Zudan Arif Fakrulloh
JAKARTA – Musyawarah Nasional Munas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) VIII Tahun 2015 yang diselenggarakan pada 4-5 Desember 2015 di Hotel Mercure, Jakarta, telah menetapkan, Zudan Arif Fakrulloh yang sehari-hari menjabat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Korpri untuk periode 2015-2020.
Pasca terpilih, Zudan langsung menargetkan agar organisasi tersebut bisa meningkatkan profesionalisme untuk mensejahterakan anggota Korpri. Selain itu, Zudan juga berencana untuk membentuk struktur organisasi Korpri yang baru untuk menjalankan program-programnya. “Mari kita tingkatkan agar ASN ini menjadi lebih profesional dan Korpri ke depan harus mampu mensejahterakan anggotanya,” ujar Zudan di Jakarta, Sabtu pekan lalu.
Terpilihnya Zudan merupakan salah satu keputusan Munas Korpri yang tertuang dalam Surat Keputusan No. KEP-12/MUNAS.VIII/XII/2015 tentang Penetapan Ketua Umum Terpilih Sekaligus Sebagai Ketua Formatur.
Berdasarkan keputusan-keputusan yang telah diambil, seluruh anggota Korpri menyepakati bahwa Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Republik Indonesia adalah perwujudan transformasi dari Korpri. Selain itu Munas juga menyepakati bahwa, Korps Profesi Pegawai ASN RI adalah institusi kedinasan yang merupakan bagian integral dari Pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Korpri merupakan ujung tombak pemerintah secara nasional untuk mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dalam penutupan Munas tersebut, Tjahjo berpesan agar Korpri mampu menjadi yang terdepan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang telah dibangun.
Korpri juga harus ikut bertanggung jawab dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta taat pada hukum dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah. "Korpri harus dapat menciptakan sinergi, inovasi dalam pemerintahan. Korpri harus bisa menjadi pengingat dan pendorong bagi pemerintah sehingga tercipta pemerintahan yang baik," ujarnya.
Tjahjo meminta Ketua Umum DPN terpilih harus membuat data base terhadap seluruh anggota Korpri di Indonesia dan melakukan pencatatan terhadap kesejahteraan anggota Korpri. (ris/HUMAS MENPANRB)
