BANDUNG- Sekitar 70 persen kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, di Bandung. Dikatakan Denny, data tersebut diambilnya dari Kementerian Dalam Negeri sejak 2004 hingga...

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain menilai pegawai negeri sipil (PNS) memang harus ikut wajib militer. "Semua warga negara kecuali yang tidak memenuhi syarat (sehat jasmani/rohani) wajib dalam bela negara dan mengikuti pendidikan wajib militer," kata Malik dalam pesan singkat kepada wartawan, Jumat (31/5). PNS...

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin menilai wajib militer seharusnya tidak hanya untuk kalangan pegawai negeri sipil (PNS), pekerja dan atau buruh. Menurut Lukman, wajib militer harus diarahkan kepada upaya memperkokoh kecintaan warganegara terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu wajib militer perlu ditujukan bagi sebanyak mungkin...

Sindonews.com - Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning menolak Pasal 8 Ayat 3 dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Komponen Cadangan (Komcad), yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) dan buruh untuk ikut serta dalam program wajib militer. PNS & buruh wajib militer adalah ide konyol"Sedangkan dahulu Menwa (Resimen Mahasiswa) saja aku menolak,...

Sindonews.com - Wakil Ketua DPD La Ode Ida menilai belum saatnya pegawai negeri sipil (PNS) dan buruh ikut serta dalam kegiatan wajib militer sebagaimana tercantum dalam draf RUU Komponen Cadangan (Komcad). DPD: PNS & buruh belum saatnya wajib militerKata dia, saat ini Indonesia tidak dalam kondisi ancaman perang sehingga hal itu...