Usut Tuntas Rekening Gendut Polisi Sorong

MenPANRB JAKARTA - Beberapa waktu yang lalu, diadakan razia perut gendut untuk para anggota polisi. Saat ini bukan perutnya saja yang gendut untuk dirazia, akan tetapi rekening yang gendut juga ikut dirazia. Seorang anggota kepolisian daerah Papua berpangkat Ajun Inspektur Satu diduga memiliki rekening bernilai Rp 900 miliar. Aiptu Labora Sitorous diduga...

Pencanganan ZI ibarat Peletakan Batu Pertama

zi-yogyakarta YOGYAKARTA - Pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) ibarat peletakan batu pertama pada sebuah bangunan yang bernama reformasi birokrasi. Jadi masih ada lagi rangkaian kegiatan untuk mewujudkan sebuah bangunan yang kuat dan utuh.   “Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap pimpinan instansi pemerintah yang didukung oleh setiap jajarannya,” ujar  Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto ketika menyaksikan  Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju...

SKP Tak Tercapai, PNS Siap-siap Terima Sanksi

skpJAKARTA – Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan, dan wajib hukumnya untuk dapat mencapai. Setiap akhir tahun akan ketahuan, sampai di mana capaian kinerjanya. Jangan lagi berpikir bahwa atasannya akan memaklumi dan memaafkan, kalau capaian kinerjanya selama setahun jeblok. Pasalnya, SKP yang ditandatangani setiap awal...

Insan Humas harus Ikuti Perkembangan TIK

tik BUKITTINGGI – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy Tulung, mendorong media agar lebih kompetitif lagi dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Hal ini disampaikan dalam workshop bimbingan teknis penulisan, analisis konten media, dan manajemen media online (07/05).   Freddy Tulung yang juga sebagai ketua umum Bakohumas pusat tersebut mengatakan, fungsi media...

Mesin Jaman Kolonial, Birokasi Tak Bisa Tinggal Landas

wamenpanrb ekoprasojoSAMARINDA - Reformasi Birokrasi sebuah keniscayaan tidak bisa ditawar lagi, dan harus menjadi sebuah gerakan nasional. Tanpa ada reformasi yang sungguh-sungguh, kita akan berulang pada problem yang sama dari satu dekade ke dekade berikutnya. Namun haus diakui bahwa mesin birokrasi merupakan produk jaman colonial, yang sampai sekarang  tidak banyak berubah.  ...

Status Quo, Tantangan Terbesar Reformasi Birokrasi

wamenpanrb-SAMARINDA – Resistensi dari orang yang tidak menginginkan perubahan (status quo) merupakan  tantangan tebesar reformasi birokrasi. Mereka akan menggalang kekuatan tandingan untuk melakukan perlawanan terhadap perubahan. Padahal di pihak lain, masyarakat tidak sabar ingin segera menikmati buah reformasi birokrasi.   Pada dasarnya orang tidak ingin berubah,  apalagi bagi mereka yang sedang...

SKPD Provinsi Kaltim Diminta Segera Limpahkan Wewenang Perijinan kepada PTSP

investasi SAMARINDA - Sebuah tantangan besar untuk PTSP Kaltim yang berada di bawah Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Prov. Kaltim untuk merealisasikan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).   Menurut Pergub tersebut perijinan dan non-perijinan dari SKPD harus segera didelegasikan kepada Badan Perijinan dan Penanaman...

Tak Ada SKP, Tunjangan Kinerja Batal

tunjangankinerja     JAKARTA - Kementerian/Lembaga (K/L) yang melaksanakan reformasi birokrasi dan telah menerima tunjangan kinerja (TK) tidak bisa berleha-leha. Pegawai harus memiliki kinerja yang terukur,  melalui penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46/2011. “Tunjangan kinerja bagi pegawai kementerian/lembaga bisa kita batalkan, kalau tidak memiliki SKP,” ujar Wakil Menteri...

Lagi, BAPEK Pecat 64 PNS

menpanrb azwar abubakar JAKARTA – Lagi, 64 Pegawai Negeri SIpil (PNS) kena sanksi pemecatan. Mereka berasal dari 25 instansi pusat, dan 39 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut 20 PNS diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH), ada yang diberhentikan atas permintaan sendiri.   Menteri PANRB Azwar Abubakar mengungkapkan, lebih dari separuh PNS yang dipecat tersebut  akibat melanggar...

Kemen PANRB Proses Pembentukan 81 Perwakilan BNN

sesmenpanBNN JAKARTA – Kementerian PANRB tengah memproses penataan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di 81 kabupaten/kota.  “Saat ini telah terbentuk perwakilan BNN di 33 provinsi, 75 kabupaten/kota,” ujar  Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto dalam rakor BNN, di Jakarta, Rabu (08/05).   Lebih lanjut dikatakan,  hal itu merupakan wujud dukungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...

Tunjangan Fungsional Penyuluh KB akan Disesuaikan

Screen shot 2013-05-13 at 4.39.40 PMJAKARTA – Pelan tapi pasti, upaya mengangkat jabatan fungsional terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan tunjangan. Salah satunya, adalah tunjangan fungsional penyuluh keluarga berencana (KB) yang segera ditingkatkan.   Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan tunjangan jabatan fungsional penyuluh KB di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (13/05)....

Rapat Koordinasi SDM Aparatur di Bali

webPada tanggal 7 Mei 2013, diselenggarakan rapat koordinasi kebijakan sumber daya manusia aparatur Kementerian PANRB di Sanur, Bali. Acara yang diselenggarakan di Hotel Inna Bali Beach Hotel tersebut menjadikan berbagai permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia aparatur sebagai fokus utama. Sebagaimana diketahui, sumber daya manusia aparatur merupakan aset utama...

LPSK Minta Kemandirian Pengelolaan Anggaran

wamendenganketuaLPSK JAKARTA - Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo menerima kunjungan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, beserta rombongan di ruang kerjanya, Jumat (10/05). Dalam kesempatan itu, Ketua LPSK menyampaikan permasalahaan mengenai struktur organisasi LPSK yang sampai saat ini kesekretariatannya masih dipimpin oleh pejabat eselon II. “Pengelohan anggaran maupun  pembinaan kepegawaian belum bisa mandiri, dan...