BANTEN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani, diklat sejuta PNS harus dilaksanakan dalam dua tahun ini. Jangan beralasan uangnya tak ada, karena bukan itu alasannya, tetapi karena kita kurang memberikan perhatian pada pendidikan PNS.
Hal itu dikatakannya ketika membuka diklat analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi PNS se Provinsi Banten, di Badan Diklat Provinsi Banten, di Pandeglang, Senin (30/04). “Kita terlalu banyak uang untuk perjalanan dinas, yang semestinya bisa dipotong,” ujarnya. Saat ini, lanjut Menteri, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp18 triliun. Sementara untuk dilkat hanya dibutuhkan sekitar Rp 2,5 triliun “Masa ada yang bilang tak ada uang,” sergahnya.
Azwar Abubakar menganalogikan hal tersebut dengan sebuah keluarga, yang asyik berdarma wisata setiap bulan. Hari ini ke Merak, besok ke Ancol, dan seterusnya. Tapi anaknya tidak sekolah. “Keluarga apa ini, kalau bukan keluarga biadab. Cukuplah dua kali dalam setahun, gunakan dana untuk sekolah anaknya,” tambah Menteri.
Terkait dengan pelaksanaan diklat sejuta PNS, baru-baru ini Menteri mengadakan rapat dengan LAN dan jajarananya, Badan Diklat Kementerian/Lembaga, serta Badan Diklat Provinsi yang ada di seluruh Indonnesia untuk membuat diklat terpadu. Berdasarkan perhitungan LAN, kapasitas terpasang penyelenggara diklat terpadu itu mencapai 33 ribu setiap angkatan. Kalau dibuat setahun dua puluh kali, maka setiap tahun bisa dilaksanakan diklat bagi 660 ribu PNS, atau minimal 500 ribu. “Jadi untuk diklat sejuta PNS diperlukan waktu dua tahun,” tambahnya.
Untuk mendukung terealisasinya program tersebut, Azwar menilai Badan Diklat, seperti halnya Badan Diklat Provinsi Banten ini akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan profesionalisme PNS. Saya minta LAN, kasih angka kemmpuan nasional terpasang diklat. Hasilnya, 33 ribu per tahun. Kalau setahun bisa 20 kali, bisa 660 ribu, taruhlah 500 ribu oper tahun. Jadi kalau butuh melatyih sejuta PNS, perlu dua tahun.
Terkait dengan rencana rekruitmen CPNS tahun 2012 ini, Menteri PAN dan RB mengatakan akan menerima sekitar 130 ribu CPNS, yang terdiri dari honorer kategori 1 dan dari jalur reguler. Namun disayangkan, untuk jalur regular, saat ini baru ada sekitar 20 ribu formasi yang duiajukan oleh K/L maupun pemda.
Hal itu merupakan dampak dari kebijakan moratorim CPNS, yang mengamanatkan setiap pengajuan formasi CPNS harus berdasarkan anjab dan ABK. Ternyata, hanya sedikit instansi yang telah melakukannya dengan benar, selain karena alas an banyaknya daerah yang belanja pegawainya melebihi 50 persen dari APBD.
Untuk itu, Menteri menekankan pentingnya analisa jabatan bagi PNS di setiap instansi pemerintah. “Dalam meminta formasi, mulailah dengan analisis jabatan, bukan dengan alasan tidak ada orang, kemudian memasukkan orang tanpa seleksi yang terukur. Hal itu merupakan penyebab jumlah pegawai yang dibutuhkan kurang, sementara yang tak dibutuhkan berlebih,” tambahnya.
Menurut menteri Azwar Abubakar, saat ini sudah terdidik 3.200 orang analis jabatan. Posisi ini juga akan dijadikan jabatan fungsional, menambah 114 jabatan fungsional yang sudah ada, dari jumlah jabatan fungsional yang diharapkan sebanyak 200.
Dari hasil anjab dan ABK, maka diharapkan PNS ke depan benar-benar orang yang mumpuni. Pasalnya, PNS nantinya harus orang yang mampu menjembatani terbukanya lapangan kerja. Birokrat merupakan orang yang paling bertanggung ajwab terhadap terbukanya lapangan kerja. Pasalnya, dari 3 juta pencari kerja setiap tahun, hanya sekitar 100 ribu yang bisa menjadi PNS. Jadi, setiap satu orang PNS harus mengurus 29 pencari kerja lainnya.
Pasalnya, PNS merupakan orang yang paling pintar, yang paling banyak dibayar dari uang rakyat, dia juga punya data, dan punya kewenangan. “Inilah pentingnya mewujudkan PNS yang tidak saja bersih dan kompeten, tetapi juga harus melayani, baik masyarakat maupun dunia usaha, yang memungkinkan terbukanya lapangan kerja baru,” tambahnya.
Sebagai gambaran, kalau Dinas PU membangun jalan masuk pedesaan, tentu maksudnya untuk membuka akses sehingga memudahkan desa itu membawa barang keluar masuk desa agar produk pedesaan itu bisa terjual. Membangun slauran irigasi, selain membuka lapangan kerja secara padat karya, juga bermanfaat dalam pengembangan pertanian.
Namun di beberapa daerah, masih saja ditemui kesulitan yang dialami oleh lulusan STM yang akan membukan bengkel tetapi susahnya setengah mati. Orang yang mau berdagang, membuka took saja susah, harus bikin HO, Amdal, dan banyak sekali yang harus diurus. Kenapa tidak cukup satu saja. “Semua ini membutuhkan birokrat yang bersih kompeten dan melayani,” tambahnya.
Ditambahkan, pasca moratorium, sekarang sudah mulai ada harapan untuk berubah. Birokrasi, sebagian sudah merasa menjadi bagian dari perubahan itu. Kalau hanya ikut-ikutan saja, tidak ada artinya. Reformasi birokrasi ini ibarat membangun sebuah istana, yang dilakukan bersama-sama. “Bukan sekadar menjadi tukang batu yang mencari nafkah dari upah kerjanya. Kita semua ini menjadi bangian dari pembangunan istana ini yang bersih, kompeten dan melayani,” ucapnya.
Ditambahkan juga bahwa saat ini kesejahteraan PNS sudah sudah lumayan meningkat, tapi sayangnya masih pukul rata. Yang punya pekerjaan besar dengan yang kecil, yang rajin dan yang malas sama saja. Dalam RB, remunerasinya tahap pertama sama, 30 - 40 persen, untuk lanjutannya, harus sesuai kinerja masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi Banten H. Muhadi mengatakan, Banten, baru berumur sekitar 12 tahun, sedang giat-giatnya mendekatkan dengan cita-cita para pendiri Prov Banten. Terkait dengan reformasi birokrasi, pihaknya sedang melakukan penataan kelembagaan, yang terkait juga dengan jabatan apa saja yang dibutuhkan, berapa staf yang diperlukan, agar tidak gendut, tetapi pejabatnya memiliki efisiensi tinggi.
Dari 9 program percepatan reformasi birokrasi kemenetrian PAN dan RB, lanjut Muhadi, mengenai organisasi, dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPRD untuk perbaiki struktur organisasi. Untuk peningkatan kemapuan pegawai, antara lain dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan formal, sehingga banyak sekali pegawai Pemprov Banten yang yang kuliah lagi.
Kepala Badan Diklat Provinsi Banten E. Kosasih Samanhudi, mengatakan Badan diklat yang dipimpinnya memang baru mendapatkan akreditisasi tertinggi untuk meneyelenggarakan diklatpim III. Namun pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), agar Badan Diklat Provinsi Banten bisa dijadikan lokasi untuk diklatpim II. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
