PEKANBARU – Blusukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Pekanbaru, Riau yang dilakukan sejak kemarin berlanjut hari Selasa, (17/03). Yuddy menyentil kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terlihat kotor. Sementara di Kantor Pertanahan, sejumlah warga mengeluhkan lamanya pelayanan.
Saat tiba di kantor BPBD, Yuddy mendapati tumpukan meja yang sudah tak terpakai di lantai dasar kantor. Tidak hanya itu, dinding-dinding kantor juga terlihat kotor. "Kantornya harus segera dibersihkan agar tidak seperti di goa Hiro. Dari depan terlihat bagus, tetapi begitu ke dalam gelap. Itu tidak enak sekali," kata Yuddy.
Yuddy langsung menuju ke ruang kerja para aparatur sipil. Dia menyimak struktur kepegawaian BPBD. Menurutnya, BPBD mestinya menjadi koordinasi bukan badan penanggulangan. “Kalau penanggulangan membutuhkan seribu orang untuk menanggulangi bencana yang ada di kota Pekanbaru,” ujarnya di Pekanbaru, Selasa (17/03).
Dikatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan penataan struktur organisasi pemerintahan agar tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat sasaran. "Sekarang kita juga sedang memikirkan potensi aparatur yang memiliki kelebihan personil di lembaganya. Mereka yang tidak mendapatkan posisi penugasan dikumpulkan," kata Yuddy.
Dia menegaskan, agar pengembangan potensi aparatur sipil negara dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. "Kepalanya harus hebat sehingga mampu menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak nakal yang masuk lembaga ini, tapi begitu keluar menjadi orang-orang hebat. Harus ada satu struktur untuk mempersiapkan ini," kata Yuddy.
Dari BPBD, Yuddy melanjutkan blusukannya ke Kantor Pertanahan Pekanbaru. Setibanya di kantor ini, Yuddy langsung berdialog dengan warga masyarakat yang tengah mengantri. "Ada keluhan tidak untuk pelayanan di sini?" sergah Menteri.
"Ada pak. Saya sudah mengantri tiga jam untuk mengurus setifikat, dan sudah tiga kali datang ke sini tetapi belum selesai," kata Simake, warga kota Pekanbaru.
Sementara Hendri, salah satu pendaftar yang ingin membuat sertifikat tanah mengaku sudah mengurus pembuatan sertifikat selama satu tahun. "Mengurus sertifikat hampir satu tahun dari SKJR untuk menjadi sertifikat. Saya selalu datang seminggu sekali untuk mengecek statusnya," kata Hendri.
Mendengar keluhan masyarakat, Yuddy meminta agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Umar Fathoni segera meresponnya. Menurutnya, pelayanan harus jelas, apa syaratnya, kapan selesainya, dan kalau harus bayar berapa biayanya. “Masyarakat membutuhan hal itu. Kalau masih ada yang mau mengadu, silahkan disampaikan ke Pak Umar, atau nomor yang bisa dihubungi," kata Yuddy menambahkan.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru Umar Fathoni mengatakan, akan segera melakukan perbaikan pelayanan. Tetapi menurutnya, jika bidang tanah yang mau dibuat sertifikat tidak bermasalah maka BPN tidak akan pernah mempersulitnya. Ada beberapa yang ditanyakan Pak Menteri terhadap proses pembuatan sertifikat yang lama-lama itu. Setelah dicek tidak seperti apa yang diungkapkan oleh masyarakat. "Bagi BPN, jika tanah yang mau dibuat sertifikatnya tidak bermasalah, maka kami tidak akan pernah menahannya," kata Umar. Dia mengatakan, selama ini pelayanan yang ada di BPN sudah sangat transparan dan akuntabel. Semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah ada di webite BPN dan juga terpasang di papan pengumuman BPN. "Untuk sistem umum kami sudah terintegrasi, karena sudah menggunakan internet jadi lebih akuntabel dan transparan," kata Umar. Selepas blusukan di Kantor Pertanahan, Yuddy mengunjungi RSUD Arifin Achmad, kantor Crisis Center Pekanbaru dan kantor regional BKN Pekanbaru. Usai melakukan peninjauan, tak lupa Yuddy memberikan banner yang memuat mengenai informasi pengaduan. Dia meminta agar masyarakat mau mengadukan pelayanan publik yang ada di daerah. "Banner ini sebagai bukti kalau kantor ini sudah pernah dikunjungi oleh Menteri PANRB. Jika ada keluhan, saran, kritik dan hal-hal yang bisa mengembangkan pelayanan publik maka bisa diadukan ke nomor yang sudah disediakan di banner ini," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)
