Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2020, di Hotel Borobudur, Selasa (28/01).
JAKARTA - Penyederhanaan birokrasi yang kini tengah gencar dilakukan pemerintah tak lain untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Apabila tetap mempertahankan struktur yang hierarkis dianggap akan memperlambat pengambilan keputusan dan koordinasi instansi pemerintah. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di hadapan para pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2020, di Hotel Borobudur, Selasa (28/01).
"Terlalu banyak tingkatan dalam struktur organisasi membuat pengambilan keputusan lambat. Banyak terjadi miskomunikasi, tidak fleksibel, rigid, dan biaya mahal," jelas Menteri Tjahjo saat memberikan sambutan.
Tjahjo berpesan agar BNPT tetap solid untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. Meskipun organisasi BNPT semakin besar seiring dengan cakupan kerja yang luas, pengambilan keputusan tak boleh berbelit karena birokrasi. "Meskipun diperluas, pengambilan keputusan harus cepat," tegasnya.
Ia juga menekankan agar kolaborasi bersama BNPT senantiasa terbangun. Seperti yang diketahui, Kementerian PANRB menjalin kerja sama dengan BNPT melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN. SKB ini juga ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara (BIN), BNPT, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). "Kebijakan adaptif dan terintegrasi antara kementerian dan lembaga," terang Tjahjo.
Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa beragamnya latar belakang pegawai yang di lingkungan BNPT dipercaya mampu memperkokoh koordinasi lintas instansi dan mempermudah proses birokrasi yang berbelit. "Kami dari 17 institusi, kami merajut komunitas yang mewakili masing-masing institusi sehingga memperpendek birokrasi," ujarnya.
Diharapkan penandatanganan kinerja ini mencerminkan kinerja BNPT yang sinergis, efektif, dan efisien. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih enam kali berturut-turut juga diharapkan dapat dipertahankan.
Selain itu, Suhardi menyampaikan komitmen BNPT untuk menunjang TNI dan Polri dalam penanggulangan terorisme serta memberikan kontribusi dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden. "Kontribusi ini yang mempengaruhi pengembangan nasional," pungkasnya.
Acara yang mengusung tema "Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur BNPT dalam rangka Mewujudkan Manusia Unggul" ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Iswan Elmi, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan Dwi Pudjiastuti Handayani, Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, serta para pejabat di lingkungan BNPT. (clr/HUMAS MENPANRB)
