Hadirkan Reformasi Birokrasi Berdampak, Menteri PANRB Luncurkan RB Penanggulangan Kemiskinan

fShare

Tweet

Menteri Azwar Anas saat memberi arahan dalam Peluncuran RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (21/10).

YOGYAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (21/10). Program RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan didesain untuk memperkuat tata kelola birokrasi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Terdapat sembilan pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua.

“Pengentasan kemiskinan adalah program prioritas Presiden Jokowi. Itulah kenapa kita bikin RB Tematik kemiskinan. Kementerian PANRB akan memperkuat tata kelola birokrasinya, jadi bukan pada program kemiskinannya, karena kalau bicara program tentu tergantung karakteristik daerah,” ujar Anas.

Acara dihadiri Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof. Ova Emilia, Dewan Guru Besar UGM, Majelis Wali Amanat UGM, Senat Akademik dan Dekan Fakultas UGM, dan para kepala daerah yang menjadi pilot project. Anas mengatakan, RB tematik penanggulangan kemiskinan akan mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan regulasi/kebijakan, hingga reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.

“Jadi reformasi birokrasi tematik ini framework yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah (bottleneck) tata kelola. Sehingga kita harapkan reformasi birokrasi itu bisa berdampak dan dirasakan masyarakat, bukan hanya soal prosedural administratif,“ kata Anas.

Anas menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Diantaranya terdapat target penurunan kemiskinan di level 7 persen pada 2024, dan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024.

“Penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi penurunan kemiskinan. Paralel dalam penerapan pilot project tahap pertama dan kedua, kita replikasikan ke daerah-daerah,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Diungkapkan, Kementerian PANRB telah sepakat untuk memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan. “Kita sedang siapkan, jadi nanti indeks reformasi birokrasi daerah itu akan dinilai fokusnya pada pengentasan kemiskinan. Nanti itu ada kaitannya dengan tunjangan kinerja (tukin). Yang daerahnya keren tata kelola birokrasinya dalam pengentasan kemiskinan, tentu tukinnya bisa lebih lumayan dibanding daerah lainnya,” imbuh Anas.

Anas menambahkan, kunci kesuksesan penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama dan kemauan untuk berkolaborasi. “Semua daerah pilot project menyiapkan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dengan seluruh pihak terkait. Tata kelola birokrasinya langsung menjebol hambatan dalam penanggulangan kemiskinan,” papar Anas.

Sementara itu, Rektor UGM Prof. Ova Emilia berharap, birokrasi bukan sekadar instrumen teknis atau mesin pelaksana mekanis namun menjadi cerminan dari sebuah penataan cara berpikir dan habitus bertindak. “Maka dititik ini birokrasi memberikan roh dalam keberlangsungan sistem tata kelola pemerintahan, termasuk soal pengentasan kemiskinan,” ujar Ova.

Dari sisi filosofis, Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa kemiskinan perlu dilihat tidak hanya dari sudut pandang ekonomi semata. "Tetapi harus dimoderasi melalui pendidikan karakter, dengan meng-update nilai-nilai gemi, nastiti, ngati-ngati selaras dengan konteks kekinian, melalui intervensi literasi keuangan. Inilah yang dimaksud dengan konsep transformasi dari nilai filosofis ke nilai praksis," ungkap Sri Sultan. (don/HUMAS MENPANRB)

Pemerintah Daerah yang Menandatangani Komitmen Bersama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi

1. Pemerintah Provinsi Aceh
2. Pemerintah Provinsi Gorontalo
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
5. Pemerintah Provinsi Lampung
6. Pemerintah Provinsi Maluku
7. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Pemerintah Provinsi Papua
9. Pemerintah Provinsi Papua Barat
10. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat
11. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan

Pemerintah Kabupaten

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas
2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
3. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
4. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
5. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
7. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
8. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
9. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
10. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama
11. Pemerintah Kota Pariaman
12. Pemerintah Kota Surabaya