SURABAYA - Ratusan ribu guru pemilik nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) di Jawa Timur belum layak ikut sertifikasi. Sebab, syarat sertifikasi seperti S-1 dan telah 24 jam mengajar belum dipenuhi. Kuota guru sertifikasi tahun ini hanya 25 ribu orang.
Berdasar data dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, guru di Jatim yang telah memiliki NUPTK hingga bulan ini sebanyak 443.000 orang.
Di antara jumlah tersebut, ada 208.000 guru yang sudah bersertifikasi.
Sementara itu, 235.000 guru belum bersertifikasi. Namun, di antara jumlah tersebut, ternyata hanya 54.000 guru yang layak ikut sertifikasi. "Sisanya belum layak untuk ikut sertifikasi," ungkap Kepala LPMP Jatim Salamun.
Artinya, 181.000 guru yang sudah memiliki NUPTK belum layak ikut sertifikasi. Sedangkan di antara 54.000 guru yang layak sertifikasi, 29.000 orang sedang mengikuti pendidikan latihan profesi guru (PLPG) tahun ini. Sisanya, 25.000 guru, dijadwalkan ikut PLPG pada 2014. "Kuota tahun depan sekitar 25 ribu guru yang ikut sertifikasi," ujarnya.
Sebanyak 181 ribu guru yang belum layak sertifikasi itu terancam tidak mendapat tunjangan profesi guru (TPP). Salamun menyatakan, guru yang belum layak tersebut tidak diikutkan sertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti jenjang pendidikan minimal S-1 dan belum mengajar 24 jam.
"Banyak yang belum sarjana dan belum mengajar 24 jam per minggu," tuturnya.
Tetapi, banyaknya guru yang belum layak sertifikasi tersebut, lanjut Salamun, hampir setiap tahun terus berkurang. Sebab, guru-guru yang belum sarjana dan belum mengajar 24 jam telah berupaya melakukan penyesuaian.
Misalnya, mereka masih mengambil gelar S-1 dan mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain sesuai dengan aturan yang berlaku. "Mereka masih memiliki kesempatan ikut sertifikasi, asal syarat-syaratnya sudah terpenuhi," paparnya.
Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, guru yang telah memiliki NUPTK di Surabaya, tetapi tidak layak sertifikasi terbilang sedikit. Hampir semuanya telah memenuhi syarat untuk sertifikasi. Hanya, setiap lembaga belum benar dalam mengisi data pokok pendidikan (dapodik).
"Hampir semuanya sudah memiliki NUPTK. Sedangkan guru yang belum layak hanya sedikit. Guru yang belum S-1 mungkin guru-guru lama. Bahkan, di Surabaya sudah banyak guru yang S-2 dan S-3," ujarnya.
Data dispendik menyebutkan, jumlah guru yang memiliki NUPTK di Surabaya sekitar 28.000 orang. Sebanyak 14 ribu sudah bersertifikasi, sedangkan 14 ribu guru lain belum bersertifikasi. Tetapi, mayoritas yang belum mendapat sertifikasi adalah guru swasta.
Menurut Yusuf, banyaknya guru swasta yang belum sertifikasi disebabkan keengganan guru maupun sekolahnya sendiri. Pihak dispendik sudah berupaya mengingatkan kepada lembaga agar proaktif mengusulkan guru untuk ikut sertifikasi. Tetapi, hingga kini masih banyak yang belum mengusulkan. "Setiap hari pengusulan sertifikasi bisa dilakukan," ujarnya. (ayu/c7/end)
Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=196603
