MAKASSAR - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi iovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Makasasar dengan menerapkan sistem barcode dalam pelayanan sertifikat tanah. Dengan sistem ini, warga masyarakat yang akan melakukan pengecekan proses sertifikasi tanahnya cukup dengan memotret barcode tersebut.
Di situ akan tampak alamat dan lokasi tanah sesuai sertifikatnya. Tidak berhenti sampai di situ, saat sertifikat diteliti akan terlihat tiga warna. “Hijau artinya sertifikat dalam proses, kuning artinya sudah jadi, dan biru artinya sertifikat tanah itu dalam sengketa,” ujar Kakanwil Bada Pertanahan Sulawesi Selatan A. Ikhsan, yang mendampingi Yuddy di Makassar, Rabu (06/05).
Tak percaya begitu saja, Yuddy pun menyimak dan mencoba mempraktekkan penerapan barcode itu melalui layar komputer. “Ini bagus. Pelayanan publik memang harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, agar lebih cepat, tepat dan transparan,” ujarnya.
Namun Yuddy belum puas. Dari layar monitor, dia beringsut mendekati warga masyarakat yang tengah menunggu pelayanan di kantor tersebut. Seperti dalam blusukannya di unit pelayanan publik pada umumnya, Menteri menyapa dan bertanya kepada pemohon layanan. “Bapak dan Ibu sedang mengurus apa ? Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai disini?” sergahnya.
Salah seorang Ibu yang tidak menyangka bisa bertemu seorang Menteri ini pun langsung menjawab. "Pelayanan di sini sudah bagus Pak. Kami bisa mendapatkan kepastian seperti obyek tanah, status tanah dan waktu penerbitan sertifikat,” ujarnya, sambil mengungkapkan bahwa tidak ada pungli, karena semua serba transparan. Selain itu, untuk pembayaran juga tidak dilakukan di loket, tetapi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Tak lupa, Yuddy menyapa salah seorang pegawai kantor Pertanahan Kota Makassar, mengenai lamanya bekerja, gaji serta apakah merasa betah. “Alhamdulillah, saya sangat betah Pak, karena iklim dan suasana kerja sangat kondusif dan nyaman sehingga membuat kami bisa konsentrasi melayani masyarakat,” ujarnya sambil menambahkan bahwa kesejahteraannya cukup.
Kunjungan kerja Menteri PANRB di Kota Makassar diawali di Polda Sulselbar, yang yang diterima oleh Kapolda Sulselbar Anton Setiadji dan Wakapolda Ike Edwin. Dalam kunjungan yang lebih bersifat silaturahmi ini, Yuddy mendapat masukan mengenai perlunya dibangun Polda Sulawesi Barat.
Samsat Kota Makassar tak luput dari perhatian Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini. Menteri meninjau sejumlah unit pelayanan seperti SIM, STNK, BPKB dan lain-lain, sambil menanyakan proses pelayanannya.
Dikatakan, pelayanan di Samsat harus dilakukan secara optimal, karena warga masyarakat yang datang ke sini untuk membayar pajak, yang merupakan penerimaan negara atau daerah. “Dari setoran pajak itulah saudara-saudara digaji. Jadi saudara harus melayani masyarakat dengan hati, sehingga masyarakat merasa nyaman dan memiliki kesan yang baik terhadap Samsat,” ujarnya.
Dari Samsat, Menteri bertatap muka dengan Walikota Makassar M. Ramdhan, Wakil Walikota Samsu Rijal, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Makassar, mulai dari Sekda, Kepala SKPD, Camat, Lurah, serta ASN lainnya. (khr/HUMAS MENPANRB)
