Riauterkini-SIAK- Dari 409 Kabupaten dan Kota se-Indonesia, Kabupaten Siak dan 97 Kabupaten lainnya termasuk dalam Pilot Project Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional. Pencanangan tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) RI Prof. Dr. Boediono, M.Ec, dalam acara yang ditaja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Acar tersebut berlangsung di Hotel Bidakara...

SIDIMPUAN- Tahun ini, Pemko Padangsidimpuan (Psp), Sumut, tidak merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pelamar umum. Pasalnya, jumlah PNS di Pemko Psp telah mencukupi. Selain itu, pemko juga sedang memprioritaskan pengangkatan honorer kategori 2 (K2) yang diumumkan beberapa waktu lalu. "Psp kemungkinan besar tidak melakukan penerimaan PNS dari pelamar...

JAKARTA – Remunerasi di 98 pemerintah daerah (pemda) sebagai pelopor reformasi birokrasi harus dibatasi. Pengukuran insentif ini harus melalui kinerja dan kekuatan fiskal. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja berpendapat, remunerasi merupakan kompensasi adanya reformasi birokrasi. Perubahan sistem ini lebih menuntut kinerja lebih maksimal. Namun, remunerasi ini harus...

JAKARTA - Program reformasi birokrasi akhirnya secara resmi diluncurkan hingga di level pemprov, pemkot, hingga pemkot. Total ada 98 pemerintah daerah yang menjadi proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi. Aparatur di daerah jangan dulu memikirkan tunjangan remunerasi, karena masih menunggu evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Saat diresmikan oleh Wapres Boediono Selasa...

JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta para kepala daerah bisa menempatkan diri sebagai pelopor reformasi birokrasi di daerah masing-masing. Terlebih lagi, kepala daerah menjadi pemimpin tertinggi organisasi birokrasi di daerah. “Idealnya adalah pucuk pimpinan organisasi. Kalau pemerintah daerah, maka kepala daerah harus menjadi champion (juara, red),” ujar Boediono saat memberikan pengarahan...