DENPASAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengakui, pelayanan publik di Bali, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun instansi vertikal secara umum sudah mengalami peningkatan. Namun hal itu belum cukup, karena sebagai daerah tujuan wisata internasional, pelayanan itu harus lebih difokuskan lagi untuk melayani...

MATARAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak aparatur negara untuk  menjadi teladan antara lain dengan cara berhemat. Keteladanan itu juga perlu diimbangi dan peningkatan displin dan pengawasan. Hal itu dikatakan Yuddy saat berdialog dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram,...

JAKARTA - Dalam situasi dan kondisi dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, tidak ada jaminan bahwa keberhasilan yang dicapai oleh suatu negara pada saat ini akan dapat terus bertahan. Demikian dikatakan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam Seminar Nasional Merekontruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance, di ruang Serbaguna Kementerian PANRB,...

JAKARTA – Pintar saja tidak cukup untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji. Melainkan harus berkarakter, memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab dan lain-lain, seperti tertuang dalam nilai-nilai kode etik Kementerian PANRB, yaitu integritas, profesional, dan akuntabel (IPA)....

MATARAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi didampingi Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, menyambangi lima unit pelayanan publik di Mataram Nusa Tenggara Barat  Jumat (20/03). Kelima unit pelayanan tersebut adalah Kanwil BPN, Polda NTB, Kantor PTSP, Kantor Imigrasi, Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Penempatan dan Perlindungan...

Selengkapnya silahkan unduh dokumen Klik di sini ...

DENPASAR - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi akan membuat tradisi yang baik, saat melakukan kunjugan kerja ke daerah wajib "kulonuwun" kepada Gubernur. Hal itu perlu dilakukan, jangan sampai seoranng gubernur yang merupakan pejabat pusat tidak tahu ada Menteri yang blusukan di di wilayahnya. Hal itu dikatakan Yuddy saat bersilaturahmi dengan Gubernur Bali...

JAKARTA - Dua kepala daerah bertindak sebagai narasumber dalam Seminar Nasional Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance, yakni Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Kabupaten Pakpak Barat Remigo Yolando Berutu. Keduanya dihadirkan untuk berbagi inspirasi mengenai keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun wilayah yang dipimpinnya.  Richard mengisahkan pencapaian dalam membangun...

JAKARTA – Setelah 13 kementerian baru dan kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur ditetapkan melalui Peraturan Presiden, kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah fokus melakukan analisis dan evaluasi struktur organisasi pada 21 kementerian lainnya. “Saat ini kita tengah menganalisis secara simultan dua puluh satu kementerian yang lain,...

MATARAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi kali ini melakukan kunjungan kerja ke unit kantor pemadam kebakaran Kota Mataram, RSUD Kota Mataram, dan Kantor Pelayanan PLN. Kunjungan yang dilakukan pada tanggal merah ini untuk memastikan, apakah unit pelayanan tetap berjalan di hari libur atau tidak. Di...

JAKARTA - Dalam era yang kian dinamis saat ini, pemerintah daerah wajib menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance),  yang diyakini mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan buruknya tata kelola pemerintahan. Ciri pemerintahan dinamis antara lain cepat, responsif, dan efisien. Untuk ke sana, dibutuhkan pemimpin, mampu berpikir...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pembubaran sejumlah Lembaga Non Struktural (LNS) sangat dimungkinkan dalam waktu dekat.  Sebelumnya, pemerintah telah membubarkan 10 LNS yang dinilai tumpang tindih peran dan fungsi, serta menimbulkan inefisiensi. Gagasan untuk kembali menghapus beberapa LNS, menurut Yuddy, karena masih...