SEMARANG – "Saya tahu kalau saya ini dipersilahkan menyampaikan sambutan karena nama saya disebut". Begitulah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengawali sambutannya dalam acara pembukaan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Gedung Grhadika Bhakti Praja Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kamis 26 Maret 2015.
Yuddy tampak tersenyum-senyum sebelum maju ke atas podium, karena acara itu menggunakan Bahasa Jawa. Pasalnya, Pemrov Jawa Tengah telah berkomitmen, setiap hari Kamis seluruh aparatur sipil negara di wilayah itu wajib menggunakan Bahasa Jawa. “Sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya mengapresiasi pemberlakuan Wajib Berbahasa Jawa Sehari dalam seminggu yaitu hari Kamis ini,” ujarnya. Yang disambut riuh oleh seluruh peserta sosialisasi, yang dihadiri oleh Bupati dan Walikota se Jawa Tengah.
Kebijakan ini untuk melestarikan budaya bangsa dan adat istiadat, yang merupakan kearifan lokal. Yuddy juga menghimbau kepada daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang serupa, untuk memperkuat budaya dan khazanah bangsa sehingga dapat memberikan pelajaran terhadap generasi mendatang untuk dapat bersama-sama melestarikannya.
Meskipun Yuddy lahir dan dibesarkan di lingkungan yang menggunakan Bahasa Sunda, tetapi sebenarnya salah satu kebijakannya mengadop Bahasa Jawa, khususnya terkait dengan revolusi mental. Kini bukan zamannya lagi birokrasi priyayi. Saatnya birokrasi harus berubah, birokrasi harus ‘ngawulo’ atau melayani, sambil menegaskan bahwa ASN harus dapat berubah dan meninggalkan mentalitas priyayi atau penguasa. “Jadilah birokrat yang melayani dengan hati dan sepenuh hati,” imbuhnya.
Melalui ajang sosialisasi ini, Menteri mengajak menghimbau seluruh Bupati/Walikota, para camat, lurah dan kepala desa untuk selalu turun menemui rakyat dan masyarakatnya. Dengan demikian pokok permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka dapat diketahui secara langsung dan dapat secepat mungkin mengambil tindakan. “Kita harus Ngawulo,” tegasnya.
Dikatakan, perbaikan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo. Hal itu sangat diperlukan untuk membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian.
Menteri menyinggung bahwa kemajuan suatu bangsa, selain ditentukan faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia, juga sangat ditentukan oleh faktor birokrasi. Birokrasi yang profesional, melayani dan penuh inovasi yang baik dalam pelayanan publik sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat. Olehnya itu, aparatur sipil negara selaku penggerak utama birokrasi harus cepat tanggap memahami visi dan misi serta arah kebijakan Presiden Joko Widodo dalam program Nawa Cita.
Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan selalu mendukung kebijakan pemerintah pusat. “Jawa Tengah berusaha maksimal agar dapat memberikan pelayanan terbaik buat seluruh masyarakat Jawa Tengah,” ujarnya.
Usai membuka sosialisasi, Yuddy menyempatkan diri blusukan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Semarang Adi Trihananto dan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Sri Martini.
Seperti biasa saat Menteri PANRB menyapa warga yang sedang mengurus izin di BPPT. "Sedang ngurus apa bapak/ibu ? Apa pelayanannya memuaskan?” sergahnya. "Baik Pak dan tidak berbelit-belit,” jawab salah seorang warga. (khr/HUMAS MENPANRB)
