Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh saat menyematkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 tahun di Kantor Kementerian PANRB, Sabtu (17/08)

JAKARTA – Pada peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas nama Presiden RI menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 26 PNS Kementerian PANRB. Mereka dianggap berhak mendapatkan penghargaan itu karena telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

Masing-masing Tanda Kehormatan Lencana Karya Satya 30 tahun sebanyak sembilan orang, 20 tahun sebanyak dua orang, dan 10 tahun sebanyak 15 orang. Selain itu, juga diberikan penghargaan untuk empat orang pegawai teladan atas prestasi dan sikap perilaku selama menjalankan tugas di Kementerian PANRB. Penghargaan disematkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PANRB, Sabtu (17/08).

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa sebagai salah satu penerima Satyalancana Karya Satya 30 Tahun, mengatakan sangat bersyukur sudah melalui 30 tahun pengabdian. Penghargaan itu sebagai pengingat akan tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. “Tentu ini dapat menyemangati kami dan mengingatkan kembali kepada tugas negara,” ujar Diah.

Kepada para aparatur muda, Diah berpesan agar adaptif terhadap perubahan dengan mengedepankan jiwa hospitality, etika pelayanan, dan terus belajar. Setiap PNS dapat membantu masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang semakin optimal. “Tantangan yang ada sekarang mungkin berbeda dengan yang kami alami. Tapi yakinlah dengan semangat pengabdian, kita dapat membantu negara ini dan membantu masyarakat melalui pelayanan,” imbuh Diah.

Di sisi lain, penghargaan pegawai teladan diberikan kepada PNS angkatan 2017 yang terbilang masih muda. Pemberian penghargaan untuk pegawai teladan dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi kerja pegawai, sarana untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai, dorongan perubahan mindset dan cultureset, serta upaya meningkatkan produktivitas pegawai dan unit kerja.

Buono Aji Santoso, pengelola keuangan pada Inspektorat Kementerian PANRB mendapatkan penghargaan itu setelah dua tahun bekerja. Aji, panggilan akrabnya, berkisah ia sering datang pagi dan pulang larut malam untuk memastikan pekerjaannya usai dan tidak ada yang terlewat. Aji mengaku, tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan ini. Ia pun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. “Sungguh di luar dugaan dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya mengucap syukur karena diberi kepercayaan oleh pimpinan dan tentunya tidak ada perjuangan yang sia-sia,” ungkap pria asal D.I Yogyakarta ini.

Penghargaan yang didapatnya ini, diharapkan bisa menjadi motivasi bagi pegawai lain, terutama PNS dari kaum milenial. Kepada para pegawai Kementerian PANRB, ia berpesan agar jangan menyerah, tidak takut belajar, dan bekerja secara maksimal. “Tetap semangat karena Indonesia bisa maju dengan SDM yang unggul,” tutup Aji. (del/don/HUMAS MENPANRB)

Satyalancana Karya Satya XXX (tiga puluh) Tahun:
1. Dwi Wahyu Atmaji
2. Diah Natalisa
3. Teguh Widjinarko
4. Jeffrey Erlan Muller
5. Muhammad Imanuddin
6. Akhmad Hasmy
7. Adi Junjunan Mustafa
8. Setiawati
9. Chandra Maulana

Satyalancana Karya Satya XX (dua puluh) Tahun:
1. RR. Vera Yuwantari Susilastuti
2. Ananta Antasari

Satyalancana Karya Satya X (sepuluh) Tahun:
1. Era Sri Utomo
2. Sammy Primadi Bakrie
3. Arie Nur Rohmad
4. Suryo Hidayat
5. Geraldine Febe
6. Dian Oktasari
7. Rosikin
8. Haji Munawwarah
9. Hijrah Apriyansyah
10. Etika Mahaputri
11. Mita Hermawati
12. Hayu Dika Paramita
13. dr. Evy Kusumawardhani
14. Untung Triyuwono
15. Rahmat Guritno

Pegawai Teladan:
1. Katmoko Ari Sambodo
2. dr. Evy Kusumawardhani
3. Arif Tri Hariyanto
4. Buono Aji Santoso

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-74 RI di Kantor Kementerian PANRB, Sabtu (17/08)

JAKARTA - Pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan bangsa. Terlebih dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan.

“SDM Indonesia harus unggul dalam segala bidang sehingga dapat bersaing secara global,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh saat membacakan sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Kantor Kementerian PANRB, Sabtu (17/08).

Disampaikan, tidak cukup hanya dengan infrastruktur, kemajuan Indonesia harus didukung dengan peningkatan kualitas SDM. Hal ini mengingat persaingan dunia semakin tajam dan perang dagang yang semakin ketat. Antar negara berebut investasi, pasar, dan kecepatan teknologi.

Oleh karena itu, Indonesia harus siap terhadap keterbukaan dan persaingan dunia. Kesempatan emas untuk mencetak SDM Indonesia yang unggul benar-benar dimanfaatkan, termasuk dengan dukungan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lanjutnya dikatakan, pemerintah akan terus memberikan fasilitas dan dukungan untuk pengembangan diri bagi talenta anak-anak bangsa, yang diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan Indonesia. "Namun, kemajuan bangsa juga harus mengakar pada budaya bangsa dan kearifan lokal dengan memperjuangkan kepentingan nasional serta tanggap terhadap perubahan dunia yang sangat dinamis,” ujarnya.

Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Merdeka juga bukan akhir dari perjuangan. Namun, momen ini menjadi pemersatu bangsa, dimana setiap masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan mengembangkan hasil kemerdekaan tersebut. "Kemerdekaan seharusnya membuat kita berbuat lebih untuk bangsa dan negara Indonesia," ujarnya.

Dalam upacara bendera peringatan HUT ke-74 RI, Kementerian PANRB juga melakukan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya pada Pegawai Negeri Sipil yang telah berkarir selama 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun, selain itu juga dilaksanakan penyerahan penghargaan pegawai teladan Kementerian PANRB. (byu/HUMAS MENPANRB)

JAKARTA – Hasil survei The Power of Protection Confidence in the Future pada 12 negara termasuk Indonesia, menunjukkan satu dari tiga orang Indonesia belum menyiapkan jaminan kesejahteraan saat pensiun, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari fakta itu, PT Taspen atau Tabungan dan Asuransi Pensiun menyiapkan skema kewirausahaan ASN dan pensiunan untuk kesejahteraan yang disebut dengan inovasi Wirausaha Pintar.

Program ini merupakan bentuk layanan extra miles dari Taspen kepada ASN dan pensiunan dengan memperhatikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup ASN di hari tua. Dengan adanya Wirausaha Pintar, para ASN yang menjelang pensiun dan para pensiunan dilatih menjadi entrepreuneur dan berwirausaha. “Sehingga mereka dapat mandiri secara finansial, serta mengurangi risiko penurunan kesehatan dan mental karena mereka tetap produktif di hari tua,” ujar Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro saat presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 di Kementerian PANRB.

Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro (kiri) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 di Kementerian PANRB

Iqbal menjelaskan, rata-rata para pensiunan kehilangan lebih dari 50 persen pendapatannya dibanding saat masih aktif bekerja. Kondisi tersebut menyebabkan pensiunan yang berusia di atas 58 tahun menjadi rentan terhadap kekurangan finansial, serta kondisi kesehatan dan mental yang menurun, dan menjadi tergantung secara finansial kepada orang lain.

Ada enam materi yang diberikan dalam program Wirausaha Pintar, yakni motivasi untuk berkarya dan hidup mandiri secara finansial di masa pensiun, manajemen keuangan menghadapi masa pensiun, pengenalan bisnis usaha mikro kecil & menengah, testimoni pensiunan ASN yang berhasil berwirausaha di masa pensiun, cara memasarkan atau marketing produk, serta pola hidup sehat menjelang dan di masa pensiun.

Inovasi Taspen ini memberi dampak langsung serta jangka panjang bagi para pensiunan ASN. Dampak langsung diberikan melalui materi pelatihan, seperti manajemen keuangan serta manajemen kesehatan fisik dan mental menjelang pensiun. Manajemen itu bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. “Dampak jangka panjang dapat dirasakan melalui kemudahan pinjaman usaha yang didapatkan dari bank atau menjadi Mitra Binaan Taspen,” jelas Iqbal.

Program kewirausahaan dari Taspen tidak hanya diselenggarakan di wilayah Jakarta saja, tetapi sudah merambah hingga seluruh Indonesia. Sebanyak 57 kantor cabang Taspen bersinergi dengan 46 bank sebagai Mitra Bayar Taspen untuk operasional inovasi ini.

Sejak 2014, program ini telah dilaksanakan di Bandung, Bogor, Yogyakarta, dan Banjarmasin, selanjutnya merambah secara nasional ke wilayah Jakarta, Pekalongan, Cirebon, Tasikmalaya, dan Madiun. Hingga saat ini, inovasi Wirausaha Pintar telah diikuti oleh 6.897 ASN dan Pensiunan seluruh Indonesia, dengan target 13.000 orang di akhir tahun 2019.

Iqbal menambahkan, Wirausaha Pintar akan membawa multiplier effect tidak hanya untuk ASN dan pensiunan. Karena membuka lapangan kerja baru dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat juga ikut meningkat.

Iqbal berharap, inovasi ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan ASN jelang usia pensiun. “Tentu kita berharap kedepannya inovasi ini dapat dilakukan lebih luas, sehingga dampak terhadap kesehatan psikis dan ekonomi pensiunan jadi lebih baik,” tandas Iqbal. (dit/HUMAS MENPANRB)

JAKARTA – Inovasi-inovasi yang diciptakan berbagai pemerintah daerah lahir dari Laboratorium Inovasi atau Labinov milik Lembaga Administrasi Negara (LAN). Labinov melakukan program pendampingan, asistensi dan fasilitasi guna mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan aksi nyata inovasi administrasi negara di sektor publik.

Hadirnya Labinov, menjadi rahim bagi lahirnya inovasi di banyak daerah di Indonesia. “Labinov hadir untuk mendorong pemda maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat menciptakan inovasi dalam mengelola dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi,” ujar Kepala LAN Adi Suryanto dihadapan tim juri pada saat wawancara Inovasi Pelayanan Publik.

Inovasi ini sekaligus mengelola potensi milik pemda untuk dapat dikembangkan dengan cara yang baru dan keluar dari perangkap business as usual. Inovasi-inovasi yang dihasilkan ini pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja OPD dan pemda. Sejak Tahun 2015 hingga 2018, Laboratorium Inovasi yang dikembangkan oleh LAN telah menghasilkan 6.779 inovasi dari 67 lokus yang menyebar di seluruh Indonesia.

Adi menerangkan, ada tiga prasyarat berkembangnya inovasi pelayanan publik melalui Labinov. Pertama, adalah adanya kesiapan SDM Aparatur. Lalu yang kedua, yakni kultur birokrasi dan kultur berinovasi yang berkembang. Sedangkan prasyarat ketiga, adalah adanya dukungan dari pimpinan instansi.

Selain ketiga prasyarat tersebut, ia juga menggarisbawahi perlunya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap inovasi yang telah dilahirkan. Inovasi bukanlah hal yang statis. Inovasi selalu berkembang, dan harus selalu disesuaikan dengan perubahan yang dinamis. “Melalui Labinov ini diharapkan satu inovasi yang tercipta akan dapat melahirkan inovasi-inovasi lainnya,” tegasnya.

Kenaikan jumlah ide inovasi yang dihasilkan dikarenakan dalam pelaksanaannya, Labinov melalui metode 5D+1. Metode itu meliputi Drum-up, Diagnose, Design, Deliver, Display, plus Documentation. Keterlibatan stakeholders menjadi hal tak kalah penting pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi Labinov. “Labinov memberikan pencerahan bahwa inovasi sebenarnya mudah, selama memiliki rencana aksi yang jelas dan adanya komitmen bersama untuk mewujudkannya,” imbuh Adi.

Menurut Adi, kebijakan saat ini sangat mendukung keberlanjutan Labinov. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah salah satu kebijakan yang mendorong daerah untuk terus berinovasi.

Keberlanjutan Labinov ini juga didorong oleh penguatan innovation-hub. Tujuannya agar terbentuk koneksi jejaring komunikasi dan informasi antar-inovator di satu daerah dengan para inovator pada daerah lainnya.

Innovation-hub juga sebagai sarana proses experience sharing dari satu daerah kepada daerah lain mengenai pentingnya menciptakan dan mengimplementasikan inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. “Tindak lanjut Labinov harus terus dikembangkan oleh setiap daerah, baik dalam hal peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat maupun bidang urusan lainnya,” pungkas Adi. (ndy/HUMAS MENPANRB)

JAKARTA - Dilatarbelakangi oleh banyaknya masalah kekerasan, miras, narkoba, pornografi, penyimpangan seksual, krisis kepribadian bangsa, dan melemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo membuat rumusan pedoman penguatan pendidikan karater di Kulon Progo. Penguatan Pendidikan Karakter di Kulon Progo (PendekarKU) bertujuan untuk membangun generasi emas Kulon Progo 2045 dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas (sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, dan mandiri), berkarakter, dan berbudaya.

“Maka dari itu, pada 31 Januari 2019, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo meresmikan sistem informasi manajemen (SIM) PendekarKU untuk pemantauan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di sekolah,” ujar Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo saat presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sutedjo mengatakan, program pendidikan karakter di satuan pendidikan awalnya dilaksanakan sebanyak 36 TK, 26 SD, dan 66 SMP. Hingga pada tahun 2019, telah dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan dari TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs.

Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo didampingi Kepala Dinas Dikpora Kab. Kulonprogo Sumarsana saat wawancara dan presentasi KIPP 2019

Lanjutnya dijelaskan, penguatan pendidikan karakter di Kulon Progo mempunyai dua implementasi prioritas, yaitu religius melalui ekstrakurikuler keagamaan dan semangat kebangsaan melalui ekstrakurikuler kepramukaan, ekstrakurikuler pengamalan nilai-nilai Pancasila, serta ekstrakurikuler pengenalan budaya kemataraman. Ekstrakurikuler tersebut wajib bagi seluruh peserta didik.

“Ekskul keagamaan dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga keagamaan, sanggar, individu, serta pihak lain yang terkait dan kompeten, dan merupakan pilihan, ketetapan, dan tanggung jawab kepala sekolah,” ungkapnya.

Program ini dilaksanakan melalui Pendidikan Karakter Semangat Kebangsaan di sekolah, antara lain upacara, menyanyikan lagu kebangsaan, berdoa, menylogankan semangat bela beli Indonesia dan bela beli Kulon Progo. Pendidikan Karakter Religius bekerjasama dengan lembaga keagamaan dengan menitipkan siswa di pondok, panti, atau gereja, dan Pendidikan Karakter Gotong Royong di kalangan siswa.

“Sebelum siswa-siswi masuk dan pulang sekolah diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dimana hal ini melatih kedisiplinan guru dan siswa, siswa hormat kepada guru, budaya antre, dan meningkatkan nasionalisme,” tuturnya.

Mengingat program pendidikan ini berdampak luas kepada masyarakat, Ia berharap semua pihak mendukung penguatan pendidikan karater di Kulon Progo Dengan mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya demi mewujudkan generasi emas Kulon Progo 2045. (dit/ HUMAS MENPANRB)

JAKARTA - Data dari World Health Organization (WHO) tahun 2016, kecelakaan lalu lintas (KLL) menelan korban hingga 1,3 juta jiwa dan menduduki peringkat ke-9 penyebab kematian tertinggi di dunia. Indonesia ada di urutan ketiga sebagai negara dengan jumlah KLL terbesar. Untuk mengurangi dampak kecacatan dan kematian terhadap korban KLL, pelayanan kesehatan tidak boleh ditunda akibat adanya kendala biaya atau penjaminan terhadap korban.

Sesuai Perpres No. 111/2013 tentang Perubahan atas Perpres No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, PT Jasa Raharja merupakan penjamin pertama bagi kasus KLL dan BPJS Kesehatan merupakan penjamin kedua bagi kasus kecelakaan lalu lintas.

Mengacu pada ketentuan tersebut, perlu dilakukan proses koordinasi penjaminan manfaat antarinstitusi dengan tujuan mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sejak tahun 2014, koordinasi antarinstitusi hanya dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan kendala terkait kecepatan penetapan penjaminannya dan menyebabkan keluhan masyarakat.

“Berdasarkan hal tersebut, BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja mengimplementasikan sistem terintegrasi INSIDEN (Integrated System for Traffic Accident) secara nasional sejak Maret 2018 guna untuk memudahkan dan memberikan kepastian penjaminan bagi korban,” ujar Direktur Utama BPJS Fahmi Idris saat presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 di Kementerian PANRB.

Fahmi menjelaskan, INSIDEN memiliki tujuan otomatisasi dan simplifikasi sistem dari proses penjaminan yang sebelumnya manual menjadi elektronik. Selain itu, dengan menggunakan INSIDEN dapat mempersingkat waktu pengurusan administrasi dimana peserta tidak perlu datang ke kantor BPJS ataupun Jasa Raharja.

BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Kementerian PANRB.

“Kini korban dan keluarga korban tidak lagi perlu mendatangi kantor cabang kedua instansi. Proses koordinasi yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui surat menyurat, kini dilakukan secara elektronik melalui web service yang terhubung real-time antar kedua instansi,” terangnya.

Dengan INSIDEN, dapat memudahkan juga rumah sakit untuk pengiriman data korban kecelakaan lalu lintas beserta informasi mengenai tempat, tanggal, dan kronologis kejadian ke Jasa Raharja. Selanjutnya, Jasa Raharja akan melakukan kunjungan kepada peserta dan memberikan respon secara elektronik.

Respon yang diberikan dalam sistem spesifik untuk setiap tahapan penjaminan. Rumah sakit dapat memonitor respon setiap saat sehingga proses penjaminan lebih transparan. “Respon dalam sistem juga diteruskan kepada BPJS Kesehatan sebagai dasar perhitungan biaya penjaminan pelayanan kesehatan setelah plafon penjaminan Jasa Raharja telah habis,” ungkapnya.

Dengan aplikasi ini, imbuhnya, plafon penjaminan ingin membuat negara hadir dan menjamin, agar masyarakat dapat merasakan kehadiran negara lewat dua instansi yang bersinergi. “Dengan adanya aplikasi ini semua jadi mudah cepat transparan dan pasti,” imbuh Fahmi. (dit/HUMAS MENPANRB)

Ilustrasi para peserta bersiap untuk mengikuti tes SKD dalam seleksi CPNS

JAKARTA – Pemerintah merespon rencana somasi dari peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Dalam pemberitaan di berbagai media, disebutkan bahwa sebanyak 261 peserta SKD penerimaan CPNS tahun 2018 menggugat Menteri PANRB terkait status mereka yang tidak segera diangkat menjadi CPNS padahal sudah lulus SKD. Menurut mereka, hal tersebut lantaran terhalang oleh Permen PANRB No. 61 tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi CPNS Tahun 2018.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan bahwa proses penerimaan CPNS tidak hanya melalui tahap SKD saja, namun juga melalui tahap lainnya. “Peserta yang sudah lulus pada seleksi administrasi dan SKD, wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk selanjutnya dapat dinyatakan lulus atau tidaknya,” ujar Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Kamis (15/08).

Saat akan memasuki tahap SKB, terdapat berbagai penyebab ketidaklulusan CPNS. Salah satunya, peserta yang dapat mengikuti SKB sejumlah paling banyak tiga kali jumlah alokasi formasi. “Jika nilai SKD memenuhi passing grade, dan nilai jumlah peserta yang lulus SKD melebihi batas tiga kali formasi, maka yang akan diikutsertakan SKB sesuai dengan jumlah tiga kali formasi,” jelasnya.

Disamping itu, untuk hasil akhir penentuan kelulusan, terdapat integrasi nilai antara SKD dan SKB dengan bobot 40 persen SKD dan 60 persen SKB. “Sehingga kelompok P1 (sesuai Permen PANRB 61/2018) yang memang lulus SKD, setelah diintegrasikan dengan nilai SKB, nilai mereka kalah bersaing dengan P1 lainnya,” ujarnya.

Terkait hal ini, pemerintah memiliki solusi agar mereka dapat mengikuti kembali dalam seleksi CPNS di tahun ini. Nilai SKD yang lulus passing grade di tahun 2018 dapat digunakan kembali di tahun 2019. “Bila mereka ingin memperbaiki nilai SKD, dapat kembali mengikuti SKD pada seleksi CPNS 2019, dan akan diambil nilai yang terbaik,” jelasnya.

Namun peserta tetap harus melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi dari awal mulai dari seleksi administrasi. Mereka dapat mendaftar sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan sesuai dengan formasi yang nantinya dibuka. (HUMAS MENPANRB)

JAKARTA - Masyarakat ataupun mahasiswa yang bergelut dalam bidang konstruksi kini tidak perlu lagi merasa kesulitan untuk mendapatkan legalitas pelatihan konstruksi. Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menciptakan terobosan inovasi yang berhasil mencetak 38.047 tenaga ahli bersertifikat.

Inovasi itu adalah Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi untuk Siap Gapai Pekerjaan atau akrab disebut SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP. “Program ini dibangun menggunakan metode bundling atau paket belajar, antara pemanfaatan IT untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan pemenuhan kebutuhan tenaga ahli agar siap menghadapi dunia kerja,” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dalam wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019.

Sampai saat ini, SIBIMA turut memberikan perubahan dalam dunia konstruksi di Indonesia, yang dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat pengguna DL-SIBIMA pada periode 2015 yakni sebanyak 1.789 orang, tahun 2016 sebanyak 1.907 orang, tahun 2017 sebanyak 14.214 orang, dan tahun 2018 sebanyak 20.137 orang.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dalam wawancara dan presentasi KIPP 2019.

Manfaat langsung yang dirasakan dari adanya SIBIMA adalah mengurangi biaya pelatihan, mengurangi biaya transportasi, dan fleksibilitas waktu. Menurut Syarif, pelatihan dari inovasi SIBIMA juga menghemat biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

SIBIMA juga akan berujung pada tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Secara substansional, inovasi ini menurunkan angka pengangguran. Jangka panjangnya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan meningkat. “inovasi ini juga meningkatkan kesempatan kerja yang lebih produktif dan menyeluruh, serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua,” jelas Syarif.

Dikatakan, dengan adanya inovasi SIBIMA layanan dari Kementerian PUPR, dapat mendorong seluruh masyarakat Indonesia agar siap dalam memperoleh pekerjaan. SIBIMA adalah dalam konteks kompetensi dan administratif, yakni memfasilitasi masyarakat jasa konstruksi mendapatkan kemudahan dalam mengikuti uji kompetensi.

Melalui SIBIMA, Kementeriaan PUPR ingin memperbanyak dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja konstruksi dengan memangkas kendala jarak khususnya bagi tenaga kerja yang berada di remote area, sehingga sulit untuk melakukan pembelajaran langsung di ruangan. “Nah, melalui SIBIMA ini memudahkan untuk mereka,” ujar Syarif. 

Berhasilnya SIBIMA dalam menghasilkan tenaga profesional di bidang konstruksi adalah bukti dari pemanfaatan IT pada capacity building yang dapat memperbesar akses pelayanan. Teknologi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan publik.

Menurut Syarief, kerja sama antar-stakeholder memiliki banyak keuntungan. Diantaranya adalah meminimalisir pembiayaan kegiatan serta bundling program yang bisa memperbesar manfaat kepada masyarakat. “Inovasi ini juga usaha pemerataan pengetahuan dari Sabang sampai Merauke dalam bidang jasa konstruksi,” pungkas Syarief. (ndy/HUMAS MENPANRB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat mengumumkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (14/08)

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019. Menteri PANRB Syafruddin menyampaikan apresiasinya pada instansi pemerintah yang telah lolos sampai tahap ini. “Selamat untuk instansi yang sudah masuk Top 45. Semoga inovasi ini dapat terus berlanjut,” ujar Menteri Syafruddin saat mengumumkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (14/08).

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi. Proses seleksi Top 45 dilakukan oleh Tim Panel Independen dan Tim Evaluasi sementara penentuannya dilakukan oleh Tim Panel Independen. Top 45 diperoleh dari Top 99 yang diseleksi melalui tahap presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan.

Menteri Syafruddin menjelaskan bagi pemerintah daerah yang inovasinya terpilih sebagai Top 45 akan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Pemberian DID ini telah dilakukan sejak tahun anggaran 2018.

Mantan Wakapolri tersebut mengatakan instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia yaitu United Public Service Award (UNPSA) yang diselenggarakan PBB. Sebelumnya terdapat dua instansi yang berhasil menjuarai ajang bergengsi UNPSA, yaitu inovasi Sistem Early Detection and Treatment (EDAT) dari Kabupaten Teluk Bintuni, dan inovasi PetaBencana.id milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Posisi Top ini akan dikirim ke PBB untuk dilombakan. Mudah-mudahan tahun depan bisa menjuarai lagi, sehingga kita bisa hattrick berturut-turut memenangkan UNPSA,” ujarnya. Lebih lanjut Syafruddin menyampaikan penghargaan terhadap Top 45 akan diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada akhir September 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan bahwa Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan perwujudan gerakan One Agency One Innovation yang digalakkan Kementerian PANRB. KIPP diselenggarakan sebagai pembinaan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Tujuannya adalah pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan untuk menyebarluaskan ide kreatif, gagasan, dan terobosan pelayanan publik di Indonesia guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Proses kompetisi ini dimulai dari pendaftaran proposal inovasi melalui http://sinovik.menpan.go.id. Tahun ini terekam sebanyak 3.156 proposal yang mendaftar, dan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2.824 proposal.

Proposal yang lolos seleksi administrasi dan masuk ke tahap desk evaluation yang dilakukan oleh Tim Evaluasi. Dari hasil desk evaluation, diperoleh Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 47/2019. Penyerahan penghargaan Top 99 telah dilakukan pada Juli lalu oleh Menteri PANRB. (HUMAS MENPANRB)

Daftar Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019

A. Kementerian
1. Kementerian Dalam Negeri – SUPERTAJAM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan – OSS-Q (One Stop Service Quarantine)
3. Kementerian Keuangan – IdS (Internship dan Secondment bagi Pemerintah Daerah)
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan)
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web
6. Kementerian Luar Negeri – KBRI KL Jaman Now
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Sibima Konstruksi Sigap (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Untuk Siap Gapai Pekerjaan)
8. Kementerian Perdagangan – Suka Indonesia (Sistem Surat Keterangan Asal Indonesia)
9. Kementerian Perindustrian – si Telmi Biam (Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon)

B. Lembaga
10. Badan Pusat Statistik – Radar Padi (Raih Data Akurat Padi)
11. Lembaga Administrasi Negara – Laboratorium Inovasi
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia – SKCK Online dan SKCK Keliling Online Polresta Sidoarjo
13. BPJS Kesehatan – Insiden (Integrated System for Traffic Accident)

C. Provinsi
14. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)
15. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – Telor Dadar 122 (Telepon Orang dalam Kedaruratan)
16. Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan)
17. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah – Jamin Dokter Datang Tepat Waktu melalui TELE APIK (TEyeng ndeLeng Anterean Pendaftaran lan poliklinIK)
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara – Sipelandukilat (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman)

D. Kabupaten
19. Pemerintah Kabupaten Badung – BATIK (Bandung Anti Kantong Plastik) Berbasis Kearifan Lokal
20. Pemerintah Kabupaten Badung – Fish GO (Penentuan Area Penangkapan Ikan)
21. Pemerintah Kabupaten Banggai – Gerakan Moral PINASA (Pia Na Sampah Ala)
22. Pemerintah Kabupaten Bangka – Ransel si DORA (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah)
23. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara – OCe OKe (Siasat Keren Cegah 3 Terlambat dengan 4 Pantauan)
24. Pemerintah Kabupaten Bantul – SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan
25. Pemerintah Kabupaten Banyumas – Pattas Sosial Mitra Kurir Langit (Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis)
26. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi – Banyuwangi Festival
27. Pemerintah Kabupaten Bima – Sentuh Perempuan dengan Simawar (Sistem Informasi Warga)
28. Pemerintah Kabupaten Bogor – Si Dalmu Daliya (Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya)
29. Pemerintah Kabupaten Brebes – Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Atasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
30. Pemerintah Kabupaten Cilacap – Balakar to Response Time (BArisan SukareLA KebaKARan menuju Response Time)
31. Pemerintah Kabupaten Grobogan – Rumah Kedelai Grobogan
32. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul – Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting (Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah Stunting)
33. Pemerintah Kabupaten Magelang – Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat)
34. Pemerintah Kabupaten Merauke – Simpatik (Sistem Pelayanan Tiga Puluh Detik)
35. Pemerintah Kabupaten Wonosobo – Rumah Sakit Rasa Toyota

E. Kota
36. Pemerintah Kota Ambon – Ambon City of Music
37. Pemerintah Kota Cilegon – Kader Gegana Pedes (Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan)
38. Pemerintah Kota Cimahi – Gastrodiplomacy Cireundeu
39. Pemerintah Kota Denpasar – Senyum Melia di Tubin (Sungai Elok, Nyaman untuk Masyarakat dengan Menjaga Lingkungan dan Alam di Sungai Tukad Bindu)
40. Pemerintah Kota Makassar – Labinov Beken (Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan)
41. Pemerintah Kota Malang – Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities)
42. Pemerintah Kota Manado – Panada (Portal Analisis Data Berbasis Peta)
43. Pemerintah Kota Palembang – Selfi (Sekolah Filial – Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang)
44. Pemerintah Kota Tangerang – Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa

F. Badan Usaha Milik Negara
45. PT Taspen (Persero) – Wirausaha Pintar (Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan untuk Kesejahteraan)

JAKARTA - Tercampurnya minyak kayu putih dengan ekstrak lemak kayu bakar banyak terjadi pada proses penyulingan serta rendemen yang rendah, membuat sering terjadinya kebocoran. Hal ini disebabkan proses penyulingan menggunakan ketel berbahan dasar kayu yang dilakukan sejak tahun 1980.

Bahan bakar penyulingan tersebut berasal dari pohon mangrove yang tumbuh di wilayah pesisir pantai. Hal itu menyebabkan penebangan mangrove dan pohon di hutan secara liar. Penebangan liar berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan sekitar, serta dapat mengakibatkan banjir, sehingga merugikan masyarakat di wilayah tersebut.

Melihat permasalahan yang terjadi, Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) Industri Kota Ambon yang dinaungi oleh Kementerian Perindustrian telah membuat inovasi ketel minyak kayu putih Baristand Industri Ambon (Si Telmi Biam). Inovasi ini diciptakan untuk memudahkan perajin minyak kayu putih agar mendapatkan kualitas produk yang lebih baik dan kelestarian lingkungan lebih terjamin karena ketel stainless steel hanya membutuhkan kayu yang sudah tidak terpakai atau pohon yang kering sebagai bahan bakar.

“Perajin minyak kayu putih membutuhkan perbaikan peralatan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Baristand Industri Kota Ambon, membuat Si Telmi Biam berbahan stainless steel untuk menjawab permasalahan perajin minyak kayu putih,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Munandar pada saat tahap wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Kementerian PANRB.

Dijelaskan lebih lanjut, Si Telmi Biam diciptakan untuk memperbaiki kinerja penyulingan ketel kayu di daerah Indonesia Timur. Si Telmi Biam menggunakan sistem pendingin kisi-kisi dengan sirkulasi air berhasil memperbaiki rendemen produksi ketel kayu yang menggunakan sistem pendingin langsung tanpa sirkulasi air. “Inovasi water seal pada Si Telmi Biam berdampak signifikan untuk mempertahankan volume kondensat uap dalam ketel sehingga uap tidak terbuang percuma seperti pada ketel kayu,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Munandar saat menjelaskan Si Telmi Biam dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Kementerian PANRB.

Si Telmi Biam dapat menurunkan waktu produksi dari delapan jam menjadi empat jam sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi. Produksi bisa lebih meningkat, untuk satu ketel dalam satu hari dapat dilakukan tiga kali produksi, dengan daya serap bahan baku naik dari 300 kilogram daun per hari menjadi 600 kilogram daun per hari. Total produksi mencapai 7,2 kilogram minyak kayu putih per hari, dan daya serap tenaga kerja juga naik menjadi 12 orang per hari. Proses penyulingan Si Telmi Biam yang cepat, juga memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar.

Inovasi Si Telmi Biam mampu menjadi solusi bagi perajin untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan nilai jual. Kedepannya, Si Telmi Biam akan terus diperbaharui sesuai kebutuhan perajin agar mampu memberikan manfaat optimal.

Si Telmi Biam memberikan dampak positif bagi perajin yang merupakan sasaran atau target inovasi dengan meningkatnya hasil penyulingan minyak kayu putih sebesar 0,4 persen. Dampak inovasi ini bagi masyarakat diluar kelompok sasaran yaitu pada pengurut daun kayu putih, dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan pengurut daun kayu putih menjadi dua kali lipat atau 100 persen. Si Telmi Biam telah menjadi solusi bagi perajin minyak kayu putih di Maluku dan beberapa daerah di Indonesia. “Namun, implementasinya belum maksimal karena terhambat faktor finansial. Baristand Industri Kota Ambon berharap kepada seluruh instansi pemerintah untuk menjalin kerja sama terkait pengadaan bantuan Si Telmi Biam yang ditujukan untuk perajin minyak kayu putih,” jelasnya.

Melalui kerja sama ini, instansi pemerintah memiliki kesempatan berkontribusi terhadap kesejahteraan perajin. Sebab, dengan Si Telmi Biam, sumber daya di daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal. “Si Telmi Biam mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja karena proses penyulingan lebih cepat, kualitas produk lebih baik, sehingga nilai jual minyak lebih tinggi,” tandasnya. (ndy/HUMAS MENPANRB)