Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat memberikan kuliah umum bagi praja utama calon wisudawan IPDN angkatan XXVII, di Jakarta, Kamis (23/07).
JAKARTA – Calon wisudawan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diminta untuk mempelajari ilmu-ilmu lain di luar materi yang didapat selama masa perkuliahan. Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat memberikan kuliah umum bagi praja utama calon wisudawan IPDN angkatan XXVII, Kamis (23/07).
“Adik-adik, tolong luangkan waktu untuk mencari ilmu tambahan di bidang lain. Tidak hanya melulu yang berkaitan dengan administrasi dan tata kelola pemerintahan, tapi juga kuasai bidang lain, seperti IT dan lain sebagainya,” ujar Tjahjo.
Tjahjo melanjutkan bahwa praja IPDN lulus dengan latar belakang pendidikan S-1 dan D-IV, sehingga secara prinsip telah memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing. Adapun bidang keilmuan yang dikuasai tersebut antara lain mengenai otonomi daerah, keuangan daerah, administrasi wilayah, hingga ilmu terkait politik dan pemerintahan umum.
“Ini yang saya kira sudah ditata oleh IPDN dengan baik, sehingga lulusan IPDN diharapkan tidak mengisi jabatan administrasi,” lanjutnya.
Lulusan IPDN yang akan disebar ke berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat menjadi ASN berkualitas yang kaya ilmu. Tentunya, ini berkaitan langsung dengan quick wins dari reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah.
Aparatur yang berkualitas, yang mana didalamnya terdapat lulusan IPDN, didukung dengan proses tata kelola yang cepat, maka akan menghasilkan birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel. Hal ini kemudian akan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Untuk menghasilkan birokrasi yang baik dan bersih, maka dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menggunakan dua asas, yakni fokus pada akar masalah tata kelola pemerintah dan prioritas perbaikan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Untuk mendukung kedua asas tersebut, maka dimasukkan tiga hal baru dalam road map reformasi birokrasi.
Ketiga hal tersebut adalah strategi yang lebih implementatif, lebih melibatkan banyak pihak baik vertikal maupun horizontal, dan terakhir, program serta kegiatan reformasi birokrasi yang didesain hingga unit kerja. Maka, pelaksanaan reformasi birokrasi dapat mendorong pertumbungan ekonomi dan keberhasilan pembangunan daerah. “Kunci dari birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang prima,” tambah Tjahjo.
Dijelaskan, bahwa Presiden menginginkan reformasi birokrasi untuk dapat mempercepat proses pengambilan keputusan yang dilakukan lebih fleksibel. Selain itu, ASN diminta juga untuk kerja keras, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan transformasi digital. Sehingga birokrasi menjadi lebih dinamis, profesional, efektif, dan efisien dalam melayani publik di semua bidang serta dapat membangun koordinasi antar-instansi dengan lebih cepat.
“Selamat kepada praja yang akan diwisuda. Tetap jaga kesehatan, optimis, dan selamat mengabdi untuk bangsa dan negara,” pungkas Tjahjo. (ald/HUMAS MENPANRB)
