BOGOR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/02). Dia meninjau sejumlah kantor pelayanan publik di kota yang dijuluki sebagai kota hujan tersebut. Kunjungan pertama Yuddy yaitu meninjau kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Didampingi Plt Bupati Bogor Nurhayanti, Yuddy melihat kondisi di kantor tersebut. Ada banyak orang yang sedang menunggu atau pun mengurus pajak. Yuddy pun menghampiri beberapa pengunjung yang sedang duduk di ruang tunggu tersebut. Saat itu, seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengaku sudah menunggu selama dua jam untuk mengurus pajak. Mendengar hal itu, Yuddy pun merasa heran. "Kok hanya mengurus pajak saja sampai sebegitu lamanya hingga dua jam? Apa masalahnya?" kata Yuddy. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispenda, Dedi Ade Bachtiar mengatakan hal itu lantaran ramainya antrian. Menurutnya, banyak pengunjung di kantor Dispenda karena tenggat waktu pelaporan pajak yang sampai akhir bulan. "Tenggat waktu untuk melaporkan pajak itu kan akhir bulan, biasanya tanggal 30 tetapi karena bulan Februari hanya sampai tanggal 28 maka tanggal segini suka penuh pak," kata Dedi. Menurut Yuddy, harus ada perbaikan dari pelayanan publik di kantor Dispenda. Sehingga tidak terlalu lama bagi masyarakat yang ingin melaporkan atau membayar pajak. "Orang yang datang ke sinikan memberikan konstribusi besar ke daerah, jadi mereka ini bos. Harus diberikan kenyamanan. Masyarakat harus dilayanai dengan sebaik-baiknya. Biar pun pegawainya capek, tetapi harus tetap ramah," kata Yuddy. Selanjutnya, Yuddy mengunjungi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. Di sana dia berpesan kepada para petugas untuk lebih responsif dan lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Sehingga masyarakat tidak merasa kecewa dengan pelayanan di PTSP. "Harus ada kejelasan dan transparansi. Kalau ada biaya kasih tahu dari awal, jadi jangan sampai orang yang ingin mengurus ijin menjadi terombang ambing, tidak ada kejelasan karena tugas ASN adalah memudahkan perijinan itu," kata Yuddy. Usai meninjau kantor PTSP, Yuddy kemudian mengunjungi Polres Kabupaten Bogor yang jaraknya hanya sekitar 500 meter. Di sana, dia meninjau tempat pelayanan pembuatan SIM dan beberapa tempat lainnya. Menurut Kapolres Kabupaten Bogor, Sonny, setiap harinya ada sekitar 150 orang, yang mengurus perpanjangan dan pembuatan SIM. Namun, hanya 30 persen yang lulus membuat SIM. Yuddy juga melihat kondisi Polres. Ada beberapa ruangan yang sudah rusak dindingnya. Dia pun meminta kepada Kapolres Bogor untuk memperbaiki itu. "Tugas Polisi itu ada tiga hal. Pertama, kalau lalu lintas tertib tidak ada macet maka Polisi itu akan dinilai berhasil. Kedua, kalau masyarakat jalan, baik itu siang atau malam mereka merasa aman dan merasa tidak ada kejahatan. Ketiga, kalau masyarakat ingin melapor tidak ada kesulitan dan mereka dilayani dengan baik," kata Yuddy. Kantor Samsat Bogor tak lepas dari kunjungan Menteri. Tetapi Yuddy heran, karena tidak melihat adanya papan pengumuman yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus disiapkan pemohon ketika ingin mengurus surat-surat di Samsat. Karena itu Menteri menginstruksikan agar Samsat membuat standar operasional prosedur bagi masyarakat. "Harus jelas syarat-syarat untuk mengurus STNK, dan lain-lain dan harus ada SOP-nya, sehingga bisa diketahui kapan selesainya, kemudian siapa yang bertanggung jawab. ASN harus memiliki disiplin. Karena kalau tidak, berdasarkan UU Pelayanan Publik mereka bisa kena sanksi," kata Yuddy. Yuddy melanjutkan blusukan ke RSUD Kabupaten Bogor, disambut oleh Direktur RSDU, Dr. Yayu W. Mentrri mengaku senang melihat kondisi RSUD yang keadaannya sangat bersih. Menurutnya, itu merupakan salah satu 'rumus' pertama pelayanan di rumah sakit yaitu bersih dan memiliki aroma khas rumah sakit yaitu bau harum karbol. Rumus kedua yaitu pelayanan yang ramah, karena akan membuat ketenangan secara batin. Setiap ada orang masuk maka resepsionis harus peduli, walau pun pasien ratusan harus dilayani dengan seramah-ramahnya, sehingga akan timbul efek tenangan dari pasien. "Baru rumus ke tiganya, fasilitas medis, keempat, fasilitas fisik, dan terakhir baru profesionalisme," kata Yuddy. Kunjungan Yuddy belum berakhir. Dia masih mengunjungi kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta kantor Dinas Catatan Sipil. Dalam kunjungan itu, Yuddy sempat kaget karena pembuatan akta kelahiran sangat lama yaitu 30 hari. Padahal, katanya, ada daerah yang bisa mengurus akta kelahiran hanya dalam waktu dua jam. "Di Banyuwangi itu pembuatan akta kelahiran hanya dua jam. Jadi sebelum melahirkan sudah disiapkan dokumennya, begitu anak lahir dan tahu namanya, rumah sakit langsung mengisi data. Jadi anak sama istrinya masih di rumah sakit, suaminya ke Dukcapil dan langsung jadi," sergah Yuddy. Menteri menginstruksikan agar pembuatan dokumen tidak lebih dari 14 hari. Kalau ada hal-hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat, maka tugas Dinas Dukcapil membuat SOP mengenai hal tersebut. "Coba dikurangi, supaya reformasi birokrasi nanti kelihatan bedanya. Tapi di luar sistem yang terpenting itu pelayanannya, harus ada senyum," kata Yuddy. Rute kunjungan Yuddy yang terakhir yaitu ke kantor Balaikota Bogor. Di sana, Plt Bupati Bogor Nurhayanti menyatakan kesungguhannya dalam memperbaiki pelayanan publik di Kabupaten Bogor. "Kami akui masih banyak pelayanan publik kami yang masih kurang. Untuk itu, kami akan segera melakukan perbaikan sehingga pelayanan publik bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Nurhayanti. Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting dilakukan. Karena selain meningkatkan pendapatan daerah maka akan membuat masyarakat juga merasa nyaman dengan kehadiran pemerintah. "Kalau pelayanannya sudah baik, harus lebih ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Karena dengan begitu, rakyat akan percaya dan merasa jika negara hadir, dan mereka untuk membantu mereka," kata Yuddy. Dalam kesempatan itu, Yuddy juga kembali mengingatkan pentingnya melakukan efisiensi dan penghematan. Menurutnya, pemerintah tidak melarang PNS melakukan pesta pernikahan, namun sebaiknya pesat tersebut digelar tidak bermewah-mewah sehingga tidak ada kesenjangan antara rakyat dengan PNS. "Seperti sekarang, jika Plt Bu Nurhayanti resmi dilantik menjadi Bupati sebaiknya jangan ada perayaan. Kita doakan saja agar kinerja beliau menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Bogor ini," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)
