JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Inovasi terbaik itu tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 47/2019 tentang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.

Kepmen PANRB itu diterbitkan setelah tidak adanya keberatan dari masyarakat mengenai Surat Pengumuman No: B/163/PP.00.05/2019 tentang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik KIPP 2019 di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD. Berdasarkan Kepmen PANRB yang ditandatangani Menteri PANRB Syafruddin, sebanyak 19 kementerian, lima lembaga, 12 pemerintah provinsi, 41 pemerintah kabupaten, 21 pemerintah kota, dan satu BUMN, masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, mengatakan terjadi cukup banyak kejutan dalam penyelenggaraan KIPP 2019 ini. Antusiasme dari instansi pemerintah dan BUMN/D meningkat dari tahun sebelumnya. “Dalam KIPP 2019 ini terjadi beberapa kejutan, yakni tampilnya beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sebelumnya absen, langsung masuk dalam jajaran Top 99," ujar Diah.

Kementerian/Lembaga yang dimaksud, antara lain adalah Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sedangkan pemda yang memberikan kejutan dalam kompetisi ini adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Ambon dan Kabupaten Banyumas.

Pada KIPP yang sudah dilaksanakan keenam kalinya ini, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah mendapat tempat terbanyak dalam Top 99. "Hal ini mengindikasikan adanya pergerakan yang sangat dinamis dalam performa Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan penyelenggara pelayanan publik," imbuh Diah.

Sejak diselenggarakan pada tahun 2014, KIPP telah berhasil menumbuhkan komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Di samping itu, menurut Diah, menciptakan inovasi menjadi semangat untuk berprestasi dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya.

Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan kinerja satuan kerja di instansi pemerintah yang mencantumkan inovasi sebagai target kinerja. "Ini tentu sangat baik untuk menjadi contoh bagi satuan kerja instansi lain guna mendorong menggelorakan inovasi," tegas Diah.

Setelah ditetapkan, ke-99 inovasi pelayanan publik ini akan melalui tahap wawancara dengan Tim Panel Independen yang dipimpin oleh J.B. Kristiadi. Wawancara itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 17 Juli 2019, di Kantor Kementerian PANRB. Setelah tahap wawancara, akan dilakukan survei ke unit pelayanan publik yang memiliki inovasi, dan kemudian menentukan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. (don/HUMAS MENPANRB)

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin saat membuka bimbingan teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) di Kantor Kementerian PANRB, Selasa, (18/06).

JAKARTA – Aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang sudah tersedia dalam versi 3.0 terus dioptimalkan penggunaannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik, melakukan bimbingan teknis kepada 136 pemerintah daerah, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (18/06).

Pada acara pendampingan intensif ini, kegiatan ini akan dilaksanakan dengan dua agenda, yaitu penyampaian kebijakan umum dan bimbingan teknis. “Kegiatan ini dapat menjadi momentum maupun batu loncatan bagi pemerintah kabupaten/kota di lingkungannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya dan menjadi salah satu contoh baik bagi pemerintah daerah lainnya,” ujar Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, M. Imanuddin.

Dikatakan, kegiatan yang juga akan dilaksanakan pada 20 Juni mendatang ini juga sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang pengaduan. Evaluasi itu juga bagian dari percepatan untuk LAPOR! sebagai aplikasi umum atau aplikasi berbagi pakai sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kementerian PANRB juga memfasilitasi pemerintah daerah yang belum secara efektif melakukan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di versi 3.0. “Pelaksanaan bimbingan teknis sistem LAPOR! versi 3.0 dirasa perlu mengingat banyak pengembangan tampilan dan fitur baru di dalam aplikasi yang belum diketahui oleh pengguna aplikasi, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik,” imbuh Imanuddin.

Hal positif adanya pendampingan intensif ini pun dirasakan oleh para peserta. Anggoro Adhi, salah satu staf Humas Pemkab Sukoharjo, mengatakan bimbingan ini membantu dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Pemkab Sukoharjo sudah dua tahun terintegrasi dengan aplikasi LAPOR!, namun masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum secara aktif menggunakan aplikasi ini. “Bimbingan ini sangat membantu kami untuk melayani masyarakat khususnya dalam pengaduan dan pelaporan dan tentunya akan kami kembangkan dan maksimalkan di daerah kami,” ungkap Anggoro, usai kegiatan bimbingan teknis tersebut.

Untuk optimalisasi penggunaan LAPOR!, pihaknya juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi. Misalnya, dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sukoharjo, sosialisasi LAPOR! dilakukan dengan forum yang terbuka untuk umum. Tak hanya dengan instansi pemerintah, komunitas dan tokoh masyarakat juga diajak untuk penyebarluasan penggunaan LAPOR!. “Meskipun belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi LAPOR!, masyarakat merespon dengan baik,” imbuh Anggoro.

Peserta lain, yakni Kepala Seksi Diseminasi Publik Kota Sukabumi, Dhea Noor Kumala mengungkapkan, adanya kegiatan ini menambah ilmu dan pengalaman baru sebagai pengelola LAPOR!. Dengan bimbingan ini, ia dapat menerangkan kembali tentang aplikasi LAPOR! versi 3.0 kepada pejabat-pejabat penghubung di kotanya.

Kota Sukabumi yang sudah terintegrasi dengan LAPOR! sejak 2017, juga pernah mengalami beberapa kendala teknis. Sejumlah kendala itu pun perlahan dapat terselesaikan dengan bimbingan dari Kementerian PANRB. “Sebagian besar kendala sudah terjawab dan bukan kendala teknis yang luar biasa,” pungkas Dhea.

Acara ini dihadiri oleh dua orang dari masing-masing perwakilan kab/kota, yang berada di unit kerja pengelola LAPOR!. Setelah acara selesai tiap perwakilan diharapkan dapat menyampaikan hasil tindak lanjut dari kegiatan ini ke instansi masing-masing untuk penyusunan rencana aksi. (don/HUMAS MENPANRB)

JAKARTA – Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) akan ditutup hari ini, Selasa (18/06) pukul 23.59 WIB. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta kepada seluruh instansi pemerintah untuk segera menyampaikan PMPRB dan PMPZI secara online.

"Saya harap pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menyampaikan penilaian tersebut selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2019 nanti malam," ujar Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Ronald Andrea Annas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (18/06).

Lanjutnya dikatakan, PMPRB dan PMPZI digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi dan pembangunan zona integritas (ZI) secara mandiri (self assessment) oleh instansi pemerintah. Hal ini juga dilakukan untuk memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.

Selain itu, penggunaan PMPRB dan PMPZI dapat menjamin efisiensi dan efektivitas dalam proses pengumpulan dan pengolahan data serta dapat menjadi alat untuk membantu K/L dan pemerintah daerah jika mengalami hambatan dalam melaksanakan RB dan ZI. "Sebelumnya, kementerian/lembaga dan terutama pemda harus menghabiskan anggaran perjalanan hanya untuk mengantar berkas-berkas implementasi, termasuk laporannya. Dengan PMPRB dan PMPZI, mereka cukup meng-upload dokumen ke aplikasi,” jelasnya.

Penilaian ini dilakukan sesuai dengan Permen PANRB No. 14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah serta Permen PANRB No. 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Usai penilaian mandiri, akan dilakukan evaluasi eksternal oleh tim Quality Assurance (TQA) dan Kementerian PANRB. Dengan adanya evaluasi RB, baik internal maupun eksternal, diharapkan akan menghasilkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, peningkatan pelayanan publik, serta pemerintah yang bersih dan bebas KKN sehingga tercipta perbaikan penerapan manajemen kinerja yang berkelanjutan. (dit/ HUMAS MENPANRB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menerima LHP LKKL tahun 2018 dari BPK RI, di Auditorium BPK, Jakarta, Senin (17/06).

JAKARTA – Untuk kelima kalinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP sudah diraih sejak tahun 2014, sedangkan tahun 2013 Kementerian PANRB mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

BPK RI menyerahkan LHP LKKL tahun 2018 kepada 38 Kementerian/Lembaga. LHP diserahkan oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi yang didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara II Blucer Rajagukguk, kepada Menteri PANRB Syafruddin, dalam acara Penyerahan LHP atas LKKL, di Auditorium BPK, Jakarta, Senin (17/06).

Atas hasil itu, Menteri Syafruddin mengucapkan terima kasih kepada BPK karena sudah membantu memberi solusi berkaitan dengan laporan keuangan. “Terima kasih karena BPK cukup memberi masukan dan solusi kepada kementerian dan lembaga, dalam hal laporan keuangan, sehingga memberikan stimulus yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Menteri Syafruddin, usai acara tersebut.

Opini WTP diberikan jika tidak ditemukan kesalahan secara keseluruhan dari laporan keuangan. Jika meraih predikat ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, instansi tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan jika terjadi kesalahan, dianggap tidak material serta tak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dari ke-38 K/L yang diperiksa, tak ada satu pun instansi yang meraih opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Sedangkan satu instansi pemerintah mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Predikat WTP yang sudah diraih Kementerian PANRB selama lima kali berturut-turut ini, dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan hasil laporan ini juga harus diikuti dengan peningkatan kinerja pegawai di Kementerian PANRB yakni capaian kinerja yang berorientasi hasil. “Sekarang ini sudah harus lebih dari WTP. Kinerja harus ada outcomenya,” imbuh Atmaji, di lokasi yang sama.

Atmaji juga mengapresiasi pegawai Kementerian PANRB yang telah bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan di Kementerian PANRB, BPK tidak mendapati temuan yang siginifikan. Beberapa temuan kecil dalam pengelolaan keuangan bisa diselesaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

BPK mencatat, Kementerian PANRB termasuk instansi yang melakukan tindak lanjut tertinggi. Instansi lain yang juga termasuk dalam tindak lanjut tertinggi, yakni Arsip Nasional RI, Komisi Yudisial, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti).

“WTP ini bukan prestasi, melainkan memang kewajiban. Semua kementerian/lembaga harus seperti itu dalam pengelolaan keuangan negara,” imbuh Atmaji.

Sementara itu, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menjelaskan, sejumlah hal menjadi fokus pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III. Fokus itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, peningkatan akses, kualitas dan kemudahan pendidikan, investasi dan pengadaan barang dan jasa, serta penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames 2018.

Dalam proses pemeriksaan tahun 2018, banyak perubahan positif terjadi. Qosasi mengungkapkan, beberapa perubahan itu adalah kemudahan BPK dalam memperoleh data, objek yang diperiksa tidak menutupi permasahan dan mencari jalan penyelesaian bersama, serta peningkatan peran dan kualitas inspektorat. “Hasilnya, negara pasti diuntungkan. Ini satu hal yang harus terus kita jalankan,” pungkasnya.

Dalam acara itu, hadir pula Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta inspektur dan kepala badan dan lembaga pemerintahan lainnya. (don/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB Syafruddin saat membuka acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-19 di Wisma Negara, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (16/06).

MAKASSAR - Pariwisata menjadi salah satu kekuatan ekonomi lokal pendongkrak devisa negara apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa industri pariwisata didorong menjadi bagian ­Global Value Chain (GVC), sehingga perlu modernisasi industri yang berbasis kawasan, keragaman bahari yang inklusif, dan menjadi destinasi unggulan dunia.

Indonesia memiliki potensi wisata yang luar biasa, termasuk Sulawesi Selatan. Daerah ini juga memiliki semangat tinggi untuk menjadi unggulan dalam bidang pariwisata. "Mari bangun potensi pariwisata Sulawesi Selatan sebagai leading sector pembangunan berbasis kearifan lokal, sebagai salah satu kebijakan strategis," ujar Menteri Syafruddin saat membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) dengan tema Bersinergi Memajukan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal, di Wisma Negara, Makassar, Minggu (16/06).

Menurutnya, industri pariwisata yang diadaptasikan dengan teknologi, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Saudagar Bugis mempunyai modal kuat untuk menghadapi tantangan global dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, Menteri Syafruddin mengingatkan bahwa kearifan lokal tetap harus dipegang. "Jiwa entrepreneurship yang bertumpu pada ilmu pengetahuan tapi tetap membumi sesuai kearifan lokal akan memenangkan kompetisi dan pengembangan ekonomi secara lokal dan global," tuturnya.

Lanjutnya dikatakan, ekonomi menjadi salah satu tolak ukur kekuatan suatu negara. The great nation, dipandang dari kekuatan ekonomi. Persaingan di era digital akan dimenangkan negara yang lebih cepat. "Berubah, bertransformasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi," jelasnya.

Pembangunan manusia juga sangat berpengaruh dalam pembangunan sektor wisata. "Pembangunan manusia, pengembangan wisata, kearifan lokal, dan teknologi, ibarat bejana saling berhubungan satu dengan lainnya," ujarnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dan perizinan terus diperbaiki agar semakin simpel dan sederhana sehingga memudahkan pengurusan izin usaha yang berfokus pada wisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

PSBM yang digelar setiap tahun ini menjadi ajang silahturahmi sekaligus momentum inisiasi kerjasama antar para saudagar. PSBM ke-XIX ini dihadiri oleh para saudagar seluruh Indonesia dan luar negeri. Mereka juga merupakan pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS Sattar Taba berharap PSBM dapat menjadi wadah pemersatu Saudagar Bugis Makassar dimanapun berada. Ia berkeinginan para saudagar dapat bahu-membahu dengan pemerintah daerah untuk membangun Sulawesi Selatan. "KKSS berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada daerah dan tentunya bukan hanya daerah, tapi membantu putera daerah untuk meraih kesuksesan," ungkapnya.

Sinergi saudagar dan pemerintah daerah ini juga turut diamini oleh Syafruddin. Menurutnya, Saudagar Bugis Makassar memiliki modal kuat untuk membangun ekonomi, yakni ketangguhan mengatasi tantangan jaman dan pandai beradaptasi dimanapun berada. Sementara Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dapat bersinergi dengan membangun kinerja yang berorientasi pada hasil serta memfokuskan seluruh kinerja bukan pada prosesnya. Dalam konteks pariwisata, program-program kerja dibuat secara terukur, sejalan dengan pembangunan industri dan destinasi wisata unggulan.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua Umum BPP KKSS Sattar Taba, Ketua KADIN Makassar Zulkarnain Arief dan para Saudagar Bugis Makassar seluruh Indonesia dan luar negeri. (rum/HUMAS MENPANRB)

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa bersama Walikota Bandung Oded Danial dalam pertemuan di Pendopo Walikota Bandung, Jumat (14/06).

BANDUNG - Pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) terus menjamur di banyak kota, di Indonesia. Kini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong berdirinya MPP di Kota Bandung, Jawa Barat.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, menegaskan siap memberi bimbingan untuk mewujudkan MPP di kota yang dijuluki Paris Van Java ini. "Kami akan membantu untuk sosialisasi dan koordinasi jika Kota Bandung akan mengimplementasi MPP," ujar Diah, dalam pertemuan dengan Walikota Bandung Oded Danial, di Pendopo Walikota Bandung, Jumat (14/06).

Dalam kunjungan tersebut, Diah menekankan pentingnya integrasi layanan guna memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan. "Kita mengintegrasikan pelayanan dari berbagai instansi pusat dan daerah baik perizinan dan nonperizinan BUMN maupun swasta," jelas Diah.

Integrasi antar instansi penyelenggara layanan sangat diperlukan mengingat banyaknya instansi yang bergabung di dalam MPP. Perlu diketahui, MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, serta swasta.

Dikatakan, faktor penting dalam pembangunan MPP adalah komitmen pimpinan daerah. Namun selain itu, dukungan masyarakat juga sangat diperlukan dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Sebagai ibukota provinsi, Diah berharap MPP di Bumi Parahyangan ini segera direalisasikan. "Sehingga diharapkan untuk Kota Bandung segera meninjau dan menyiapkan penyelenggaraan MPP, supaya dapat beroperasi dan berguna bagi masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Walikota Bandung Oded Danial mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi untuk mewujudkan berdirinya MPP. Tahapan pembentukan MPP antara lain adalah koordinasi dengan penyedia pelayanan, pengaturan mekanisme kerja, penyiapan sarana, prasarana dan SDM, penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama, dan terakhir adalah peresmian MPP.

Oded menegaskan, pembangunan ini akan dikaji secara detail dan menyeluruh. "Intinya akan selalu kami kaji, mulai dari perencanaan penyelenggaraan hingga anggaran," jelas Oded.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I,Noviana Andrina, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung. (don/HUMAS MENPANRB)

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa dalam Rapat Koordinasi Top 99 Pelayanan Publik Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (12/06). 

JAKARTA – Antusiasme peserta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) semakin meningkat. Banyak instansi pemerintah yang belum berpartisipasi di tahun-tahun sebelumnya namun mendaftar di tahun ini.

Terdapat tujuh alasan yang mendorong masifnya partisipasi instansi pemerintah untuk mengikuti kompetisi ini. "Pertama, yakni KIPP sejalan dengan tema dunia dalam memenuhi 17 goals dalam SDGs (Sustainable Development Goals) di tahun 2030 mendatang," jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa di Jakarta, Kamis (13/06).

Kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara nasional telah menetapkan inovasi pelayanan publik, yang didalamnya termasuk KIPP, sebagai Program Strategis Nasional pada tahun 2019 ini. "Selain itu, dalam Rancangan RPJMN 2020-2024, inovasi pelayanan publik merupakan bagian strategis di bidang pelayanan publik," ujar Diah.

Alasan ketiga, jelas Diah, adalah penyelenggaraan kompetisi serupa dengan KIPP yang dilakukan oleh K/L dan pemda sudah banyak bermunculan. Selain itu, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan, telah menetapkan hasil KIPP 2017 sebagai salah satu kategori kinerja dalam alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk tahun anggaran 2018. Untuk DID tahun anggaran 2019 ini, hasil KIPP 2018 kembali digunakan sebagai salah satu kategori kinerjanya.

Keempat, yakni adanya Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di beberapa daerah juga merangsang tumbuhnya inovasi. "JIPP merupakan strategi kami dalam melakukan transfer of knowledge sebagaimana amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik," imbuh Diah.

Alasan kelima adalah Kementerian PANRB juga telah melakukan alignment internasional baik secara bilateral dan multilateral. Secara bilateral, Kementerian PANRB bekerja sama dengan Georgia dan Azerbaijan untuk mengembangkan pelayanan terpadu. Kini, Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan generasi ketiga pelayanan publik telah berdiri di banyak daerah.

Keenam, secara rutin Kementerian PANRB mengikuti konvensi tahunan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang diselenggarakan di Paris. Pada tanggal 22-23 Mei 2019 lalu, Indonesia turut serta dalam Declaration on Public Sector Innovation bersama dengan negara-negara angota OECD di Paris. "Hal ini tentunya semakin memperkuat Inovasi Pelayanan Publik sebagai sarana perubahan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Diah.

Terakhir, Indonesia mencatatkan prestasi internasional yang membanggakan dari hasil KIPP. Pada The United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2015 di Kolombia, dua inovasi Indonesia yakni Kemitraan Dukun Beranak dengan Tenaga Medis dalam rangka Mengurangi Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan dari Kabupaten Aceh Singkil dan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dari Kabupaten Sragen mendapatkan posisi runner up. Kemudian pada UNPSA 2018 di Maroko, Indonesia meraih posisi pertama untuk inovasi Pengendalian Malaria dengan Sistem Early Diagnosis and Treatment (EDAT) dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

"Capaian kinerja ini, tentu tidak lepas dari kerja keras kita semua dan partisipasi aktif instansi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kegiatan ini dapat konsisten dan berkelanjutan," pungkas Diah.

Tahun ini, KIPP diikuti oleh 331 instansi, melonjak naik dari tahun 2018 sebanyak 275 instansi. Proposal yang terekam dalam SINOVIK sebanyak 3.156 proposal di tahun 2019, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2.824 proposal. (don/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB Syafruddin saat menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, His Excellency Esam Abed Al Thagafi di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (12/06).

JAKARTA - Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Arab Saudi telah berlangsung lama, bahkan Arab Saudi merupakan salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka menjaga hubungan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyambut baik kedatangan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang baru, His Excellency Esam Abed Al Thagafi atas penempatannya di Indonesia.

“Selamat datang di Indonesia. Saya ucapkan selamat atas dilantiknya sebagai Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang baru. Semoga Yang Mulia nyaman di Indonesia,” ujar Menteri Syafruddin saat menyambut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (12/06).

Atas sambutan yang baik ini, HE Esam Abed Al Thagafi yang baru saja menjabat sejak akhir April 2019 ini mengucapkan terima kasih atas penerimaannya dan berharap dapat membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik lagi. “Saya sangat bahagia ditugaskan di Indonesia. Saya berharap, Pemerintah Arab Saudi dapat mempererat dan meningkatkan hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia, dan tentunya dengan Kementerian PANRB,” harapnya.

Hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi pun beragam, mulai dari bidang ekonomi, pariwisata, hingga spiritualitas. Utamanya, di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, serta pariwisata.

HE Esam mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menyumbang angka terbesar untuk haji dengan rata-rata 230.000 orang tiap tahunnya dan peziarah terbesar kedua setelah Pakistan untuk ibadah umrah dengan jumlah 900.000 orang per tahun.

Dijelaskan, bahwa pemerintah Arab Saudi sangat bangga dapat melayani ibadah haji dan umrah bagi peziarah asal Indonesia, termasuk peningkatan dan pelayanan fasilitas di bandara dan imigrasi, termasuk di Jeddah, Mekah, dan Madinah.

Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pemerintah Arab Saudi kepada masyarakat Indonesia. “Terima kasih atas pelayanan dari Pemerintah Arab Saudi, terutama untuk masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umrah,” tuturnya.

Selain urusan ibadah dan haji, dalam rangka menyambut libur musim panas di Arab Saudi, HE Esam mengungkapkan bahwa akan banyak warga negaranya yang akan berlibur di Indonesia. Bukan hanya ke Bali saja, namun juga ke berbagai macam destinasi di Indonesia. “Terima kasih banyak atas keramahtamahan dan fasilitas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia,” pungkas Duta Besar Arab Saudi yang sebelumnya bertugas di Norwegia ini. (ald/HUMAS MENPANRB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2019 di JS Luwansa Hotel, Jakarta (12/06).

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendeklarasikan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada kawasan Bandar Udara, Pelabuhan, serta penegakan hukum dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS). Hal tersebut dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2019, di JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (12/06).

Deklarasi komitmen yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 14 Kapolda diseluruh Indonesia tersebut, disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Kapolri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, serta Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Agung Sabar Santoso.

Adapun ke 14 Polda tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Riau, Polda Sumatera Barat, dan Polda Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa para anggota Polri harus menghilangkan budaya korupsi di semua unit kerja Polri, sehingga terwujud pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, ia mengingatkan agar kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya sekedar seremoni melainkan harus diikuti dengan eksekusi, dimana hal tersebut juga untuk pengembangan institusi Polri sendiri.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga mendorong para anggota Polri untuk dapat mengutamakan layanan publik berbasis IT. Disampaikan bahwa penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat merupakan kebijakan institusi Polri dalam rencana kerja di tahun 2020.

Kapolri Tito mencontohkan apabila seseorang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak perlu lagi diberikan formulir pendaftaran, namun seharusnya sudah ada data mengenai perilaku orang tersebut, apakah orang tersebut pernah terlibat kasus kriminal atau tidak.

“Hal itu juga dapat memudahkan proses pembuatan SKCK, sehingga waktu pembuatannya pun dapat dipangkas,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila sebuah perencanaan disusun dengan baik maka menjadi separuh penentu keberhasilan, namun jika perencanaan gagal maka ke depannya juga akan gagal. Oleh karena itu, perencanaan yang akan dilakukan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurutnya, jika salah satu fokus pemerintah di masa mendatang adalah pembangunan SDM, maka Polri harus mendukung fokus tersebut baik pada SDM Polri sendiri ataupun pada Kementerian/Lembaga lainnya. Acara tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, serta pejabat di lingkungan Polri. (byu/HUMAS MENPANRB)

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh dalam acara Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi  Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (11/06).

JAKARTA - Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) M. Yusuf Ateh mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan dan perbaikan bukan suatu hal yang mudah. Mengingat perubahan yang dilakukan membutuhkan keinginan yang kuat dan pengorbanan untuk mencapai hasil perbaikan yang lebih baik.

“Setidaknya terdapat tiga hal yang harus dilakukan dalam melakukan perbaikan dan perubahan yakni komitmen, knowledge, dan niat,” ujarnya dalam kegiatan Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (11/06).

Dijelaskan bahwa kunci melakukan perubahan yaitu dimulai dari komitmen pimpinan dan diikuti oleh para pegawai lainnya. Kedua, memiliki knowledge atau pengetahuan seperti yang dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni melakukan asistensi dan bimbingan kepada Kementerian PANRB. Dan terakhir yang diperlukan adalah niat dari setiap pegawai dalam melaksanakan tugas didasarkan untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi.

Ateh menegaskan, meskipun nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh Kalsel pada tahun 2018 adalah A, namun hal tersebut masih merupakan langkah awal, dan masih banyak yang harus dibenahi. Dimana salah satunya adalah penggunaan anggaran yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kalsel sendiri, serta kesejahteaan rakyat yang terus meningkat.

“Sekarang fokusnya, bagaimana reformasi bisa dirasakan masyarakat jadi fokus di pelayanan. Nilai Kalimantan Selatan sudah A, tinggal pembuktiannya ke masyarakat, harus ada komitmen untuk perbaikan pelayanan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris mengatakan pihaknya akan terus membenahi reformasi birokrasi di tempatnya dengan melaksanakan asistensi pada Kementerian PANRB. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki kinerja serta memberikan hasil yang maksimal.

Ia mengatakan, bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dari statis jadi dinamis. Sehingga ujungnya memberikan pelayanan publik ke masyakarat dan perbaikan di sektor layanan, serta memberi dampak ke masyarakat, Itu penting dari pada nilai. “Bagaimana mengubah kebiasan dari kurang bagus jadi baik sehingga masyarakat merasakan dampak reformasi tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemprov Kalimantan Selatan fokus pada perbaikan kualitas pelayanan. Hal ini dikarenakan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan muara pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik. Reformasi birokrasi itu tidak hanya dalam konteks meningkatkan indeks, tapi memperbaiki dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan iklim yang efektif dan efisien, tidak cukup memperbaiki sistem dan penataan kelembagaan, selain itu juga harus ada keberanian sebagai seorang pemimpin membawa ke arah yang lebih baik. Sebelumnya, Gubernur Kalsel juga telah menginstruksikan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perubahan signifikan agar reformasi yang dilakukan berpengaruh bagi masyarakat.

“Kita tidak mengejar nilai, tapi kita ingin membuktikan masyarakat bahwa Reformasi yang kita lakukan memberikan dampak untuk masyarakat,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)