JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengaku, selain bangga dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai pembantunya, dia juga bangga bisa menneladani Presiden Jokowi, termasuk naik pesawat kelas ekonomi. "Kalau dulu saya jarang menggunakan pesawat kelas ekonomi, tetapi saat saya menjadi menteri malah selalu menggunakan kelas ekonomi. Ini saya lakukan karena Pak Presiden saja naik pesawat kelas ekonomi. Saya sangat bangga duduk bersama masyarakat," kata Yuddy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/2). Yuddy mengatakan, Presiden telah memberi keteladanan melalui sikap dan tindakannya yang sederhana. Keteladanan merupakan salah satu wujud dari revolusi mental, selain menegakkan peraturan, serta melakukan pengawasan yang intensif. Terkait sejumlah kebijakan Menteri PANRB, dan dinilai kontroversi oleh sementara kalangan, Yuddy mengungkapkan bahwa tidak ada peraturan yang bisa memuaskan semua orang. Pasti ada sebagian tidak senang, karena terkena dampak peraturan itu. Namun Yuddy menegaskan, jika aturan itu dilandasi dengan hal-hal dan niat baik maka dia akan tetap melaksanakannya. "Dalam bekerja, saya tidak mencari apa-apa lagi. Saya mensyukuri apa yang telah diamanahkan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan saya bangga dipercaya menjadi pembantu beliau," kata Yuddy. Menteri PANRB telah mengeluarkan berbagai gebrakan melalui Surat Edaran tentang Pembatasan bagi Aparatur Negara untuk melakukan kegiatan/rapat di luar kantor, Moratorium rekrutmen CPNS, pelarangan Aparatur Negara mengundang lebih dari 400 orang saat merayakan pesta resepsi. Terakhir, Yuddy menerbitkan Surat Edaran No. 1/2015 yang mewajibkan seluruh Aparatursipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari revolusi mental dan penjabaran dari Nawa Cita pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi – JK. Birokrasi harus mengubah mindset dan culture set, dari gaya hidup seorang priyayi menjadi birokrasi yang melayani. Birokrat tidak boleh lagi bermewah-mewahan, pamer kekayaan, serta melakukan pemborosan. Birokrasi harus dekat dengan rakyat, dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati. (ns/HUMAS MENPANRB)
