Presiden Jokowi disambut Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI saat akan menyampaikan RUU APBN 2020 Beserta Nota Keuangannya, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) lalu. (Foto: Deny S/Humas)

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,748 triliun pada Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 untuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Buku I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 disebutkan, Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp21,428 triliun, yang terdiri atas:

1. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8,374 triliun (Papua Rp5,861 triliun, Papua Barat Rp2,512 triliun)

2. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp8,374 triliun;

3. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4,680 triliun.

“Dana Keistimewaan Aceh sebesar Rp1,320 triliun,” bunyi Pasal 14 ayat (3) RUU tersebut.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020 disebutkan, arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2020 antara lain yaitu: (i) meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran;(ii) mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan; (iii) meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; (iv) memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait; (v) meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan K/L terkait; (vi) memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (vii) memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

Sementara kebijakan umum Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diarahkan untuk: (i) meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran; (ii) meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; serta (iii) mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripurna Gabungan DPR RI dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo mengatakan, belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah.

Oleh karena itu, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

“Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Apabila kita membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” kata Presiden Jokowi saat itu. (ES)

Presiden Jokowi berdialog dengan salah seorang anggota Paskibraka dalam acara Silaturahmi, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (17/8) malam.

Usai memimpin Upacara Penurunan Bendara Merah Putih di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bersilaturahmi dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Gita Bahana Nusantara, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (17/8) malam.

Kepada mereka yang berasal dari perwakilan seluruh provinsi di tanah air, Presiden Jokowi mengatakan, sudah menjadi hukum Allah, sudah menjadi hukumnya Tuhan kita hidup dalam perbedaan.

“Berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menekankan, jangan sampai karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa daerah, perbedaan tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu tidak bersatu.

“Saya titip saudara-saudara adalah masa depannya Indonesia. Saya minta yang Aceh mengenal bagaimana yang ada di Papua, yang di Papua mengenal bagaimana yang ada di Kalimantan, yang di Sulawesi mengenal bagaimana yang ada di Jawa, yang di Jawa mengenal yang ada di Bali, yang di NTT NTB di Maluku kita harus saling mengenal,” pesan Kepala Negara.

Kalau saling mengenal, saling tahu, Kepala Negara meyakini akan bisa saling menghormati, bisa saling menghargai. “Ya inilah Indonesia,” ujarnya.

Jangan sampai, lanjut Kepala Negara, karena urusan pilpres karena urusan pileg gubernur karena pilihan wali kota karena pilihan bupati menjadi tidak rukun. Ada temannya nggak saling sapa gara-gara pilpres.

“Saya harus ngomong apa adanya, ada. Antar kampung nggak saling ngomong gara-gara pilihan gubernur ada, antar RT nggak saling bicara gara-gara pilihan bupati/wali kota ada. Jangan bilang nggak ada, ada,” tegas Kepala Negara seraya menambahkan, inilah yang harus kita sadari bersama.

Menurut Presiden Jokowi, negara ini dijadikan contoh oleh negara-negara lain karena sikap toleransinya, sikap ramah dan santunnya, sikap agamisnya itu dilihat oleh bangsa lain, kita dijadikan contoh.

“Sekali lagi masa depan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah segalanya. Jangan sampai negara kita yang beragam ini seperti negara lain yang konflik kemudian perang, yang puluhan tahun tidak selesai gara-gara merasa mereka tidak saling saudara,” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi mengingatkan, kita semuanya adalah saudara sebangsa setanah air. Sadarlah itu.

“Sampaikan kepada teman-temanmu. Sampaikan kepada tetangga-tetanggamu. Bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air,” pungkas Presiden.

Selanjutnya Presiden Jokowi berdialog dengan sejumlah anggota Paskibraka dan Gita Bahana Nusantara, sebelum dilanjutkan dengan sajian hiburan dari Group Musik RAN. (MAY/OJI/ES)

Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan sejumlah duta besar negara sahabat yang menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah segala-galanya. Jangan sampai dikorbankan yang namanya keutuhan NKRI karena pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden.

“Keutuhan NKRI harus ditempatkan di tempat yang paling penting,” tegas Presiden Jokowi kepada wartawan sebelum memimpin Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8) siang.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 tahun kepada seluruh rakyat Indonesia. “Pada hari yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 tahun.

Diperhatikan Sejak Bayi

Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa pada periode kedua kepemimpinannya nanti akan fokus pada pengembangan sumber daya manusa (SDM). “Kita akan konsentrasi kepada pembangunan sumber daya manusia. Mulai dari bayi di dalam kandungan harus bagus nustrisinya, bagus gizinya. Begitu lahir harus diperhatikan yang berkaitan dengan gizi dan nutrisi,” kata Presiden.

Tetapi yang paling penting, lanjut Kepala Negara, sejak awal memang harus dibangun, dibentuk yang namanya karakter. Oleh sebab itu, budi pekerti menjadi sesuatu yang sangat penting sekali.

“Yang berkaitan dengan etika, disiplin, tanggung jawab, budaya kerja keras, dan kemandirian harus dibangun sejak awal,” ujar Kepala Negara.

Pada tahapan menengah, menurut Kepala Negara, kita harus menyiapkan skill masa kini dan skill masa depan. Itu yang penting sekali. Oleh sebab itu, Presiden menganggap harus jelas sekarang, kalau anak sudah masuk ke pendidikan menengah, apakah mengambil kejuruan, apakah yang bidang keilmuan, ini mulai harus kita tata secara baik.

“alau sudah di perguruan tinggi, sudah saya sampaikan, target kita adalah mereka bisa berkompetisi di regional maupun global untuk yang di universitas. Jadi step-stepnya harus jelas dan harus ada,” tegas Kepala Negara. (DND/GUN/ES)

Presiden Jokowi menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kita patut bersyukur karena di tengah gejolak perekonomian global, pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang menggembirakan.  Namun, Presiden Jokowi mengingatkan, kita tidak boleh lengah karena tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan semakin kompleks.

“Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88% ditahun 2015, menjadi 5,17% di tahun 2018, dan terakhir Semester I-2019 mencapai 5,06%,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) siang.

Angka pengangguran, lanjut Presiden, menurun dari 5,81% pada Februari 2015, menjadi 5,01% pada Februari 2019. Sementara penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019. “Ini terendah dalam sejarah NKRI,” ujarnya.

Ditambahkan Presiden, ketimpangan pendapatan juga terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status tinggi. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah.

“Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia di 2014, menjadi peringkat 46 dunia di 2018. Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur kita termasuk listrik dan air meningkat, dari peringkat 81 dunia pada 2015, keperingka 71 dunia pada 2018,” ungkap Presiden Jokowi.

Berbagai capaian tersebut, menurut Presiden, tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah kita lakukan. Kita tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program.

“Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian kita,” ujar Presiden Jokowi.

Tantangan Semakin Berat

Namun, Presiden Jokowi mengingatkan, kita tidak boleh lengah. Ia menyampaikan, bahwa antangan ekonomi ke depan semakin berat dan semakin kompleks, ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, beberapa emerging marketsedang mengalami krisis, dan beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif.

Selain itu, lanjut Presiden, kita juga menghadapi tantangan perang dagang, dan depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan-Tiongkok dan Peso-Argentina yang membuat kita harus waspada.

Saat negara-negara lain ekonominya melambat, Presiden berharap ekonomi kita harus mampu tumbuh. Situasi krisis harus kita balik sebagai peluang. “Oleh sebab itu kita harus jeli. Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju,” tuturnya.

Salah satu kuncinya, menurut Presiden, adalah dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital.

Presiden menyampaikan, bahwa berbagai program pembangunan SDM disiapkan pemerintah untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global. Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat. Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju,” ucap Presiden Jokowi. (Tim Liputan MPR-DPD-DPR/ES)

Presiden Jokowi didampingi Mendag dan Ketua HIPPINDO meresmikan dimulainya Hari Belanja Diskon Indonesia, di The Hall Senayan City, Jakarta Selatan, Kamis (15/8) petang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa pasar Indonesia gede sekali, jangan sampai pasar yang ada yang besar ini dikuasai oleh merk-merk luar. Karen itu, ia meminta kepada pemilik-pemilik mal di tanah air agar memberikan ruang-ruang yang strategis berikan kepada merk-merk lokal, brand-brand lokal.

“Apa, mau kosmetik, ada Mustika Ratu, ada apa, Sari Ayu, ada apa lagi, Wardah. Ada. Jangan sampai mal-mal kita itu diisi oleh yang lain. Jangan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) dan Parade Merk Lokal Indonesia Tahun 2019, di The Hall Senayan City, Jakarta Selatan, Kamis (15/8) petang.

Mestinya, lanjut Kepala Negara, ada strategi dari mal-mal untuk membantu pemerintah agar impor tidak membanjiri, Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara juga menitipkan pasar dalam negeri kepada para produsen yang sudah mengekspor produk-produknya, jangan sampai ada yang kosong sehingga produk dari luar itu mengisi.

“Urusannya ekspor terus. Betul, bener. Tapi lokal pun tolong juga diisi. Jangan dibiarkan pasar lokal dikuasai produk yang dari luar. Hati-hati karena neraca perdagangan kita masih defisit,” pinta Kepala Negara.

Soal defisit transaksi berjalan yang masih gede itu, secara khusus Kepala Negara menyentil meminta ibu-ibu yang senengnya pegang brand luar, seperti tas atau sepatu. “Kita bisa buat yang bagus-bagus juga banyak,” ungkapnya.

Kepala Negara menekankan agar masyarakat mulai mencintai produk-produk kita sendiri, terhadap produk-produk dalam negeri. Ia menunjuk contoh, unuk baju misalnya, desainer kita jago-jago. Barang-barang kita ini di Vietnam laku keras karena desainnya bagus, kemasannya juga sudah bagus.

Untuk itu, Presiden Jokowi menugaskan kepada Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) agar bekerja sama dengan kerjasama dengan pemilik-pemilik mal, mencarikan tempat-tempat yang strategis untuk brand-brand Indonesia.

“Misalnya makan, apa resto makanan Sari Ratu taruh di depan. Apa lagi yang J.CO tadi taruh di depan. Jangan dibalik-balik. Kalau sudah mau minum kopi kok yang ditaruh di depan pasti itu,” ucap Presiden seraya menambahkan, kalau pemilik malnya sulit agar menyampaikan kepada dirinya.

Pasar Luar Negeri

Sementara kepada para produsen dalam negeri, Presiden Jokowi memita agar melakukan seleksi produk yang packaging-nya sudah baik, yang brand-nya sudah bagus, yang kualitasnya sudah bagus.

“Lakukan quality control, bawa merk-merk itu bareng-bareng keluar. Nanti pemerintah akan membantu menyiapkan, nggak tahu nanti ada anggaran marketing, anggaran pemasaran yang di-cover dari anggaran pemerintah. Bisa saja misalnya cari mal yang sangat strategis,” tutur Presiden.

Presiden memberi contoh misalnya di Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, Manila, Vietnam agar produk-produk Indonesia menguasai seperuh mal yang tempatnya strategis. Pemerintah, tegas Presiden, akan membantu.

“Saya sedih kadang-kadang datang ke negara (negara lain, red) banyak restoran Thailand tapi Restaurant Indonesia tidak ada. Ini membangun sebuah brand negara ya ini. Mestinya ya Sari Ratu ada dimana-mana. Yang saya tahu baru di Singapura sama di Kuala Lumpur, di Malaysia,” ujar Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah. (RSF/AGG/ES)

Presiden memberikan selamat usai acara Penganugerahan Gelar Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Upacara Penganugerahan Gelar Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8) siang.

Upacara yang merupakan rangkaian acara memperingati HUT ke-74 Republik Indonesia (RI) Tahun 2019 ini dihadiri juga oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

Rangkaian prosesi upacara penganugerahan gelar tanda kehormatan RI diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden RI oleh pelaksana harian Sekretaris Militer Presiden. Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Menteri Pendidian dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan pemberian ucapan selamat.

30 Penerima Penghargaan

Daftar lengkap penerima anugerah, adalah sebagai berikut:

Pertama, Keputusan Presiden RI Nomor 72/TK/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera, sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara.

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama:

1. Dr. H. Harifin Andi Tumpa, S.H., M.H.;
2. Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA.;
3. Drs. Hadi Poernomo, MBA., Ak.;
4. Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D.

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Naraya:

1. Arifin Panigoro;
2. Sofjan Wanandi;
3. Almarhum Tengku Nasaruddin Said Effendy;
4. Almarhum DR. Hj. Siti Maryam Muhammad Salahuddin, S.H..

Kedua, Keputusan Presiden RI Nomor 73/TK/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang jasa, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan dan kebesaran bangsa dan negara.

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama:

1. H. Abdul Kadir Mappong, S.H.;
2. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.;
3. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.;
4. Suwardi, S.H., M.H.;
5. Almarhum Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.Hum.;
6. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.;
7. Dr. Achsanul Qosasi, S.E., M.M., M.Si.;
8. Ir. Isma Yatun, M.T.;
9. Dr. Darmono, S.H., M.M.;
10. Dr. Djaman Andhi Nirwanto, S.H., M.H.
11. Soedarmo;
12. Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H.
13. Prajogo Pangestu;
14. Ir. Theodore Permadi Rachmat;
15. Almarhum Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CfrA.CA.

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama:

1. Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA., CfrA., QIA;
2. Dr. H. Syarif Fasha, M.E.

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Naraya:

1. Dr. Nur Rochmad, S.H., M.H.

Ketiga, Keputusan Presiden RI Nomor 74/TK/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma:

1. Almarhum Moehammad Sjafei;
2. Almarhum Karaeng Pattingaloang;
3. Almarhum Prof. Dra. Hj. Siti Baroroh Baried. (MAY/EN)

Presiden usai mengikuti acara Hari Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Rabu (14/8).

Selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka yang telah dianugerahi Lencana Tunas Kencana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesiapannya membimbing dan mengarahkan agar Gerakan Pramuka terus tumbuh dan berkembang di tanah air.

“Menjaga dasar negara kita dan merawat persatuan bangsa Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-58, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Rabu (14/8) sore.

Kepala Negara pun mengharapkan para kepala daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota sebagai ketua majelis pembimbing di daerah masing-masing untuk memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada kemajuan Gerakan Pramuka di daerah.

“Gerakan Pramuka adalah tempat bersemayamnya calon-calon pemimpin bangsa di masa depan karena Gerakan Pramuka membentuk manusia-manusia Pancasila yang tangguh, yang tahan banting, yang berakhlak mulia dan yang inovatif,” ujar Kepala Negara.

Apresiasi Pramuka

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, Gerakan Pramuka yang menekankan pendidikan dan pembentukan karakter berperan sangat penting dalam menyikapi berbagai permasalahan yang kita hadapi mulai dari penyalahgunaan narkoba, masih adanya tawuran, masih banyaknya sikap intoleransi hingga penggunaan media sosial yang dipenuhi ujaran kebencian, kabar bohong dan pornografi yang harus ditanggulangi bersama-sama.

“Termasuk dalam membentuk generasi muda Indonesia yang rela menolong, tabah, cinta tanah air, berani dan siap mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,” sambung Presiden.

Ditegaskan Presiden Jokowi, potret kita adalah menjadi bangsa yang beragam, mejemuk, punya 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal, dan ini harus disyukuri. Untuk itu, Presiden mengapresiasi Gerakan Pramuka yang telah memberi contoh memberikan bagaimana keberagaman yang ada justru memperindah dan menyatukan semua anggota pramuka.

“Perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku dan golongan dalam Gerakan Pramuka semuanya bisa menyatu, semuanya bisa bermusyawarah, semuanya merasa bersaudara dengan semangat persatuan dan perdamaian,” ungkap Presiden seraya menambahkan, semua itu sesuai dengan slogan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetaplah satu jua.

Gerakan Pramuka, lanjut Kepala Negara, juga telah mencontohkan semangat cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, mencontohkan upaya memanfaatkan kekayaan alam dan tradisi Indonesia yang dapat terus dikembangkan.

Kepala Negara memberi contoh misalnya saat penggunaan bambu dan kayu serta tali-temali untuk membuat berbagai peralatan sampai dengan memanfaatkan tumbuhan dan hasil alam Indonesia sebagai bagian dari konsumsi para Pramuka ketika berkemah, dan juga selalu terpanggil untuk memberikan bantuan pada saudara-saudara yang terkena musibah dan bencana alam.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi berpesan agar segenap anggota Pramuka tetap berpegang pada kode kehormatan Gerakan Pramuka untuk bersama seluruh komponen bangsa bersatu padu membangun keutuhan NKRI dan menciptakan dunia yang lebih baik.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ibu Negara Iriana, dan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso. (HIM/FID/ES)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersiap memimpin Ratas tentang Persiapan Dubai Expo 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kepesertaan Indonesia dalam Dubai Expo 2020, yang merupakan even ketiga terbesar setelah Piala Dunia dan Olimpiade, dan akan diikuti oleh 190 negara.

“Kita harus memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, baik dalam rangka urusan perdagangan, urusan pariwisata, dan investasi di internasional khususnya pasar di Timur Tengah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Persiapan Dubai Expo 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/8) siang.

Namun Presiden mengingatkan agar dalam penyelenggaraan pameran/expo di luar negeri kita harus berubah. Ia meminta persiapan harus matang, harus detail. Selain itu, desain, venue, lokasi, paviliun betul-betul harus menampilkan wajah Indonesia sebagai sebuah negara besar.

“Yang ini sering saya sampaikan, jangan sampai kita salah pilih lokasi. Lokasi di tempat di belakang malah dekat toilet misalnya, kalau seperti itu enggak usah ikut saja. Malah kita ingin membangun sebuah trust, membangun sebuah kepercayaan, membangun sebuah image tetapi yang kita dapat malah enggak dapet apa-apa,” tutur Kepala Negara.

Terintegrasi

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta agar semua pameran expo di luar negeri untuk marketing, perdagangan, investasi, dan pariwisata ini betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi antara pemerintah dan swasta bisa beriringan.

Dalam hitungan Kepala Negara, misalnya di-18 kementerian ini semuanya memiliki anggaran pameran. Ini BUMN belum. Namun anggaran itu tersebar, kalau dikumpulkan gede, tapi kelihatan kecil-kecil karena di-18 kementerian.

Sekali lagi, tegas Kepala Negara, kita ingin membangun sebuah persepsi, sebuah image. Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri sehingga setiap kementerian kerja sendiri-sendiri jadinya ya kalau pameran hanya 1 stan, hanya 2 stan. Sekali lagi, ini tidak memperbaiki persepsi, memperbaiki kepercayaan, memperbaiki image tetapi justru wajah kita menjadi jatuh.

“Saya tidak ingin seperti itu terjadi, oleh sebab itu persiapan di Dubai Expo 2020 harus matang, detail, dan kita mulai pada hari ini,” pungkas Presiden.

Tampak hadir dalam ratas tersebut antara lain Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkop dan UKM AAGN Puspayoga, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkominfo Rudiantara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Kepala BEKRAF Triawan Munaf, Wakil Menlu A.M. Fachir, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8) sore.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pada Januari 2020 nanti pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari B20 (Biodiesel 20) menjadi B30. Selanjutnya, pada akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B20. Harapan ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8) sore.

“Kita pengen lebih cepat, dan mulai dari B20 ini pengen mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” kata Presiden Jokowi.

Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B20 ini, lanjut Presiden, kita bisa menghemat kurang lebih 5,5 miliar dollar AS per tahun. Angka yang dinilainya gede banget, disamping  dan yang tidak kalah pentingnya penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, yang kita harapkan menimbulkan  terhadap 17 juta petani, pekebun dan pekerja yang ada di kelapa sawit.

Menurut Presiden, tekanan terhadap kelapa sawit kita betul-betul perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga benar-benar kita memiliki sebuah bargaining position yang baik, baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position kita lemah.

Terkait kabar bahwa CPO ini juga bisa dibuat avtur, Presiden Jokowi minta agar hal ini ditekuni lagi lebih dalam, sehingga kalau bisa mengurangi impor avtur sehingga defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan kita akan semakin baik.

Cek Langsung

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan akan mencek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30.

“Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau bisa saja saya akan gunakan Price Waterhouse (Price Waterhouse Coopers, red) dan lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan,” ucap Presiden seraya menekankan, bahwa kita harus sadar semuanya bahwa kita pada kondisi CPO kita tertekan oleh permintaan dunia sehingga semuanya harus komitmen yang sama, punya keinginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem yang ada.

Presiden juga meminta laporan nanti dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO melalui cold processing untuk memproduksi green diesel, green gasoline di kilang-kilang minyak milik PT Pertamina.

“Saya kira kita tahu selain di Pertamina di pabrik-pabrik kelapa sawit juga perlu didorong untuk membangun stand-alone green fuel. Ini penting, semua untuk mempercepat perkembangan industri green refinery kita,” ucap Presiden seraya menggarisbawahi bahwa setelah B20 maka akan menuju ke B30 di Januari 2020.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritimn Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasiun Jonan, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Enggartiato Lukita, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menperin Airlangga Hartarto, dan Kepala BKM Thomas Lembong. (HIM/RAH/ES)

Presiden Jokowi melaksanakan salat Iduladha 1440 H di Lapangan Astrid, Kebun Raya Bogor, pada Minggu (11/8) pagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar momen Iduladha dijadikan pendorong untuk meningkatkan ikatan ketakwaan kepada Allah SWT dan juga ikatan hubungan antarmanusia.

“Selain itu, momen Iduladha juga diharapkan bisa meningkatkan kesalehan sosial di antara sesama masyarakat,” kata Preside Jokowi kepada wartawan usai bersama Ibu Negara Iriana melaksanakan melaksanakan salat Iduladha 1440 H di Lapangan Astrid, Kebun Raya Bogor, pada Minggu (11/8) pagi.

Yang paling penting di hari raya Iduladha ini, menurut Presiden. adalah dari sisi kurban, pengorbanan. “Itu adalah dorongan kita untuk melakukan kesalehan sosial yang saya kira di negara kita masih terus harus kita dorong agar seluruh umat bisa melakukan itu dengan baik. Baik dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, dengan rekan sekampung, saya kira hal-hal yang berkaitan dengan kesalehan sosial itu harus terus kita dorong,” ujarnya.

Serahkan Hewan Kurban

Mengenakan kemeja koko putih lengkap dengan peci hitam, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana tiba di Lapangan Astrid, Kebun Raya Bogor, sekitar pukul 06.35 WIB.

Kedatangan Presiden disambut oleh di antaranya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, dan Kepala Kebun Raya Bogor R. Hendrian. Sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno terlihat mendampingi Presiden.

Bertindak selaku khatib sekaligus imam dalam pelaksanaan salat Iduladha ini adalah dosen pada Perguruan Tinggi An-Nuaimy Jakarta Selatan, H. Iqbal Subhan Nugraha, yang menyampaikan khotbah Id dengan tema “Berkurban Adalah Stimulus untuk Meningkatkan Ibadah Sosial”.

Selepas melaksanakan salat Id dan mendengarkan khotbah, Presiden Jokowi dan Ibu Negara menyerahkan hewan kurban kepada Kepala LIPI yang juga Panitia Penyelenggara Iduladha 1440 H setempat Laksana Tri Handoko. Pada kesempatan ini Presiden menyerahkan hewan kurban berupa seekor sapi peranakan ongole Indonesia seberat 1 ton 2 kilogram. (BPMI Setpres/ES)