Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Nasional Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Rabu (01/12).
JAKARTA – Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah masih menyisakan beragam pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto memastikan bahwa beragam strategi percepatan telah disiapkan sebagai jawaban dari pekerjaan rumah tersebut.
“Kementerian PANRB sebagai leading sector reformasi birokrasi Indonesia telah menyiapkan strategi percepatan reformasi birokrasi daerah yang tentunya memerlukan kolaborasi dari semua pihak,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Rabu (01/12).
Strategi percepatan reformasi birokrasi daerah terangkum dalam lima poin utama. Pertama, kerja sama dalam membina dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, termasuk mekanisme penghargaan (reward) and pengakuan (acknowledgement). Kedua, penguatan kapasitas Tim Asistensi Daerah dan pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan berbagai pihak yang kompeten.
Strategi lainnya adalah membangun best practice kabupaten/kota di setiap provinsi dan penyempurnaan alat (tools) evaluasi reformasi birokrasi daerah yang lebih disesuaikan dengan kondisi Pemerintah Daerah. Terakhir, adanya penguatan perencanaan dan penganggaran program reformasi birokrasi di daerah yang memadai.
Pada kesempatan itu, Erwan juga menjabarkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah dilatarbelakangi oleh empat permasalahan utama. Permasalahan tersebut diantaranya, reformasi birokrasi masih dianggap sebagai formalitas dan pemenuhan administratif, fokus dan lokus reformasi birokrasi belum mengacu pada akar masalah yang ada di daerah, strategi reformasi birokrasi belum terintegrasi, serta komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal.
“Jadi inilah PR kita, mengapa di tingkat kabupaten/kota pelaksanaan reformasi birokrasi belum sesuai yang kita harapkan,” ungkapnya.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini juga menggarisbawahi bahwa percepatan pelakasanaan reformasi birokrasi bukan hanya kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah serta komponen lain yang terlibat di dalamnya. Untuk menjamin terwujudnya kolaborasi tersebut, Kementerian PANRB juga akan terus menyempurnakan peta jalan (road map) reformasi birokrasi nasional 2020-2024.
Secara umum, peta jalan (road map) reformasi birokrasi nasional 2020-2024 fokus pada terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sementara road map reformasi birokrasi nasional 2020-2024 tematik fokus pada percepatan penanganan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing Indonesia.
“Komitmen dan kerja sama dibutuhkan agar kita bisa mewudkan visi misi Presiden yang ingin birokrasi menghasilkan sesuatu, tidak hanya sekadar sibuk, tetapi yang memberikan dampak langsung pada masyarakat,” tutupnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
