JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta meningkatkan standar kompetensi dan pola karir para assessor (penilai) yang akan membidangi Assessment Center (pusat penilaian kompetensi). Ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan penataan sistem manajemen SDM yang meliputi assessment kompetensi individu dan sistem penilaian kinerja. "Assessment Center PNS akan kian strategis saat RUU Aparatur Sipil...

JAKARTA--Sebanyak 59 tenaga honorer kategori satu (K1) Kota Gorontalo resmi mengantongi nomor induk pegawai (NIP), setelah dinyatakan lulus verifikasi validasi (Verval) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penetapan NIP-nya menurut Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat dilakukan oleh KanReg BKN Regional XI Manado. Sesuai data...

JAKARTA - Rencana pemangkasan jabatan eselon III dan IV semakin mendekati kenyataan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah menyiapkan 11 jabatan fungsional (Jabfung) utama untuk memindahkan PNS yang menduduki jabatan eselon III dan IV. Menurut Wakil MenPAN-RB, Eko Prasojo, hal ini dilakukan agar pegawai tidak dirugikan dan tetap...

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai 27 Maret hingga 16 April melangsungkan uji publik terhadap tenaga honorer kategori dua (K-2). Tenaga honorer K-2 adalah pegawai yang terdaftar, tapi pendapatannya tidak dari APBN/APBD. Karena itu, sejumlah instansi pusat dan daerah yang memiliki tenaga K-2 harus segera mengumumkan nama-nama tenaga honorer...

Jurnas.com | Terhitung mulai Januari 2014, pemerintah akan menerapkan sistem penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, PNS akan dinilai sesuai PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. Penilaian pegawai akan meliputi dua dimensi, yaitu penetapan...