JAKARTA – Menteri Sekretaris Kabinet Inggris Francis Maude tertarik dengan sejumlah langkah reformasi birokrasi yang dilakukan Indonesia, antara lain perampingan jumlah PNS, transparansi dalam pelayanan publik, PTSP, e-procurement, e-government.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Francis Maude dengan Menteri Pendayagunaan Aaratur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, di Kementerian PAN-RB, Selasa (19/02). Dalam acara tersebut kedua belah pihak membicarakan sejumlah isu mengenai open government partnership (OGP), anti korupsi, transparansi dalam pemerintahan dan birokrasi di Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Francis Maude didampingi oleh Wakil Dubes Inggris untuk Indoensia Rebecca Razavi, Penasehat Politik Kedutaan Inggris Caroline Rowett, Penasehat Khusus Menteri Francis Maude Henry Newman, dan Sekretaris Pribadi Bapak Francis Maude Kitty von Bertele.
Sementara Menteri PAN-RB didampingi oleh Wamen PAN-RB Eko Prasojo, Sekretaris kemenetrian PAN-RB Tasdik Kinanto, Deputi Pelayanan Publik Wiharto, dan Senior Advisor Kemitraan Rudiarto Sumarwono.
Francis Maude menaruh perhatian yang besar terhadap sistem rekruitmen CPNS di Indonesia, yang dinilainya sudah sangat transparan dan obyektif. Demikian juga dengan cara-cara perampingan birokrasi, yang tidak dilakukan secara drastis, tetapi lebih bersifat alami.
Hal lain yang dinilainya berhasil dilakukan di Indonesia adalah penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang bisa meningkatkan penghematan sekitar 11 persen. Pemerintah Inggris, ujarnya, juga tengah mempelajari penerapan e-government, mengingat 80 persen lebih penduduk Inggris menggunakan internet.
Dalam kesempatan itu, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini Pemerintah Indoensia telah berhasil mengurangi jumlah PNS sekitar 200 ribu. Hal itu sejalan dengan kebijakan moratorium CPNS dari 2011 – 2012. Meskipun moratorium sudah dicabut, ke depan prinsip-prinsip yang dilakukan selama moratorium tetap diberlakukan, misalnya harus melalui analisa jabatan, analisa beban kerja, sehingga rekruitmen CPNS benar-benar sesuai dengan kebutuhan. “Untuk pemda yang belanja pegawainya masih di atas 50 persen APBD, tetap belum boleh merekrut CPNS,” tambahnya.
Ditambahkan, untuk tahun 2013 ini rekruitmen CPNS akan menggunakan sistem computer assisted Test (CAT), sehingga pelaksanaannya tidak harus menggunakan stadion-stadion lagi. Selain itu, penerapan metode ini juga akan menjamin obyektivitas, dan bebas dari KKN.
Kedua belah pihak sepakat, akan meningkatkan kerjasama untuk reformasi birokrasi, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, transparansi anggaran, dan lain-lain. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
