(+6221) 7398381 - 89   halomenpan@menpan.go.id

Kementerian PANRB Dorong Instansi Teknis Lakukan Penataan Jabatan Pelaksana

20191108 Kementerian PANRB Dorong Instansi Teknis Lakukan Penataan Jabatan Pelaksana 1

Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier Kementerian PANRB Aba Subagja dalam Rapat Koordinasi Penetapan Instansi Teknis Jabatan Pelaksana, di Bogor, Kamis (07/11).

 

BOGOR – Penataan jabatan pelaksana dinilai mendesak untuk dilakukan. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong instansi pemerintah khususnya instansi teknis untuk melakukan beberapa hal yang menjadi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 41/2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negari Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penataan jabatan pelaksana tersebut meliputi beberapa aspek seperti penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan mekanisme pemberhentian. Dalam paparannya, Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier Kementerian PANRB Aba Subagja menerangkan bahwa instansi teknis sebagai rumah bagi jabatan pelaksana memiliki tugas menyusun analisis jabatan dan rencana pengembangan untuk setiap jabatan pelaksana.

“Jadi jika sudah diturunkan tugas pokoknya ke output dan kemudian diturunkan ke uraian tugas, uraian jabatan dan sebagainya, inilah yang menjadi tugas instansi teknis,” terangnya saat Rapat Koordinasi Penetapan Instansi Teknis Jabatan Pelaksana, di Bogor, Kamis (07/11).

 

20191108 Kementerian PANRB Dorong Instansi Teknis Lakukan Penataan Jabatan Pelaksana 3

 

Perlu diketahui, instansi teknis adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi teknis jabatan pelaksana. Untuk itu, instansi teknis berperan penting dalam penataan jabatan pelaksana.

Dalam kesempatan itu, Aba juga menjelaskan perbedaan pola karier jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pola karier jabatan fungsional berjenjang dari pertama hingga naik ke utama sedangkan jabatan pelaksana kariernya berdasarkan nomenklatur jabatan.

Senada dengan Aba, Kepala Subbidang Jabatan Pelaksana Pemerintah Pusat Kementerian PANRB Mita Nezky mengatakan untuk pengembangan pembinaan jabatan pelaksana, tugas instansi teknis adalah untuk melakukan pengembangan jabatan pelaksana. Hanya instansi teknis yang boleh mengusulkan nomenklatur jabatan pelaksana yang baru sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

 

20191108 Kementerian PANRB Dorong Instansi Teknis Lakukan Penataan Jabatan Pelaksana 3

 

Selain itu, hanya instansi teknis juga yang boleh melakukan perubahan atau penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana yang dibinanya. “Instansi teknis itu tugasnya menyusun analisis jabatan pelaksana yang sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) sehingga instansi pengguna hanya tinggal menggunakan saja. Selain itu, instansi teknis juga bertugas melakukan pembinaan dan penyesuaian jabatan pelaksana yang sudah ada jika ada perubahan tusi organisasi,” ujarnya.

Proses penetapan instansi teknis jabatan pelaksana dilakukan dengan melakukan pemetaan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi instansi pemerintah, kemudian melakukan pengumpulan dokumen analisis jabatan yang akan divalidasi kesesuaiannya dengan nomenklatur jabatan, kualifikasi pendidikan, dan tugas jabatan. Setelah itu baru dilakukan penetapan instansi teknis jabatan pelaksana dengan tahapan akhir pembuatan profil yang berisikan semua informasi jabatan di dalamnya. (fik/HUMAS MENPANRB)

Ajang Anugerah ASN, Sebuah Pemantik Sebarkan Narasi Positif

20191106 wawancara PPT Teladan 13Penulis Senior Maman Suherman saat menjadi juri Anugerah ASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (06/11).

 

JAKARTA – Sebanyak 15 nomine Anugerah ASN dari kategori PNS Inspiratif, The Future Leader, dan PPT Pratama Teladan, memperebutkan posisi Top 3. Kisah inspiratif, inovasi, serta cara mereka mempresentasikan kinerjanya, dinilai oleh tim juri yang berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, profesional, praktisi, dan penggiat literasi. Nantinya, mereka yang terpilih menjadi tiga terbaik diharapkan bisa menjadi penggerak pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut dikatakan penulis senior Maman Suherman, yang juga menjadi juri dalam ajang Anugerah ASN 2019. Baginya, ajang ini adalah sebuah upaya menularkan nilai-nilai positif sehingga aparatur sipil negara (ASN) dapat menjadi inspirasi dan teladan di medan pengabdian dimanapun mereka bekerja.

Melalui ajang ini pula, diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif PNS yang sering dianggap sebagai pilihan terakhir atau alternatif dalam berprofesi. “Selama tiga hari menjadi juri Anugerah ASN 2019, saya punya optimisme yang tinggi bahwa ASN kita bisa menjadi ikon yang semakin baik dan diperhitungkan di masa depan,” ujarnya, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (06/11).

 

20191106 wawancara PPT Teladan 5

 

Kang Maman, panggilan akrabnya, menjadi juri sejak Anugerah ASN tahun 2018. Ia mengungkapkan bahwa Anugerah ASN tahun 2019 sedikit berbeda dengan tahun lalu, sebab tahun ini terdapat kategori baru, yaitu The Future Leader. Kategori ini merupakan sebuah kemajuan karena mampu memotret ASN yang bisa menjadi pemimpin masa depan.

Menurut Kang Maman, terwujudnya Indonesia Emas 2045, harus ditunjang dengan ASN yang menguasai enam literasi untuk bisa bersaing di era digital. Enam literasi dasar tersebut antara lain literasi baca tulis, numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi dasar tersebut harus diikat dengan empat kompetensi dasar, yakni kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking. “Saya berharap virus-virus literasi seperti ini untuk selalu dikembangkan dan mengajak kita untuk selalu menjadi pembelajar seumur hidup di berbagai bidang pengabdian,” ujar Kang Maman.

Senada dengan Maman Suherman, salah satu juri dalam Anugerah ASN yang juga merupakan penggiat Literasi Digital, Ahmad Nugraha mengatakan bahwa ajang Anugerah ASN ini sangat positif dan harus terus didorong di semua kementerian dan lembaga. Hal ini dikarenakan Indonesia membutuhkan penguatan literasi digital melalui narasi-narasi positif yang ada di khasanah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

 

20191106 wawancara PPT Teladan 14

 

Penguatan literasi digital penting untuk terus digalakkan untuk menangkal informasi hoaks yang kerap menyebar di belantara internet. "Di tengah banyaknya berita-berita tidak baik, hoaks dan lain sebagainya kita harus imbangi dan bahkan harus lampaui dengan narasi-narasi baik, cerita-cerita baik, prestasi-prestasi baik dan ternyata banyak sekali di ASN di Indonesia," jelas Ahmad.

Penyaringan dalam mendapatkan kandidat terbaik Anugerah ASN 2019 dilakukan melalui tahapan yang panjang dan ketat, meliputi seleksi administrasi, penilaian portofolio, rekam jejak dan integritas, serta presentasi dan wawancara. Penilaian rekam jejak dan integritas dilaksanakan dengan mekanisme verifikasi lapangan untuk memastikan mereka memang layak dijadikan panutan dan teladan. Melalui verifikasi lapangan, kiprah dan integritas setiap peserta akan dikonfirmasi secara faktual baik di lingkungan kerjanya maupun di masyarakat. Masukan masyarakat terkait kandidat baik dari verifikasi lapangan, e-mail, maupun media sosial juga menjadi pertimbangan dalam penilaian nomine.

Anugerah ASN yang diselenggarakan untuk kedua kalinya ini merupakan ikhtiar untuk memilih dan mendapatkan sosok ASN yang kiprah dan kinerjanya baik, bahkan melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat. Ajang ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap sosok abdi negara yang berkiprah nyata untuk memberikan karya baktinya baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. (del/HUMAS MENPANRB)

Giliran Nomine PPT Pratama Teladan Lalui Tahap Wawancara

20191107 Giliran Nomine PPT Pratama Teladan Lalui Tahap Wawancara 2

Lima nomine  terbaik kategori PPT Pratama Teladan Anugerah ASN 2019 saat berfoto bersama para juri dan Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (06/11).

 

JAKARTA – Lima nomine terbaik kategori PPT Pratama Teladan telah melakukan wawancara di hadapan enam juri di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (06/11). Selanjutnya, akan dipilih tiga nomine terbaik berdasarkan hasil wawancara ini.

“Pengumuman Top 3 akan dilakukan saat awarding pada 27 November,” ujar Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat membuka wawancara Anugerah ASN kategori The Future Leader di Kantor Kementerian PANRB.

 

20191107 Giliran Nomine PPT Pratama Teladan Lalui Tahap Wawancara 2

 

Sebelumnya, para nomine menjalani tahap seleksi administrasi, seleksi tiga tahap, dan verifikasi lapangan. Berbeda dengan kategori PNS Inspiratif dan The Future Leader, PPT Pratama Teladan harus diusulkan oleh instansinya masing-masing. Diawal pengusulan, sebanyak 56 ASN diusulkan pada kategori ini.

Lima kandidat yang telah melakukan presentasi adalah Dwi Teguh Wibowo dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Firmansyah Eka Putra dari Dinas Komunikasi Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru, Iwan Dakota dari Kementerian Kesehatan, Iwan Suprijanto dari Kementerian PUPR, dan Mursyid Bustami dari Kementerian Kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Setiawan turut memberikan apresiasi pada para nomine. “Selamat atas pencapaiannya sampai di lima besar ini. Jangan tegang dan berikan yang terbaik,” ucapnya.

Dalam waktu dua menit, masing-masing kandidat menampilkan video singkat terkait inovasi mereka. Para kandidat juga diwajibkan memberikan paparan deskripsi mengenai inovasi, serta rencana jangka panjang dan menengah selama 10 menit. Setelah itu, dilanjutkan sesi tanya jawab dengan para juri selama 18 menit.

 

20191107 Giliran Nomine PPT Pratama Teladan Lalui Tahap Wawancara 3

 

Kementerian PANRB menerima 56 usulan PPT Pratama Teladan dari 32 instansi pemerintah pada tahun 2019. Untuk diketahui, kategori ini diperuntukkan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan usia maksimal 58 tahun yang memiliki jiwa kepemimpinan, inspiratif, serta inovasinya memberikan dampak yang luas.

Anugerah ASN yang diselenggarakan untuk kedua kalinya ini merupakan bentuk apresiasi serta upaya mendapatkan sosok panutan dari Kementerian PANRB. Ajang ini juga menjadi salah satu cara untuk memberikan motivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat senantiasa meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Pemenangnya akan dipertimbangkan untuk mendapat kenaikan pangkat istimewa serta penghargaan lainnya. (clr/HUMAS MENPANRB)

Raih Penghargaan, Sri Sultan Ungkap Strategi Perbaikan Pelayanan Publik

20191105 Hasil Evaluasi Yanlik Wilayah III 1

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah III, di Jakarta, Selasa (05/11).

 

JAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mendapat penghargaan sebagai Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Kepemimpinan Sri Sultan dinilai berhasil mengelola pelayanan publik, terbukti dari pemda di wilayah D.I Yogyakarta meraih predikat A atau pelayanan prima dalam evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Sri Sultan pun menuturkan langkah dan strategi yang ditempuh D.I Yogyakarta dalam mewujudkan reformasi di bidang pelayanan publik. Strategi itu tidak hanya mengelola sistem organisasi saja berdasarkan regulasi yang ada, melainkan juga bagaimana budaya organisasi mampu mendukung kinerja dan tata laksana strategis birokrasi. “Pada skala makro, implikasi strategi itu lebih ditekankan pada penguatan sistem secara berkelanjutan, manajemen kepemimpinan yang memiliki visi jelas, proses, dan tata laksana organisasi birokrasi yang dinamis, serta memiliki perspektif masa depan yang sangat dinamis,” jelas Sultan dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah III di Jakarta, Selasa (05/11).

Ada empat rumusan yang jadi strategi D.I Yogyakarta untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Pertama, yakni mendorong tumbuhnya inovasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi kualitas layanan publik. Kedua, memastikan seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kemudian, rumusan ketiga adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan, dan memastikan adanya timbal balik terkait tingkat kepuasan layanan. “Hal terakhir yang juga tak boleh dilupakan adalah memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan,” ungkap Sultan.

 

20191105 Hasil Evaluasi Yanlik 2

 

Bahkan, Pemda D.I Yogyakarta juga mendorong upaya peningkatan pelayanan publik melalui sejumlah regulasi, yang mendorong adanya perbaikan kualitas layanan publik, baik berupa peraturan daerah maupun peraturan gubernur. Regulasi merupakan payung bagi perangkat daerah untuk terus melaksanakan upaya peningkatan kualitas layanan yang memperhatikan tingkat kecepatan, kemudahan, akurasi, dan keterjangkauan, serta memiliki perspektif kebutuhan masa depan.

Sultan menegaskan, inovasi adalah instrumen penting dalam perbaikan pelayanan publik. Di wilayah Yogyakarta, telah banyak diciptakan inovasi pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang menonjol adalah layanan e-posti, sebagai bentuk inovasi kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan juga mendekatkan pelayanan melalui Bank Pembangunan Daerah terdekat. Demikian juga untuk merespon berbagai keluhan masyarakat maka telah ada e-LAPOR dan bentuk aplikasi layanan lainnya seperti jogjaplan, sengguh, jogja-dataku, e-spatial, jogja istimewa dan sebagainya, dalam mainstream smart province.

Secara lebih mendalam, pelayanan tanpa diskriminasi juga diterapkan kepada instansi layanan umum. Ruang pelayanan publik harus menyediakan fasilitas yang memudahkan kaum difabel untuk mengaksesnya. Fasilitas lain adalah membuka ruang laktasi pada semua instansi, membuka ruang dialog terbuka terhadap keluhan pada pelayanan umum maupun fasilitas publik, memperluas ruang bebas asap rokok, hingga membuka ruang pelayanan yang mendekat kepada rakyat.

 

20191105 Hasil Evaluasi Yanlik Wilayah III 3

 

Kunci meningkatkan pelayanan publik menurut Sri Sultan, adalah asas keadilan dan tak ada diskriminasi terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan. “Penghargaan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak bisa melayani dengan mendiskriminasi, pelayanan harus optimal,” ungkap Sri Sultan.

Sultan menegaskan, reformasi birokrasi pelayanan publik adalah pekerjaan berkelanjutan. Saat ini, menurutnya, kualitas pelayanan publik sudah semakin meningkat tetapi perubahan dan perbaikan akan terus dilakukan, karena dunia terus bergerak. Baginya, reformasi pelayanan publik harus mendorong bahwa program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Atas penghargaan yang diberikan Kementerian PANRB ini, Sri Sultan mengucapkan terima kasih. Penghargaan ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi pemda di wilayah D.I Yogyakarta dan wilayah lainnya. “Penghargaan ini adalah awal dari pemberian pelayanan terbaik, bukanlah akhir. Ini menjadi kesiapan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” pungkas Sri Sultan. (don/HUMAS MENPANRB)

Menteri Tjahjo Serahkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I

 20191107 Menteri Tjahjo Serahkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I 1

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan hasil evaluasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah di wilayah I, di Batam, Kamis (07/11).

 

BATAM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan hasil evaluasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah di wilayah I. Tahun 2019, ada 80 kabupaten/kota dan 11 provinsi di wilayah I yang pelayanan publiknya dievaluasi oleh Kementerian PANRB.

Jumlah tersebut bertambah dari tahun lalu, yakni 71 kabupaten/kota. Sembilan kabupaten/kota yang baru pertama kali dievaluasi adalah Kabupaten Aceh Besar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Merangin, Kota Prabumulih, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cilegon.

Penyerahan hasil evaluasi itu diberikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada unit penyelenggara pelayanan yang meraih predikat A dan A-, di Batam, Kamis (07/11). Perlu diketahui, pemda wilayah I meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Jawa Barat, dan Banten.

 

20191107 Peneyerahan Hasil Evaluasi Yanlik Wilayah I 7

 

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, fokus evaluasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota masih tetap, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara fokus evaluasi dan pemantauan pada pemerintah provinsi adalah Kantor DPM-PTSP Provinsi, RSUD Provinsi, dan UPTD Samsat.

Enam aspek yang dinilai dalam evaluasi itu, adalah profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, serta inovasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka perolehan Indeks Pelayanan Publik (IPP) secara keseluruhan lingkup wilayah I adalah sebesar 3,36 atau tergolong kedalam predikat B-. Jika dibanding dengan tahun 2018, maka capaian IPP ini meningkat, dimana pada tahun 2018 capaian IPP adalah 3,05. "Secara kualitas dan rerata menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup baik secara regional," ungkap Diah.

 

20191107 Peneyerahan Hasil Evaluasi Yanlik Wilayah I 11

 

Menteri PANRB juga menyampaikan penghargaan secara khusus kepada dua kepala daerah sebagai Pembina Pelayanan Publik yang berhasil meraih predikat Sangat Baik, dimana ketiga Unit Penyelenggara Pelayanan berkategori A dan A-. Dengan diterimanya piagam penghargaan hasil evaluasi ini diharapkan agar masing-masing Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat memperbaiki pelayanannya menuju pelayanan prima sebagai role model.

Pada acara ini, dihadirkan tiga narasumber untuk berbagi pengalaman dalam meningkatkan pelayanan publik yakni Dekan FIA UI Eko Prasojo, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. (don/HUMAS MENPANRB)

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima:
1. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. DPMPTSP Provinsi Riau
3. DPMPTSP Kota Bogor
4. DPMPTSP Kota Pekanbaru
5. Disdukcapil Kab. Padang Pariaman

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik:
1. Disdukcapil Kab. Bangka Tengah
2. Disdukcapil Kab Bangka
3. Disdukcapil Kota Banda Aceh
4. Disdukcapil Kota Payakumbuh
5. Disdukcapil Kota Bandung
6. Disdukcapil Kota Sukabumi
7. Disdukcapil Kota Bogor
8. DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin
9. DPMPTSP Kab. Padang Pariaman
10. DPMPTSP Kab. Siak
11. DPMPTSP Kab. Garut
12. DPMPTSP Kab. Karawang
13. DPMPTSP Kota Banda Aceh
14. DPMPTSP Kota Tebing Tinggi
15. DPMPTSP Kota Payakumbuh
16. DPMPTSP Kota Jambi
17. DPMPTSP Kota Palembang
18. DPMPTSP Kota Bandung
19. DPMPTSP Kota Bekasi
20. RSUD Kab. Bogor
21. RSUD Kab. Tangerang
22. RSUD Kab. Tasikmalaya
23. RSUD Kab. Tanah Datar
24. RSUD Kab. Deli Serdang
25. RSUD Kab. Karimun
26. RSUD Kab. Musi Banyuasin
27. RSUD Kab. Bangka
28. RSUD Kab. Bogor
29. RSUD Kota Batam
30. RSUD Kota Bandung
31. RSUD Kota Bogor
32. RSUD Kota Cimahi
33. RSUD Kota Padang Panjang
34. RSUD Kota Tangerang
35. RSUD Kab. Bekasi

Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik:
1. Wali Kota Bogor
2. Wali Kota Bandung

Praja IPDN Diajak Persiapkan Diri Hadapi Era Digital

20191107 Praja IPDN Diajak Persiapkan Diri Hadapi Era Digital 2

Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PANRB Jufri Rahman (tengah) saat menerima praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (06/11).

 

JAKARTA – Sebanyak 52 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan studi lapangan ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Jakarta, Rabu (06/11). Kunjungan tersebut diterima Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PANRB Jufri Rahman.

Pada kesempatan itu, Jufri mengajak para praja IPDN untuk bersiap menghadapi perkembangan teknologi yang kian cepat mengingat teknologi informasi akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). “Tantangan terbesar yang akan anda hadapi itu ada pada diri sendiri. Jangan hanya mengandalkan kemampuan otak karena anda akan melawan artificial intelligence,” ujarnya.

 

20191107 Praja IPDN Diajak Persiapkan Diri Hadapi Era Digital 1

 

Jufri menjelaskan tantangan-tantangan kemajuan teknologi yang juga akan dihadapi para praja ini kedepannya adalah peranan manusia yang akan digantikan oleh mesin. Menurutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan penanaman nilai-nilai yang tidak dapat diterapkan oleh mesin, yakni kejujuran dan kesetiakawanan.

Jufri yang juga Purna Praja IPDN ini menuturkan bahwa nilai-nilai tersebut sudah diajarkan di IPDN untuk para prajanya. “Karena didalamnya tidak hanya mengajarkan ilmu semata namun juga ada interaksi sekolah dengan sistem asrama itu dalam membangun jiwa korsa” imbuhnya.

Selain itu, Jufri juga mengingatkan para praja sebagai generasi milenial harus melek teknologi terutama dalam mengakses informasi. Sebagai calon ASN, mereka juga dituntut untuk memiliki karakteristik Smart ASN yakni integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Jufri menekankan bahwa tidak ada persaingan antar praja. Mereka diharapkan dapat membangun relasi dan sinergi.

 

20191107 Praja IPDN Diajak Persiapkan Diri Hadapi Era Digital 1

 

Dalam kesempatan yang sama, salah satu praja IPDN Nindya Praja Kadek Prima Parhesia mengatakan akan mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan di era digital dengan mencari informasi-informasi baru. “Saya akan mencari hal-hal mengenai kemajuan teknologi untuk saya pelajari dalam masa pendidikan saya agar nantinya bisa saya implementasikan saat bekerja,” ungkapnya.

Kadek sangat antusias dengan kegiatan ini karena selain menambah wawasan baru juga dapat memotivasi diri. “Apa yang disampaikan sangat menarik karena langsung dari pengalaman bapak Jufri sebagai seorang ASN, tentunya sebagai seorang praja kita harus memiliki kiat-kiat untuk menunjang karir dan kinerja kita,” pungkasnya. (fik/HUMAS MENPANRB)

Nomine The Future Leader Ikuti Tahapan Wawancara

20191105 wawancara the future leader 2

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat membuka wawancara Anugerah ASN kategori The Future Leader di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, (05/11).

 

JAKARTA – Rangkaian tahapan seleksi Anugerah ASN tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kategori The Future Leader sampai pada tahap wawancara. Sebelumnya para nomine telah melewati tahap seleksi administrasi, seleksi tiga tahap, dan verifikasi lapangan.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja berpesan agar para nomine dapat melewati tahapan wawancara ini dengan memberikan presentasi yang terbaik meskipun hanya diberikan waktu yang terbatas. “Anda sangat terpilih, dari 1.051 kandidat. Pilih yang benar-benar efektif dan efisien di dalam mengungkap masalah,” ujar Setiawan saat membuka wawancara Anugerah ASN kategori The Future Leader di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, (05/11).

Lima nomine terpilih tersebut adalah Susilo Ratnawati dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Anshar dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Aryo Pamoragung dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Aldiwan Haira Putra dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang, dan Didik Ismu dari Kelurahan Tombang Permai Kabupaten Banggai. Kandidat kategori The Future Leader ini disaring dari total 274 usulan ASN dari 72 instansi pemerintah.

The Future Leader adalah kategori baru dalam ajang Anugerah ASN. Kategori ini diperuntukkan bagi ASN berusia dibawah 38 tahun yang memiliki inovasi serta terobosan bagi unit kerjanya. Ikut sertanya kaum muda dalam ajang ini juga sebagai rebranding ASN, menunjukkan bahwa ASN mampu berkompetisi dan tidak kolot.

 

20191105 wawancara the future leader 5

 

Pada tahapan wawancara ini, nomine berhadapan dengan enam juri profesional dari berbagai latar belakang profesi. Tim juri terdiri dari Direktur Utama TVRI Helmi Yahya selaku ketua dewan juri Anugerah ASN 2019, Menteri PANRB Periode 2011-2014 Azwar Abubakar, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Penulis Senior Maman Suherman, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji, dan Penggiat Digital Literasi Ahmad Nugraha.

Peserta diberikan waktu 30 menit, yakni dua menit untuk menampilkan video pendek tentang inovasi atau inspirasinya, 10 menit untuk melakukan presentasi, dan 18 menit untuk sesi tanya jawab. Pada sesi presentasi, para nomine memaparkan deskripsi tentang inovasi, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang.

Berbeda dengan wawancara PNS Inspiratif yang lebih condong untuk melihat seberapa besar dampak terobosan atau inovasi yang dihasilkannya terhadap masyarakat, wawancara The Future Leader lebih menekankan pada jiwa kepemimpinan para nomine. Para nomine The Future Leader harus mampu meyakinkan para juri bahwa dirinya memiliki prospek untuk menjadi leader di masa yang akan datang melalui inovasi yang dihasilkannya. Selain itu, dalam sesi tanya jawab tim juri menantang para nomine dengan menanyakan visi ke depan sebagai seorang leader, role model dalam bidang yang ditekuninya, apa yang akan dilakukan agar program atau inovasinya bisa direplikasi oleh daerah lain, dan berbagai pertanyaan yang menguji wawasan kepemimpinan nomine sebagai kandidat The Future Leader. (del/HUMAS MENPANRB)

Benang Merah Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

 

20191107 Benang Merah Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 1

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (07/11).

 

BATAM - Setiap tahun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan hasil evaluasi terhadap unit pelayanan publik di daerah dan instansi pusat. Salah satu tujuan evaluasi itu adalah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan tidak terjebak dalam alur birokrasi yang panjang. Pemangkasan alur birokrasi itu pula menjadi salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo.

Dengan alur birokrasi yang mudah dalam pelayanan, masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Harapan presiden, reformasi birokrasi harus dipercepat. Itu juga bisa mempercepat proses investasi dan mampu meningkatkan ekonomi,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (07/11).

 

20191107 Benang Merah Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

 

Menurut mantan Menteri Dalam Negeri ini, kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pembina dan penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak terciptanya terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, perlu secara intensif membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan unit-unit pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima.

Menteri Tjahjo mengatakan, poin penting yang disampaikan Presiden adalah bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. “Bekerja cepat, keras, produktif. Jangan terjebak rutinitas, dan pekerjaan berorientasi hasil,” tegasnya.

Reformasi birokrasi itu tentu harus berdampak pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama pada unit yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Beberapa unit pelayanan tersebut dinilai sudah layak meraih predikat Pelayanan Prima dan Sangat Baik. Menteri Tjahjo berharap, penghargaan dari Kementerian PANRB untuk unit pelayanan tersebut bisa merangsang perbaikan layanan bagi pemerintah daerah lainnya.

 

20191107 Benang Merah Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 2

 

Untuk mewujudkan pelayanan prima di seluruh unit layanan, tentu perlu dukungan infrastruktur dan kapasitas SDM yang memadai untuk dapat mengembangkan sistem pelayanan publik modern berbasis teknologi informasi. Meski begitu, laporan atau keluhan masyarakat juga harus menjadi dasar utama arah perbaikan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. “Kalau ada pengaduan dari masyarakat, harus dipercepat prosesnya,” tegas Menteri Tjahjo.

Pemerintah daerah dituntut harus siap dengan segala perubahan. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemda harus menampilkan pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat. Inovasi harus terus diciptakan demi memudahkan publik. “Pemda harus menonjol, punya inovasi untuk membumikan pelayanan publik serta memberikan investasi yang mudah,” pungkas Menteri Tjahjo. (don/HUMAS MENPANRB)

 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima pada Wilayah I
1. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. DPMPTSP Provinsi Riau
3. DPMPTSP Kota Bogor
4. DPMPTSP Kota Pekanbaru
5. Disdukcapil Kab. Padang Pariaman

 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik pada Wilayah I
1. Disdukcapil Kab. Bangka Tengah
2. Disdukcapil Kab Bangka
3. Disdukcapil Kota Banda Aceh
4. Disdukcapil Kota Payakumbuh
5. Disdukcapil Kota Bandung
6. Disdukcapil Kota Sukabumi
7. Disdukcapil Kota Bogor
8. DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin
9. DPMPTSP Kab. Padang Pariaman
10. DPMPTSP Kab. Siak
11. DPMPTSP Kab. Garut
12. DPMPTSP Kab. Karawang
13. DPMPTSP Kota Banda Aceh
14. DPMPTSP Kota Tebing Tinggi
15. DPMPTSP Kota Payakumbuh
16. DPMPTSP Kota Jambi
17. DPMPTSP Kota Palembang
18. DPMPTSP Kota Bandung
19. DPMPTSP Kota Bekasi
20. RSUD Kab. Bogor
21. RSUD Kab. Tangerang
22. RSUD Kab. Tasikmalaya
23. RSUD Kab. Tanah Datar
24. RSUD Kab. Aceh Barat
25. RSUD Kab. Padang Pariaman
26. RSUD Kab. Deli Serdang
27. RSUD Kab. Karimun
28. RSUD Kab. Musi Banyuasin
29. RSUD Kab. Bangka
30. RSUD Kab. Bogor
31. RSUD Kota Batam
32. RSUD Kota Bandung
33. RSUD Kota Bogor
34. RSUD Kota Cimahi
35. RSUD Kota Padang Panjang
36. RSUD Kota Tangerang
37. RSUD Kab. Bekasi

 

Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik pada Wilayah I
1. Wali Kota Bogor
2. Wali Kota Bandung

Menteri Tjahjo Sampaikan Peran ASN dalam Akselerasi SPBE

20191106 Tjahjo LKPP

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (06/11).

 

JAKARTA - Menghadapi era revolusi industri 4.0, pemerintah menunjukkan langkah konkret dengan mewujudkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Perpres No. 95/2018 tentang SPBE diharapkan dapat mempercepat peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam melaksanakan SPBE di dalam dan antar-instansi pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan SPBE merupakan alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan juga berkinerja tinggi. Kementerian PANRB sebagai salah satu penggerak reformasi birokrasi di Indonesia juga akan fokus membangun Core IT System of Government. Namun, hal ini perlu didukung kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Untuk beradaptasi dengan otomatisasi dan transformasi digital, penataan sistem manajemen SDM melalui pembangunan ASN menjadi kunci utama perbaikan birokrasi,” ujar Menteri Tjahjo saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (06/11).

 

20191106 Menjadi Narasumber dalam Rakornas BarangJasa Pemerintah LKPP 6

 

Dalam penjelasannya, Mantan Menteri Dalam Negeri ini mengatakan bahwa pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditujukan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. “Saat ini yang dibutuhkan adalah generasi Smart ASN. Mereka yang mampu bekerja profesional, memiliki wawasan global, menguasai teknologi informasi, dan bahasa asing,” imbuhnya.

Tidak berhenti sampai disitu, Smart ASN menurut Menteri Tjahjo juga harus memiliki jejaring luas, berjiwa melayani, memiliki rasa nasionalime, dan integritas tinggi.

Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai wadah untuk menyampaikan visi, kebijakan, prestasi dan hasil kerja 4 (empat) pilar program kerja pengadaan barang/jasa pemerintah. Disamping itu, kegiatan ini juga sebagai media penetrasi pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi SPBE yang mencakup profesionalisasi ASN.

Selain Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Staf Ahli bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto juga hadir sebagai narasumber. Peserta yang hadir adalah perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pimpinan, dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) K/L/Pemda, personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda, perwakilan Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (IFPI), dan perwakilan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). 

ASN Sebagai Mesin Kemajuan Pembangunan Indonesia

20191105 wawancara the future leader 9

CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji saat menjadi juri dalam tahap wawancara Top 5 The Future Leader Anugerah ASN 2019 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (05/11).

 

JAKARTA – Kemajuan Indonesia membutuhkan kerja keras dari seluruh lapisan masyarakat, salah satunya adalah kontribusi dari Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN dinilai berperan sebagai mesin pembangunan nasional. Tentu saja, pembangunan nasional untuk kemajuan bangsa itu juga butuh kolaborasi antara ASN dengan masyarakat lainnya.

Hal tersebut dikatakan oleh CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji usai tahap wawancara kategori Top 5 The Future Leader Anugerah ASN, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (05/11). “Untuk kemajuan pembangunan Indonesia, teman-teman lah yang menjadi mesinnya dan jangan lupa untuk mengajak partisipasi publik untuk bisa terlibat dalam pembangunan,” ujar Wahyu.

Wahyu, yang juga sebagai juri dalam ajang Anugerah ASN 2019 ini mengatakan, ASN harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Jika seorang ASN bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, sosok itulah yang dicari sebagai The Future Leader. Ia berharap bisa mendapatkan ASN yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menciptakan solusi bagi permasalahan pelayanan publik.

 

20191105 Wawancara Lima Kandidat The Future Leader 1

 

Kali kedua Wahyu menjadi juri Anugerah ASN, menurutnya kompetisi ini mampu menjaring hardskill dan softskill para nomine. Bahkan skalanya harus lebih banyak dan lebih luas lagi karena jumlah nama yang diajukan masih sedikit dibanding total jumlah ASN di seluruh Indonesia. “Saya yakin masih banyak selain yang hari ini datang barangkali di luar sana itu masih sangat banyak ASN-ASN yang prestasinya menginspirasi tapi mungkin terjaring,” imbuhnya.

Wahyu berharap kandidat yang terjaring saat ini apabila terpilih bisa menginspirasi yang lain sehingga bisa mengikuti teladan mereka dan diharapkan tahun depan dapat ditemukan sosok-sosok inspiratif lainnya.

Baginya, ajang Anugerah ASN ini menambah wawasan dan pengetahuan baru, terutama dari para abdi negara di berbagai daerah yang pengabdiannya melampaui ekspektasi. “Kami menjadi lebih optimis dalam masa depan Indonesia di tangan PNS seperti itu,” pungkasnya. (fik/HUMAS MENPANRB)

Wawancara Anugerah ASN Usai, Siapa Kandidat Top 3?

20191107 Wawancara Anugerah ASN Usai Siapa Kandidat Top 3 1

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat membuka tahap wawancara PPT Pratama Teladan Anugerah ASN 2019 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (6/11).

 

 

JAKARTA – Tahapan wawancara Anugerah ASN telah selesai, Rabu (06/11). Sebanyak 15 kandidat dari kategori PNS Inspiratif, The Future Leader, dan PPT Pratama Teladan akan memperebutkan Top 3 untuk masing-masing kategori.

“Tiga nomine terbaik akan ditentukan berdasarkan hasil dari tahapan wawancara ini,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja usai tahap wawancara Anugerah ASN 2019 di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (6/11).

Sebelumnya, kandidat Anugerah ASN telah melalui tahap seleksi administrasi, seleksi tiga tahap, dan verifikasi lapangan. Mereka telah bersaing ketat dengan ASN lainnya yang diusulkan dalam ajang ini.

Pada awal pembukaan, sebanyak 1.051 usulan ASN dari 281 instansi pemerintah diusulkan dalam Anugerah ASN 2019. Dari usulan yang masuk tersebut, dilakukan seleksi administrasi dan seleksi tahap I kemudian dipilih 100 kandidat terbaik dari ketiga kategori. Pada seleksi tahap II, telah dipilih 10 kandidat terbaik di setiap kategori dan dilakukan verifikasi lapangan.

Selanjutnya, pada seleksi tahap III, dari 10 nomine terbaik dipilih top 5 pada masing-masing kategori. Top 5 di kategori PNS Inspiratif, The Future Leader, dan PPT Pratama Teladan tersebut wajib mengikuti tahapan wawancara. Di malam penganugerahan, akan diumumkan tiga terbaik untuk masing-masing kategori. "Penganugerahan akan dilakukan pada 27 November 2019 di Studio TVRI," ujar Setiawan.

Lanjutnya dikatakan, ajang Anugerah ASN ini merupakan apresiasi negara kepada ASN yang memiliki inovasi dan prestasi serta berdampak terhadap organisasi dan masyrakat sehingga menjadi inspirasi lainnya. Disamping itu, Anugerah ASN juga sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam sektor pengembangan SDM untuk mencetak ASN yang unggul.

 

20191107 Wawancara Anugerah ASN Usai Siapa Kandidat Top 3 3

 

Adanya ajang ini juga diapresiasi Direktur Utama TVRI Helmi Yahya, yang menjadi ketua dewan juri Anugerah ASN 2019. Terlebih, Anugerah ASN tahun ini menyertakan kategori Future Leader, yakni ASN usia dibawah 38 tahun yang memiliki inovasi dan terobosan.

Munculnya kaum muda dalam ajang ini juga sebagai rebranding ASN. Dengan adanya kaum milenial yang notabene akrab dengan teknologi, ASN tidak lagi dipandang sebagai orang yang kolot. “Munculnya kaum muda yang casing-nya tidak ASN, tetapi memilih jadi ASN. Saya pikir ajang ini bagus untuk menghargai kinerja ASN yang perlu diperhatikan,” ujar Helmi Yahya.

 

20191107 Wawancara Anugerah ASN Usai Siapa Kandidat Top 3

 

Sementara itu, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji yang juga menjadi dewan juri mengatakan ASN harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Jika seorang ASN bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, sosok itulah yang dicari sebagai The Future Leader. Ia berharap bisa mendapatkan ASN yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menciptakan solusi bagi permasalahan pelayanan publik.

Menurutnya kompetisi ini mampu menjaring hardskill dan softskill para nomine. Wahyu berharap kandidat yang terjaring saat ini apabila terpilih bisa menginspirasi yang lain sehingga bisa mengikuti teladan mereka dan diharapkan tahun depan dapat ditemukan sosok-sosok inspiratif lainnya. (rr/HUMAS MENPANRB)

 

Top 5 PNS Inspiratif
1. Virna Dwi Oktariana dari Kementerian Kesehatan
2. Antonius Oktavian dari Kementerian Kesehatan
3. Hoerudin dari Kementerian Pertanian
4. Jaya Setiawan Gulo dari Kementerian Keuangan
5. Nani Yulia dari Polres Brebes, Jawa Tengah

 

Top 5 The Future Leader
1. Susilo Ratnawati dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
2. Anshar dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Aryo Pamoragung dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Aldiwan Haira Putra dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang
5. Didik Ismu dari Kelurahan Tombang Permai Kabupaten Banggai

 

Top 5 PPT Pratama Teladan
1. Dwi Teguh Wibowo dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Firmansyah Eka Putra dari Dinas Komunikasi Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru
3. Iwan Dakota dari Kementerian Kesehatan
4. Iwan Suprijanto dari Kementerian PUPR
5. Mursyid Bustami dari Kementerian Kesehatan

Terapkan SPBE, Menteri Tjahjo Apresiasi Transformasi Pengadaan melalui LPSE

20191106 Menjadi Narasumber dalam Rakornas BarangJasa Pemerintah LKPP 7

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan pada Rakornas Pengadaan 2019 LKPP, di Jakarta, Rabu (06/11).

 

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah. Penerapan SPBE juga dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Kalau kita mencermati perkembangan LKPP, telah nyata berperan dalam penyelenggaraan SPBE, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan 2019 LKPP, di Jakarta, Rabu (06/11).

Menurutnya, peran LKPP tersebut dirasakan sudah berjalan cukup baik, namun harus terus dimaksimalkan. LKPP dinilai mampu menunjukan praktik-praktik kebijakan yang terbaik dalam menransformasikan layanan, terutama melalui sistem pengadaan secara elektronik yang terintegrasi dan telah diterapkan hampir disemua instansi pemerintah melalui LPSE.

Dikatakan berdasarkan hasil evaluasi SPBE, penerapan layanan pengadaan secara elektronik pada 616 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mencapai rata-rata nilai tingkat kematangan sebesar 3,61 (level kolaborasi). Nilai ini menunjukan layanan pengadaan telah terintegrasi secara vertikal antara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pusat dan SPSE kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

 

20191106 Menjadi Narasumber dalam Rakornas BarangJasa Pemerintah LKPP 8

 

“Capaian ini juga saya kira dapat dimaknai sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan dalam konteks perencanaan anggaran, memastikan penganggaran, memastikan program bisa berjalan dengan baik sehingga area-area rawan korupsi ini akan bisa ditekan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Tjahjo menyampaikan bahwa area rawan korupsi yang paling utama adalah perencanaan anggaran, berkaitan mekanisme pembelian barang dan jasa, menyangkut dana hibah, dana bantuan sosial, serta menyangkut retribusi dan pajak. LPSE ini menekan area rawan korupi yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa.

LPSE terbukti memberikan dampak positif berbagai pihak. Dengan LPSE, pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel dapat terwujud. Selain itu, LPSE juga mampu meningkatkankan efisiensi dengan penghematan biaya penggandaan dokumen, biaya transportasi peserta lelang, dan biaya-biaya lain. Dengan layanan ini, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan lelang meningkat.

Tidak hanya menyambut baik LPSE, Menteri Tjahjo juga mengapresiasi penyelenggaraan rapat koordinasi nasional oleh LKPP. "Semoga momentum ini dapat diterapkan secara menyeluruh, sistematis, dan dinamis di lingkungan LKPP untuk terwujudnya harmonisasi penerapan SPBE nasional, pada khususnya dan kemajuan negara dan bangsa pada umumnya," tutup Tjahjo. (byu/rum/HUMAS MENPANRB)

Pelayanan Publik Dinamis Ikuti Kebutuhan Masyarakat

20191105 Hasil Evaluasi Yanlik 6

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah III tahun 2019 di Jakarta, Selasa (05/11).

 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menekankan pemerintah dituntut selalu mampu dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan, agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri pelayanan publik terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman.

“Pelayanan publik tidak mampu berdiri sendiri tanpa disokong oleh keinginan yang kuat dari diri kita masing-masing untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat kita wujudkan,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah III tahun 2019 di Jakarta, Selasa (05/11).

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019, tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil pembangunan. Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

 

20191105 Hasil Evaluasi Yanlik 7

 

Di tahun ini, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi pelayanan publik. Kegiatan evaluasi ini tentunya hanya menjadi alat untuk menggerakkan roda pemerintahan menuju pelayanan publik berkelas dunia. “Kami berharap dengan kegiatan seperti ini dapat memacu semangat para kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, dan para pihak terkait lainnya, untuk dapat berkompetisi dalam arti positif, guna sama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publiknya,” ujarnya.

Menteri Tjahjo juga menjelaskan bahwa dengan kegiatan evaluasi, dapat diperoleh gambaran mengenai hal apa yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut. “Saya berharap, bagi mereka yang sudah memperoleh nilai yang baik, sebaiknya tidak terlena dan berpuas diri,” imbuhnya.

Menurut Menteri Tjahjo, tantangan bagi pemerintah tidak hanya soal rumitnya prosedur, korupsi, dan akuntabilitas, tetapi pemerintah juga menghadapi tantangan globalisasi, peningkatan populasi penduduk, kemampuan daya saing, dan juga pertumbuhan ekonomi. Mantan Menteri Dalam Negeri ini mengungkapkan digitalisasi yang perlahan mulai mengubah pola dan budaya kerja, harus mampu mulai diterapkan secara positif untuk menggiatkan pemerintahan berbasis e-government yang modern dan responsif. “Mulai sekarang kita harus mulai antisipatif dan responsif untuk menghadapi risiko tersebut,” tegasnya.

Lanjutnya dikatakan, agar pemerintah tidak kehilangan harapan serta kepercayaan dari publik, kepala daerah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntun dan memberi motivasi bagi jajarannya agar bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam melakukan perbaikan pelayanan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kolaborasi antara keinginan kuat untuk berubah dan komitmen pimpinan.

 

20191105 Hasil Evaluasi Yanlik 10

 

“Apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden yaitu agar kita tidak berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi hasil-hasil yang nyata, niscaya dapat kita laksanakan dengan baik, dan akan menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan indeks pelayanan publik di wilayah III mendapatkan predikat B atau “Baik” yakni sebesar 3,51. Dengan perolehan predikat tersebut, unit pelayanan publik tidak boleh berpuas diri. "Artinya, masih perlu kerja keras dan komitmen masing-masing pemda di wilayah III untuk menuju pelayanan publik yang prima," ujarnya.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada 11 unit pelayanan publik pada wilayah III yang mendapat hasil evaluasi dengan predikat A (pelayanan prima). Selain itu, penghargaan diberikan kepada 13 kepala daerah sebagai pembina pelayanan publik terbaik. Piagam juga diberikan pada kepala daerah dari Papua yang mendapatkan penghargaan sebagai wujud hasil dari program percepatan pembangunan Papua.

Dalam acara tersebut, hadir Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta segenap bupati dan wali kota penerima hasil evaluasi pelayanan publik. (ndy/HUMAS MENPANRB)

 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima
1. RSUD Tugurejo
2. RSUD Cilacap
3. RSUD KRMT Wongsonegoro
4. RSUD Daya Makassar
5. DPMPTSP Kota Kendari
6. DPMPTSP Kab. Gunung Kidul
7. DPMPTSP Kabupaten Cilacap
8. DPMPTSP Kota Tegal
9. Disdukcapil Kota Surakarta
10. Disdukcapil Kab. Bantul
11. Disdukcapil Kab. Cilacap

 

Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik
1. Gubernur D.I. Yogyakarta
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Bupati Bantul
4. Bupati Banyumas
5. Bupati Cilacap
6. Bupati Gunung Kidul
7. Bupati Kulonprogo
8. Bupati Semarang
9. Bupati Sleman
10. Bupati Wonogiri
11. Walikota Makassar
12. Walikota Semarang
13. Walikota Yogyakarta

 

- Penyerahan penghargaan khusus kepada Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik dalam rangka percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, yaitu Walikota Jayapura