Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, pada Rapat Koordinasi Kesiapan Menjadi Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik secara virtual, Rabu (03/03).   JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan empat pemerintah provinsi untuk bergabung dengan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) baru bersama delapan pemerintah...

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat diwawancarai usai menandatangani Komitmen Penyelenggaraan MPP di Jakarta, Selasa (02/03).   JAKARTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) yang hadir di berbagai penjuru Indonesia menjadi gambaran nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat. Komitmen membangun MPP menjadi bukti pemerintah untuk mewujudkan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan...

Kunjungan tim unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB ke MPP Kota Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (26/02).    PALEMBANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Standardisasi Proses Bisnis Layanan Strategis (dasar dan perizinan). Untuk menyempurnakan beleid tersebut, tim unit...

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.   JAKARTA – Untuk mencapai target prioritas nasional reformasi birokrasi, khususnya program penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon ASN (CASN) tahun 2021, Kementerian PANRB akan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama instansi pusat dan daerah, pada Kamis (04/03). Diharapkan para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga, dan...

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, di Jakarta, Selasa (02/03).   JAKARTA – Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penandatanganan...

Tangkapan layar Surat Edaran Menteri PANRB No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021.   JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja...

  Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba saat diwawancarai usai acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP, di Jakarta, Selasa (02/03).   JAKARTA – Pemerintah daerah merespon cepat isu realisasi investasi yang masih minim di daerah. Respon ini ditunjukkan melalui komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan 38 bupati dan wali kota...

  JAKARTA – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin gencar di berbagai kota dan kabupaten. Rencananya, sebanyak 38 kepala daerah akan melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Penandatanganan tersebut dilakukan pada Selasa (01/03) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak...

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo saat membuka sosialisasi yang merupakan Aksi SPBE edisi ke-10 ini, secara virtual, Jumat (26/02).   JAKARTA – Pemerintah perlu melakukan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya untuk mendukung digital government yang partisipatif, kolaboratif, berkelanjutan, dan...

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP tahun 2020, di Jakarta, Selasa (02/02).   JAKARTA – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia, mendapat dukungan penuh dari Kementerian Hukum dan HAM. Dukungan itu terbukti dari layanan imigrasi ada di hampir seluruh MPP....

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Diskusi Virtual terkait Perkembangan Perubahan UU Pelayanan Publik, Senin (01/03).   JAKARTA – Usia UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah menginjak 11 tahun, dan butuh penyempurnaan. Dukungan atas penyempurnaan itu dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dengan masuknya rancangan perubahan...

  JAKARTA – Para Perwakilan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melakukan pembahasan perkembangan pelaksanaan SPBE sesuai amanat Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE, Kamis (25/02). Hasil rapat koordinasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada para menteri dan kepala lembaga yang tergabung dalam...