yang bERbasis kEwilayanaN (Siasat Keren).
Inovasi ini dilatarbelakangi adanya kematian ibu dan 22 kematian bayi tahun 2015 di wilayah Puskesmas Pejawaran. Faktor tidak langsung penyebab kematian ibu dan bayi, dikenal dengan istilah 3 Terlambat (3T), yaitu terlambat deteksi bahaya dini sehingga terlambat mengambil keputusan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan terlambat merujuk ke fasilitas kesehatan, terlambat mendapat pelayanan kesehatan.
Presentasi berikutnya masih dari Kabupaten Banjarnegara dengan inovasi Total Quality Assesment (Taquitas) milik Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Inovasi ini merupakan sebuah sistem penilaian yang menerapkan secara total kendali mutu penilaian dengan mengubah teknik, mekanisme, dan saling mengawasi sebagai satu sistem.
Syamsudin menuturkan jika tujuan inovasi adalah mencegah kecurangan proses penilaian pendidikan dasar. Dengan mengeliminasi kecurangan proses penilaian, diharapkan berpengaruh terhadap perbaikan proses belajar dan prestasi belajar siswa meningkat secara nyata.
Selanjutnya, inovasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes dengan judul Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Atasi Anak Tidak Sekolah (ATS). Persentasi dibawakan oleh Sekda Brebes Djoko Gunawan, dimana inovasi ini adalah Sebuah upaya mengembalikan ATS kembali ke sekolah, dimana salah satu item dalam regulasi Peraturan Bupati 115/2017, yakni memastikan semua anak di desa mengenyam pendidikan baik di formal, non formal dan informal.
Data SIPBM 2017 menyebutkan bahwa ada ribuan ATS di Kabupaten Brebes yang harus dikembalikan, sehingga Pemkab Brebes sejak Oktober 2017 melakukan peluncuran Gerakan Kembali Bersekolah sebagai jurus jitu dalam mengatasi ATS. Inovasi Perencanaan basis data SIPBM menjadi jurus jitu dalam penanganan perencanaan pembangunan di daerah, tahun 2019 di Kabupaten Brebes mereplikasikan basis data SIPBM di seluruh desa dan kelurahan.
Presentasi hari keenam ditutup dengan inovasi Barisan Sukarela Kebakaran Menuju Response Time (Balakar to Response Time) dari UPT Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang disampaikan oleh Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia. Menurutnya, kegiatan Balakar To Respon Time berupa penanggulangan kebakaran di lokasi padat penduduk dan sulit terjangkau melalui pemberdayaan masyarakat.
Pada inovasi ini masyarakat diberi pengetahuan perihal penanggulangan kebakaran, sehingga warga bisa cepat tanggap saat kebakaran berada disekitar wilayahnya. Terbentuknya BALAKAR terbukti mampu mengurangi hambatan tersebut dan tingkat response time semakin meningkat. (byu/HUMAS MENPANRB)
