JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan ke tiga tempat Lembaga Non Struktural (LNS), diantaranya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Dewan Kelautan Indonesia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jumat (7/9).
Kunjungannya kali ini untuk mengecek struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi serta jumlah pegawai yang ada di LNS. Menurut Yuddy, jumlah LNS terhitung banyak dan berpotensi bertambah lagi. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). Jumlah kementerian hanya 34, dan jumlah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) ada 29, sementara LNS berjumlah 102 instansi.
Di KPA, di Dewan Kelautan Indonesia maupun di TNP2K Yuddy mengabsen semua pegawai dan mengecek struktur organisasinya. “Ini masih harus dianalisa jumlah pegawainya apalagi struktur organisasinya,” ujarnya sambil mengecek semua ruangan KPA.
Di sela-sela kunjungannya, Yuddy didampingi Sekretaris KPA dr. Kemal Siregar melihat peta penyebaran Virus AIDS se-Indonesia yang tidak sengaja dilalui. “Begitu banyak virus yang sudah menyebar di Indonesia, apalagi untuk daerah Bandung sepertinya mendapatkan jumlah terbanyak untuk pasien mengidap AIDS,” katanya seraya melihat peta.
Dikatakan, ke depan LNS akan lebih diperjelas bidang tugas dan fungsinya, sehingga tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK). Selain menimbulkan inefisiensi anggaran, banyaknya LNS juga sering bertabrakan dengan tugas dan fungsi kementerian maupun LPNK.
Gagasan untuk kembali menghapus beberapa LNS, menurut Yuddy, karena masih ada sejumlah LNS yang dinilai tidak memiliki kontribusi dan tidak signifikan dengan arah pembangunan nasional. Menteri Yuddy menghibau kepada pejabat setempat untuk melakukan audit terlebih dahulu secara internal, agar mempermudah penataan organisasi masing-masing Kementerian/Lembaga. (gin/HUMAS MENPANRB)
