Sistim Pensiun PNS Diubah

penerimaan-cpns JAKARTA--Besarnya beban APBN untuk membayar pensiunan PNS, membuat pemerintah mengubah sistim pensiunan.Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto menyebutkan, untuk tahun ini saja  beban pensiun yang harus dibayarkan sebanyak Rp 67 triliun. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya."Diperkirakan tahun 2025, pembayaran pensiun mencapai Rp 125...

Hambat Kinerja Birokrasi, DPD Usulkan Segera Ubah Peraturan

Kinerja Birokrasi Jurnas.com | SEJUMLAH peraturan dinilai menghambat kinerja birokrasi. Karena itu, peraturan tersebut harus segera diubah untuk mempercepat dan meningkatkan penerapan kebijakan reformasi birokrasi. Perubahan sejumlah peraturan tersebut sangat penting agar tercapai program dan tujuan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004, yakni mewujudkan tata kelola...

Pola Pikir Birokrasi Harus Dibenahi!

JAKARTA, PESATNEWS - Salah satu kondisi umum birokrasi di Indonesia ialah pola pikir yang rule-based. Peraturan-peraturan yang menghambat kinerja birokrasi tidak segera diubah untuk mempercepat dan meningkatkan penerapan kebijakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, yang tujuan dan programnya dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good...

Upacara Korpri, Anak Buah Jokowi Banyak yang Telat dan Santai di Monas

jokowikorpri Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri upacara peringatan hari Korpri di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Sayangnya, banyak PNS Pemprov DKI yang terlambat ikut upacara. Berdasarkan pantauan Jumat (29/11/2013) di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jokowi dan Ahok dan juga Menteri...

Pemerintah Pusat Ambil Alih Urusan Guru

Desentralisasi Pendidikan Tak Berjalan EfektifPemerintah pusat akan mengambil alih segala urusan yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan, mulai dari proses perekrutan, pembinaan, distribusi, hingga penyaluran tunjangan sertifikasi. Hal ini dimungkinkan setelah revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang menjadi landasan desentralisasi pendidikan tersebut selama ini...