JAKARTA - Beberapa instansi pemerintah telah mencanangkan zona integritas (ZI), sekarang giliran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/09). Ini menunjukkan bahwa Kemendagri telah siap untuk berjuang mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi yang hadir dalam pencanangan tersebut, mengatakan bahwa dengan adanya zona integritas, Kemendagri sebaiknya memerintahkan daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama. "Sudah merupakan perintah untuk memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama. Dan akhirnya diikuti unit pemerintah yang kecil, seperti kecamatan, dan kelurahan," ujarnya.
Pencanangan ZI penting sebagai bukti pengimplementasian revolusi mental. Menteri Yuddy berharap, pencanangan ZI jangan hanya sebagai seremonial tapi diikuti penataan pemerintahan sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal ini diamini Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. "Saya setuju dengan Pak Menpan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, cepat dan efisien, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, pencanangan ZI jangan hanya sebagai seremonial," ujarnya.
Tjahyo Kumolo berharap, setelah pencangan, para pimpinan unit kerja menyebarluaskan secara intensif kepada seluruh ASN unit kerja dimanapun dan masyarakat luas. Selanjutnya, menyusun dokumen capaian pelaksanaan ZI.
Yuddy juga punya keyakinan, di bawah Pak Tjahyo Kumolo, gubernur bupati dan walikota juga akan segera menerapkan zona integritas. “Para kepala daerah hendaknya juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik,” ujar Menteri PANRB. (rr/HUMAS MENPANRB)
