JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang didampingi para Deputi melakukan rapat koordinasi dengan Jaksa Agung HM Prasetyo beserta jajarannya. Rapat tersebut membahas mengenai upaya yang perlu dilakukkan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Kejaksaan Agung.
Menteri Yuddy mengatakan, kehadiran Yuddy beserta jajarannya itu untuk memberikan saran-saran, misalnya perlunya ekspose capaian dalam penegakan hukum. "Rapat koordinasi antara Kementerian PANRB dengan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan kinerja institusi pemerintahan. Kami memberikan saran-saran misalnya dalam ekspose capaian dalam penegakan hukum," kata Yuddy di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (01/07).
Sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan antara lain batas usia pensiun, moratorium pembangunan gedung, hingga usulan perlunya pembukaan eselon V di Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung, HM. Prasetyo mengatakan, pihaknya meminta agar Kementerian PANRB mempertimbangkan agar batas pensiun usia jabatan eselon II bisa sampai 62 tahun. Menurutnya, banyak personil di usia 60 –an yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai. "Harapan kami dengan usia 62 tahun mereka masih bisa mendudukan jabatan strukturalnya karena masih fungsional," kata Prasetyo.
Menanggapi hal itu, Yuddy Chrisnandi tidak menampik bahwa banyak pejabat di usia 60 tahun masih sangat produktif dalam menjalankan tugas-tugasnya di institusi pemerintahan.
"Memang amat disayangkan jika sudah pensiun dari institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, maka mereka bergabung di perusahaan swasta. Itu memang bukan kesalahan mereka tapi yang disayangkan kalau perusahaan itu menjadi setrum bagi pemerintah, khususnya dalam masalah hukum," kata Yuddy.
Terkait jabatan eselon V, yang menurut Prasetyo, Kejaksaan Agung masih dibutuhkan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini mengatakan, kalau ingin dibentuk eselon V, akan dilakukan evaluasi secara keseluruhan untuk menentukan standarisasinya.Dikatakan, jabatan eselon V sejauh ini ini hanya diperuntukan bagi jabatan-jabatan tertentu yang membutuhkan, misalnya di kantor-kantor Bea Cukai yang ada di perbatasan.
Isu lain yang dianggap penting juga mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kejaksaan. Karena Kejagung saat ini sedang membutuhkan sumber daya manusia di eselon II dan III. "Tahun ini kami banyak kekurangan pejabat eselon II," kata Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Waluyo yang turut hadir dalam Rakor tersebut. (ns/HUMAS MENPANRB)
