Reformasi Birokrasi Kementerian PAN & RB diawali dengan restrukturisasi organisasi, yang diwujudkan dengan pelantikan pejabat eselon I dan II yang dilaksanakan Jumat (11/6). Para pejabat yang dilantik terdiri dari 10 pejabat eselon I dan 34 pejabat eselon II.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, susunan organisasi eselon I Kementerian PAN dan RB terdiri dari 12 pejabat eselon I, yakni Sesmen, 6 Deputi, dan 5 Staf Ahli.
Dengan susunan baru tersebut, nomenklatur Kementerian juga mengalami perubahan, sehingga meskipun jumlahnya tetap, tetapi ada perubahan nomenklatur kedeputian.
Kedeputian Program dan Reformasi Birokrasi merupakan kedeputian baru, sementara Kedeputian Pengawasan dan Akuntabilitas yang dulu berdiri sendiri-sendiri, kini digabung. Untuk kedeputian lain tidak ada perubahan.
Deputi bidang Program dan Reformasi Birokrasi dipercayakan kepada Ismail Mohamad, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi bidang Tata Laksana. Sementara Deputi bidang Pengawasan dan Akuntabilitas dijabat oleh Herry Yana Sutisna, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Akuntabilitas.
Untuk Jabatan Sekretaris Kementerian tetap dipercayakan kepada Tasdik Kinanto, Deputi Kelembagaan tetap dijabat Ismadi Ananda, Deputi SDM Aparatur juga tetap dijabat oleh Ramli E. Naibaho. Adapun Deputi bidang Tata Laksana dan Deputi Pelayanan Publik masih lowong.
Dalam kesempatan itu, Menpan dan RB E.E. Mangindaan mengatakan, pelantikan pejabat dengan struktur baru ini merupakan langkah awal pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PAN dan RB, yang dilaksanakan tahun 2010 ini. ”Kementerian PAN dan RB harus bisa menjadi contoh bagi instansi lain,” ujar Menteri.
Untuk itu, Menteri menekankan agar heavy reformasi birokrasi di kementerian ini tidak semata-mata mengedepankan peningkatan remunerasi, seperti yang terjadi dalam reformasi birokrasi gelombang I. Adanya peningkatan tunjangan kinerja yang diberikan kepada instansi, lanjut Menteri, muncul sebagai akibat dari adanya peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, efektif dan efisien, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
”Aparatur negara dituntut untuk bekerja lebih profesional, netral dan mandiri. Aparatur negara juga harus mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi-inovasi, yang diharapkan dapat menciptakan output dan outcomes yang berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja aparatur negara serta pelayanan kepada masyarakat,” tambah Menteri Mangindaan.
Disinggung juga tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 yang menetapkan 11 prioritas nasional, reformasi birokrasi dan tata kelola dalam prioritas pertama. ”Kalau reformasi birokrasi tidak terlaksana dengan baik akan mengganggu program lainnya,” tambah Menteri. (HUMAS MENPAN-RB)
Daftar Pejabat Eselon I yang dilantik Tanggal 11 Juni 2010
No |
Nama |
Jabatan |
1. |
Tasdik Kinanto |
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara |
2. |
Ismail Mohamad |
Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi |
3. |
Ismadi Ananda |
Deputi Bidang Kelembgaan |
4. |
Ramli Effendi Idris Naibaho |
Deputi Bidang SDM Aparatur |
5. |
Herry Yana Sutisna |
Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur |
6. |
Petrus Beda Peduli |
Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik |
7. |
Dini Saraswati |
Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur |
8. |
Deddy Supriady Bratakusumah |
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
9. |
Soebandrio |
Staf Ahli Bidang Hukum |
10. |
Wiharto |
Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen |
Daftar Pejabat Eselon II yang dilantik Tanggal 11 Juni 2010
No |
Nama |
Jabatan |
1 |
Muhammad Yusuf Ateh |
Inspektur pada Kementerian PAN dan RB |
2 |
Hastori |
Kepala Biro Umum pada Sesmen PAN dan RB |
3 |
Adi Kresno |
Kepala Biro Perencanaan pada Sesmen PAN dan RB |
4 |
Gatot Sugiharto |
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Sesmen PAN dan RB |
|
|
|
5 |
Teguh Widjinarko |
Asisten Deputi Perumusan Program PAN dan RB pada Deputi Bidang Program dan RB |
6 |
Lukman Sukarma |
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PAN dan RB Pusat Program pada Deputi Bidang Program dan RB |
7 |
Bresman A. Sitorus |
Asisten Deputi Koordinasi Program PAN dan RB Daerah pada Deputi Bidang program dan RB |
8 |
Rini Panganti |
Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Pusat pada Deputi Bidang program dan RB |
9 |
Muhammad Imanuddin |
Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah pada Deputi Bidang program dan RB |
|
|
|
10 |
Rini Widyantini |
Asisten Perumusan Kebijakan Kelembagaan pada Deputi Kelembagaan |
11 |
Anna Herawaty |
Asisten Deputi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan pada Deputi Kelembagaan |
12 |
Salman |
Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I pada Deputi Kelembagaan |
13 |
Arizal |
Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian II pada Deputi Kelembagaan |
14 |
Jaka Sutisna |
Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat pada Deputi Kelembagaan |
|
|
|
15 |
Kristiono |
Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur pada Deputi Bidang SDM Aparatur |
16 |
Kuniyati |
Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur pada Deputi Bidang SDM Aparatur |
17 |
Sunarko |
Asisten Deputi Pengembangan SDM Aparatur pada Deputi Bidang SDM Aparatur |
18 |
Endang Susilowati |
Asisten Deputi Penegakan Integritas SDM Aparatur pada Deputi Bidang SDM Aparatur |
19 |
Rusdianto |
Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur pada Deputi Bidang SDM Aparatur |
|
|
|
20 |
Ambar Sartomo |
Asisten Deputi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Deputi Bidang Tata Laksana |
21 |
Widiastuti |
Asisten Deputi Pengembangan Sistem Administrasi Umum pada Deputi Bidang Tata Laksana |
22 |
Jusuf Hariri |
Asisten Deputi Standardisasi Sarana dan Prasarana pada Deputi Bidang Tata Laksana |
23 |
Endang Herman |
Asisten Deputi Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan pada Deputi Bidang Tata Laksana |
24 |
Hasnawi Bachtiar |
Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan pada Deputi Bidang Tata Laksana |
|
|
|
25 |
Hendro Witjaksono |
Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas |
26 |
Edy Sudaryanto |
Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas |
27 |
Iskandar Hasan |
Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas |
28 |
Rahayu Saraswati |
Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Akintabilitas Aparatur Pemerintah Pusat pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas |
29 |
Eddy Suryanto |
Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Akintabilitas Aparatur Pemerintah Daerah pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas |
30 |
Mangapul Sitorus |
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik pada Deputi Bidang Pelayanan Publik |
31 |
Koeshardo |
Asisten Deputi Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan pada Deputi Bidang Pelayanan Publik |
32 |
Endi Fatony |
Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian pada Deputi Bidang Pelayanan Publik |
33 |
Bambang Anom |
Asisten Deputi Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Deputi Bidang Pelayanan Publik |
34 |
Hendrumal Maranti Oanggoginda Panjaitan |
Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum, hukum dan Keamanan pada Deputi Bidang Pelayanan Publik |