BALIKPAPAN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar memuji Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sangat serius melakukan reformasi birokrasi, dan telah memberikan dampak positif terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal itu dikemukakannya saat memberi arahan pada Launching dan Workshop Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online Tingkat Pemerintah Daerah di Balikpapan, Senin (24/9). “Saya kira Kaltim patut menjadi contoh. " ujar Azwar Abubakar Dalam tiga tahun berturut-turut (2009-2011), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov Kaltim mendapat nilai tinggi, dan tahun 2011 mendapat nilai B. Tahun ini, Kaltim juga mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, dari sebelumnya disclaimer , dan tengah berupaya keras memburu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bukti lain keseriusan Kaltim melakukan reformasi birokrasi adalah terkait pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa yang kini sudah dilakukan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik). Hingga pertengahan September ini, Kaltim berada di urutan ketiga provinsi tertinggi dalam pagu lelang melalui LPSE, yakni Rp3,7 triliun. Urutan pertama ditempati DKI Jakarta yang mencapai Rp10 triliun dan Jawa Barat Rp3,8 triliun. Transparansi seperti ini sekaligus menjawab tuntutan masyarakat tentang keterbukaan. Kaltim sudah melakukan transparansi itu dengan sangat baik.
Menteri menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir pel
aksanaan reformasi birokrasi cukup gencar, baik di kementerian/lembaga pusat maupun di daerah. Sayangnya, belum semua kementerian/lembaga dan daerah mau secara serius melakukan reformasi birokrasi tersebut.
Namun dengan penerapan PMPRB online, diharapkan semua kementerian, lembaga serta pemerintah daerah berlomba-lomba melaksanakan reformasi birokrasi. Dengan demikian, bukan lagi disuruh-suruh, tetapi yang tidak melaksanakan akan malu denngan sendirinya.
Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Kaltim Awang Faroek, Wakil Gubernur Farid Wadjdy, Pangdam VI Mulawarman Mayjen Subekti, Wakapolda Kaltim Rusli Nasution dan Walikota Balikpapan Rizal Efendi.
Menteri yang didampingi Deputi Kementerian PAN-RB Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Ismail Mohammad menambahkan, dengan PMPRB online , para pimpinan daerah dapat mengetahui secara langsung nilai-nilai yang dikumpulkan sehingga langkah perbaikan dan pembenahan terkait IPK, Opini BPK, integritas pelayanan publik, peringkat kemudahan berusaha, indeks efektivitas pemerintahan dan instansi pemerintah yang akuntabel.
Selain itu, perkembangan reformasi birokrasi di daerah juga bisa diakses melalui internet kapan pun dan di mana pun. Langkah ini diharapkan dapat membantu percepatan proses reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pemda untuk tahun ini ditetapkan 33 provinsi, 33 pemerintah kabupaten dan 33 pemerintah kota ibukota provinsi. Namun pemkab dan pemkot yang non pilot project juga dapat melaksanakan reformasi birokrasi melalui PMPRB online. (era/HUMAS MENPAN-RB)
