Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menerima laporan kinerja dari Gubernur Jatim Soekarwo, di Surabaya, Selasa (27/10)
SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi atas pembinaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Jatim Tahun 2015 di Gedung Grahadi, Selasa (27/10). Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Akhmad Sukardi, berharap Pemprov Jatim bisa mendapatkan nilai A atau sekurang-kurangnnya B+ dalam penilaian SAKIP Kementerian PANRB.
Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Daerah dari 19 Kabupaten/Kota se-Jatim itu, Gubernur Jawa Timur, yang akrab dipanggil 'Pakde Karwo', menyampaikan apresiasi kepada para Bupati/Walikota karena bisa menjalankan visi dan misinya dengan baik sehingga capaiannya berhasil dan mendapatkan kinerja baik, bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan serta kepuasan masyarakat.
Pakde Karwo juga mengatakan bahwa angka kemiskinan turun di Jatim walau PHK meningkat tapi kita coba tingkatkan disektor lain seperti pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat. "Indeks pembangunan gender meningkat, kualitas air sungai meningkat COD BOD, serta kinerja SKPD buruk kita umumkan ke publik. Ini salah satu bentuk keseriusan Pemprov serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat. Saya apresiasi seluruh Bupati, Walikota dan SKPD yang telah menjalankan seluruh programnya dengan baik dan evaluasi rutin harus ditingkatkan agar terus meningkat," ujarnya.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, mengapresiasi seluruh capaian yang telah dilakukan Pemprov Jatim beserta seluruh Kabupaten/Kota.
"Saya ingat satu tahun lalu saya pertama kali melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jatim. Pada saat itu saya menyampaikan agar Pemprov Jatim terus melakukan innovasi-innovasinya serta meningkatkan pelayanan pelayanan publik terhadap masyarakat. Dan sekarang kenyataan tersebut betul-betul nyata dan saya sangat apresiasi yang setinggi-tingginya," kata Yuddy.
Yuddy menambahkan, Jatim harus menjadi Role Model bagi daerah lain agar percepatan reformasi birokrasi serta pelayanan publik bisa terus meningkat. "Jatim merupakan provinsi kedua setelah DIY yang berani mempresentasikan hasil kinerjanya. Jatim bukan baru merencanakan namun berhasil merancang dari jauh-jauh hari," ujar Yuddy. (reza/HUMAS MENPANRB)
