Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok atau regional, yakni di Pekanbaru, Mataram, dan Makassar. Untuk regional I, rencananya akan diselenggarakan di Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2012 yang diikuti oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se Sumatera, Provinsi DKI Jakarta dan Banten.
Sedangkan regional II, menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 April 2012 di Mataram. Pesertanya, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se Jawa, Bali, NTB, NTT dan Kalimantan. Sementara untuk regional III, akan diselenggarakan di Makassar pada tanggal 25 - 27 April 2012, dengan peserta dari provinsi, kabupaten dan kota se Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB Ismail Mohamad selaku Ketua Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) mengatakan, sosialisasi reformasi birokrasi pemda untuk regional I menurut rencana akan dibuka oleh Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN).
Pembicara lain dalam acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri, dan Ketua Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). “Kegiatan tersebut akan diiukti oleh 400 peserta yang terdiri dari para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda,” ujar Ismail Mohamad.
Lebih lanjut dia mengatakan, selain sosialisasi, di tempat yang sama juga diselenggarakan workshop pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Untuk regional I, pelaksanaannya pada hari Rabu – Jumat (28 – 30 Maret 2012), dengan peserta Kepala Biro Organisasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Inspektur dari provinsi, yang ditetapkan sebagai bagian dari champion/pilot project reformasi birokrasi di daerah.
Workshop ini akan memberikan fasilitasi pemahaman kepada para peserta mengenai kebijakan dan pedoman-pedoman reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah. “Workshop ini dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan pemahaman penerapan berbagai kebijakan reformasi birokrasi di daerah,” ujar Ismail.
Materi yang akan dibahas meliputi penyusunan dokumen usulan reformasi birokrasi, penyusunan road map, penyusunan quicks wins, manajemen perubahan, penilaian mandiri pelaksanaan RB, penataan kelembagaan, penataan manajemen SDM, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (HUMAS MENPAN-RB)
