Remunerasi Diberlakukan, Honorarium Diharamkan

JAKARTA - Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda yang masuk dalam proses reformasi birokrasi harus menunjukan efisiensi anggarannya. Sebab efisiensi merupakan langkah penting dari penyelenggaraan birokrasi yang saat ini dianggap boros. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasodjo mengungkapkan, evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi akan dilakukan mulai Juni...

Retruksturisasi Organisasi Menghemat Anggaran Belanja Pegawai

JAKARTA - Pelaksanaan reformasi birokrasi mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran. Tak heran kalau jabatan struktural (eselon tiga dan empat) dihapuskan dan dialihkan ke fungsional. Demikian juga jabatan eselon satu direstrukturisasi sehingga yang tadinya empat sampai lima dikurangi menjadi tiga sampai empat. "Proses restrukturisasi organisasi ini bukan tanpa tujuan. Nanti akan kita...

Nilai Kinerja Kabupaten/Kota, Pemprov Diminta Gerak Cepat

nilai kabupatenJAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mendesak pemerintah provinsi menyelesaikan penilaian kinerja pelayanan publik di lingkungan kabupaten/kota, sekitar Juni -  Juli 2013. Selanjutnya, Agustus harus sudah diserahkan ke KemenPAN-RB untuk verifikasi dan validasi. "Sebenarnya jadwal penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik kabupaten/kota sudah ditentukan pada awal Mei 2013....

Daerah Hasil Pemekaran tak Gampang Rekrut PNS

JAKARTA--Daerah otonom baru (DOB) tidak bisa mengajukan usulan pegawai baru bila belum melakukan analisa jabatan (Anjab). Kalaupun Anjab sudah lengkap, tapi organisasi perangkat daerah juga belum terbentuk, jangan bermimpi bisa mengadakan seleksi CPNS. "Untuk mengusulkan kebutuhan pegawai, setiap DOB harus membentuk struktur organisasi perangkat daerah dulu," kata Kepala Biro Humas...

Bukan Prioritas, Realisasi Wajib Militer Masih Lama

1054577-yoris-dpr-golkar-620X310JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penerapan wajib militer di Indonesia dinilai masih terlalu cepat untuk direalisasikan. Pasalnya, masih banyak kendala untuk menerapkannya seperti masalah pendanaan hingga terkait sarana dan prasarana ketahanan."Ini tidak menjadi program prioritas. Masih lama untuk merealisasikannya," ujar Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yorris Raweyai di Kompleks Parlemen,...