Suasana diskusi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dengan Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko membahas transformasi digital pemerintahan, di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama PERURI meningkatkan sinergi untuk mempercepat integrasi layanan publik dan membangun ekosistem digital pemerintah yang berkelanjutan. Kolaborasi diarahkan agar transformasi digital mampu menyederhanakan proses, menghubungkan berbagai layanan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu dibahas dalam audiensi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dengan Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pertemuan membahas keberlanjutan penugasan PERURI dalam penyelenggaraan GovTech/INA Digital dan layanan digital prioritas pemerintah, termasuk tata kelola, pembiayaan, serta pengelolaan talenta digital.
Wamen Purwadi menekankan bahwa GovTech perlu mengambil peran lebih strategis dalam menghubungkan proses bisnis, data, dan pelayanan lintas instansi. Perannya tidak cukup sebatas menghasilkan aplikasi, tetapi juga memastikan teknologi mampu mendorong perubahan tata kelola pemerintahan.
“GovTech perlu kita dorong tidak hanya sebagai pengembang aplikasi, tetapi sebagai pengungkit transformasi pemerintah yang mampu mengintegrasikan layanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Purwadi.
Kebutuhan tersebut semakin relevan karena lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintah masih berkembang secara sektoral. Kondisi ini menimbulkan duplikasi serta membuat interoperabilitas dan pertukaran data antarsistem belum optimal. Pemerintah karena itu perlu memastikan berbagai sistem dapat saling terhubung sehingga pelayanan lintas instansi dapat berjalan lebih terpadu.
Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko menyampaikan bahwa berbagai inisiatif yang telah berjalan perlu disatukan dalam kerangka yang lebih terarah. “Kita harapannya GovTech ini bisa menjadi payung,” ujar Teguh.
Diskusi turut menyoroti skema pembiayaan dan pengelolaan talenta digital. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan platform dan kompetensi yang telah dibangun, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pola pengembangan berbasis proyek.
Purwadi menambahkan, keberhasilan transformasi digital pada akhirnya perlu dilihat dari perubahan yang dirasakan pengguna. Indikatornya antara lain berkurangnya pengisian data berulang, waktu penyelesaian yang lebih singkat, meningkatnya pemanfaatan bersama komponen digital, serta kepuasan pengguna.
Dengan arah tersebut, GovTech diharapkan berkembang dari sekadar software factory menjadi government transformation engine yang mendorong pemerintah bekerja semakin terpadu, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan publik. (jne/HUMAS MENPANRB)
