BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung berhasil mempertahankan capaian dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat A yang sudah tersemat sejak tahun lalu. Hal tersebut mengukuhkan posisi Kota Bandung sebagai salah satu Kota pemiliki tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Selain itu, Pemkot Bandung juga telah mengimplementasikan sistem e-budgeting...

  BANDUNG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bandung, Rabu (25/01). Penyerahan LHE AKIP tahun 2016 ini dibagi menjadi tiga regional, di mana regional pertama mewakili wilayah Sumatera, Banten, dan...

Peluncuran aplikasi Banten Bersatu.   SERANG - Reformasi kepolisian terbukti menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan melalui penciptaan inovasi-inovasi yang tentunya  membuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat menjadi lebih baik. Sebagai pelayan masyarakat, aparatur negara harus mampu menjawab tuntutan perbaikan pelayanan publik yang saat ini dirasakan masih jauh dari memuaskan. Adanya teknologi digital...

  BANDUNG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bukan sebuah nilai yang dikompetisikan. Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB, Asman Abnur, dalam pengarahannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan laporan hasil evaluasi, Bandung, Rabu...

  JAKARTA – Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dijadwalkan akan menyerahkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota tahun 2016 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/01). Penyerahan hasil evaluasi akan dilakukan bersamaan dengan pemberian penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinilai baik. “Pak...

  JAKARTA – Untuk mempercepat implementasi pemberantasan korupsi serta memperkuat percepatan reformasi birokrasi di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian PANRB dan KPK. Rapat yang dipimpin oleh Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Ruang Rapat...

(Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik wilayah II Jeffrey Erlan Muller)    JAKARTA - Sebagai upaya percepatan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam waktu dekat akan memberikan penghargaan kepada 10 Kabupaten/Kota yang sudah di lakukan evaluasi terhadap unit pelayanan publik...

  Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa menghadiri Launching Aplikasi Banten Bersatu, di Serang Banten, Senin (23/01)   SERANG -  Aplikasi Banten Bersatu dari Polda Banten yang menyediakan beberapa layanan online untuk masyarakat tampaknya sangat menarik perhatian masyarakat. Terbukti, saat peluncuran langsung mendapatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI), karena begitu...

Menteri PANRB Asman Abnur   JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur minta kepada seluruh instansi pemerintah untuk segera menyampaikan laporan kinerja 2016, PMPRB online, serta unit organisasi yang diusulkan terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK)....

    BANDUNG - Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi SAKIP kabupaten/kota adalah 49,87, meningkat dari tahun 2015 yang hanya 46,92.    "Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Kota tahun 2016 mengalami peningkatan 2,95 poin,"...

Coaching Clinic KOmpetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 di Kementerian PANRB, Selasa (24/01). JAKARTA – Sesuai dengan intruksi Presiden RI, akselerasi kualitas pelayanan publik di Indonesia harus dilaksanakan secara cepat agar masyarakat dapat merasakan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah memiliki kualitas dan pelayanan yang prima. Demikian disampaikan oleh Deputi Pelayanan...

Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini   JAKARTA – Melalui Peraturan Presiden No. 116/2016, pemerintah membubarkan 9 Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.  Perpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan  pada tanggal 30 Desember 2016. Pembubaran 9 LNS tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas...