Presiden Jokowi menyampaikan pidato pelantikan dirinya sebagai Presiden RI Periode 2019-2024 di hadapan Sidang Paripurna MPR RI, di Senayan, Jakarta, Mingu (20/10) sore. (Foto: Jay/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS,  dan Indonesia sudah masuk ke lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen, sangat memungkinkan untuk dicapai.

“Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024, di Gedung MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) sore.

Presiden menegaskan, dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, yang sangat kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. “Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton,” ujarnya.

Harusnya, lanjut Presiden, inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. Ia mengungkap contoh saat tahun pertama di Istana lima tahun lalu, saat mengundang masyarakat dan pejabat untuk halalbihalal. Menurut Presiden, saat itu protokol meminta dirinya untuk berdiri di satu titik, dirinya ikut.

“Tahun pertama, saya ikut. Tahun kedua, halalbihalal lagi, protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan jadi kebiasaan, di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan dan kalau itu diteruskan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang. Berdirinya di situ terus,” ungkap Presiden Jokowi seraya menambahkan, inilah yang namanya monoton dan rutinitas.

Presiden menjelaskan, mendobrak rutinitas adalah satu hal, dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita. “Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata,” tegasnya.

Buat Masyarakat Menikmati Pembangunan

Presiden Jokowi mengaku sering mengingatkan kepada para menteri, bahwa tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas pemerintah adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan.

Diungkapkan Presiden, seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Namun kenyataannya, setelah dicek di lapangan, setelah dirinya bertanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.

“Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya,” tegas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Di situ ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Ia menegaskan, tugas pemerintah itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent

“Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat,” tegas Presiden Jokowi.

Acara pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 itu dihadiri oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Hamzah Has, mantan Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Ibu Wury Estu Handayani (istri Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.

Selain itu juga tampak sejumlah tamu negara di antaranya Sultan Hassanah Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Kamboja Husen, PM Australia Scott Morrison, dan Raja Eswatini Maswati III. (Tim MPR RI/ES)

Hanya tinggal beberapa saja mengakhiri tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) Periode 2014-2019, dan sekaligus untuk dilantik kembali menjadi Presiden RI periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan hasil-hasil pembangunan infrastruktur dalam 5 (lima) tahun kepemimpinannya yang pertama.

“Lima tahun pemerintahan periode ini berjalan adalah lima tahun dengan pembangunan infrastruktur di semua bidang: jalan, jalan tol, jembatan, pelabuan, bendungan, bandar udara, sampai pos lintas batas negara,” tulis Presiden Jokowi melalui fan page facebooknya yang baru diunggahnya beberapa saat lalu.

Segenap infrastruktur itu, menurut Presiden, tersebar di seluruh daerah Indonesia, bersambung ke kawasan-kawasan produksi rakyat, industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus dan pariwisata, juga terhubung ke kawasan-kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

“Dengan itulah kita percaya diri untuk melangkah ke depan menyambut lima tahun berikutnya, dengan tetap melanjutkan pembangunan yang telah berjalan, seraya membangun sumber daya manusia sebagai fokus,” pungkas Presiden Jokowi.

Pesan dalam fan page facebook itu juga dilengkapi dengan video yang menyampaikan angka-angka riil keberhasilan pembangunan infrastruktur, yaitu: 980 km jalan tol, 3.793 km jalan nasional,  2.778 km jalan perbatasan, 330 unit jembatan gantung, 7 PLBN, 18 trayek tol laut, 15 bandara baru, MRT dan LRT, 79 infrastruktur olahraga, dan 65 bendungan.

“Kita ingin merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi warga NKRI,” kata Presiden Jokowi dalam video berdurasi 1 menit itu.

Dalam video tersebut juga ada tagline bertuliskan “Indonesia Maju”.

“Hanya dengan jaringan listrik yang menjangkau seluruh Nusantara, pelabuhan dan bandara yang menghubungkan pulau-pulau, bendungan dan irigasi yang mengairi sawah-sawah, jalan dan jembatan sebagai jalur angkutan dan logistik, Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju. Tidak ada jalan lain,” tulis Presiden Jokowi. (ES)

Presiden Jokowi berfoto bersama pimpinan MPR RI 2019-2024, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10) siang. (Foto: Humas/Jay).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyelenggaraan upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, pada Rapat Paripurna MPR RI, di Jakarta, Minggu (20/10), dan perayaannya dilakukan sederhana. “Dilakukan sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan acara itu,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai menerima pimpinan MPR RI 2019-2024, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10) siang. Menurut Presiden Jokowi kedatangan pimpinan MPR RI yang dipimpin ketuanya Bambang Soesatyo itu untuk menyampaikan undangan untuk pelantikan 20 Oktober nanti. “Tadi saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pimpinan MPR periode 2019-2024,” ungkap Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi tidak mempersoalkan jika ada relawan yang melakukan syukuran atau arak-arakan atas pelantikan dirinya sebagai Presiden RI 2019-2024. “Kalau mau arak-arakan enggak apa-apa. Arak-arakan saja,” ucap Presiden. Pemimpin Dunia Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, bahwa pelantikan Presiden RI 2019-2024 akan dihadiri oleh hampir seluruh pemimpin negara ASEAN, termasuk PM Australia, Wakil PM China, dan beberapa pemimpin negara sahabat. Karena itu, lanjut Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, MPR sangat berkepentingan agar acara ini berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. “Makanya kami imbau kepada adik mahasiswa pada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan. Karena suksesnya ini, suksesnya acara pelantikan presiden akan memberi pesan positif bagi dunia internasional,” kata Bamsoet. “Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung dengan khidmat dan agung sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden,” sambung Bamsoet. Pimpinan MPR RI yang diterima Presiden Jokowi itu adalah Bambang Soesatyo, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nurwahid, Sjarif Hasan, Zulkifli Hasan, Asrul Sani, dan Fadel Muhammad. (MAY/JAY/ES)

Presiden Jokowi memberikan sambutan saat peresmian Pengoperasian Palapa Ring, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/10) siang. (Foto: BPMI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, konektivitas digital harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan dan persaudaraan, dan untuk memperbaiki pendidikan. “Dan untuk memperkuat perdagangan kita, menghubungkan produk-produk UMKM ke jaringan pasar nasional, bahkan global,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Pengoperasian Palapa Ring, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/10) siang. Namun demikian, Kepala Negara menegaskan, perkembangan teknologi digital dan konektivitas yang semakin cepat tidak boleh disalahgunakan. “Ujaran kebencian ndak, ndak boleh dipakai untuk ini. Ini bukan untuk hal-hal yang itu. Untuk fitnah ndak, untuk hoaks ndak, untuk fake news ndak, ini yang harus dicegah,” tegas Kepala Negara. Kepala Negara meminta saling menjelekkan, saling mencela di media sosial harus dihentikan. Termasuk, lanjut Presiden, mencegah kejahatan cyber dan kejahatan-kejahatan lainnya agar tidak semakin berkembang di negara Indonesia. Rasa Adil Menurut Presiden Jokowi, kehadiran Palapa Ring juga diharapkan mampu menghadirkan rasa adil bagi seluruh warga negara Indonesia. “Setiap manusia Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kemajuan teknologi ini dan terkonektivitas dengan sangat cepat,” ujarnya. Seperti Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah yang sudah mendahului dirasakan manfaatnya oleh rakyat, Presiden juga mengharapkan hal-hal demikian terjadi di Palapa Ring Timur, agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, di Maluku, dan di NTT. “Pemerintah telah menyediakan backbone jaringan serat optik untuk konektivitas internet berkecepatan tinggi ini,” ungkap Presidem Jokowi. Presiden Jokowi memerintahkan seluruh aparatur pemerintah agar memanfaatkan beroperasinya tol langit ini untuk mempercepat terwujudnya birokrasi yang efisien, birokrasi yang melayani, yang meningkatkan akuntabilitas publik serta akurasi dalam kebijakan-kebijakannya. “Bagi seluruh rakyat Indonesia, saya berpesan gunakan konektivitas digital ini dengan baik, gunakan internet secara bijak, gunakan konektivitas digital ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kerukunan, untuk persaudaraan, untuk persatuan kita sebagai sebuah bangsa, serta untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia,” pungkas Presiden Jokowi. Peresmian tol langit ditandai dengan penandatanganan digital oleh Presiden Jokowi yang didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menkominfo Rudiantara. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyala Mattaliti, Ketua BPK RI, dan jajaran menteri kabinet kerja. (UN/ES)

Presiden Jokowi berfoto bersama perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, jika program perhutanan sosial belum berjalan lancar. Ada yang sudah banyak menerima manfaat tetapi ada juga yang sudah dikasih Surat Keputusan (SK) tapi di bawah belum jalan, karena belum sambungnya antara Kementerian Kehutanan dan juga mungkin Perhutani tapi yang ada di bawah.

“Ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya. Waktu saya ke daerah, Pak ini Pak, SK-nya ini  Pak, enggak bisa jalan Pak di lapangan,” kata Presiden Jokowi saat menerima perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10) siang.

Kepala Negara mengakui memang itulah kadang-kadang persoalan-persoalan besar negara kita yang segede ini. Karena yang perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat itu bukan hanya satu hektar, dua hektar.

“Ini data yang ada di saya, sampai 1 Oktober 2019 ini pemberian pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu yang di Jawa sudah mencapai 25…, 25.000 hektar. Ditambah yang untuk perlindungan kemitraan, itu 150.000,” ungkap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, target pemerintah memang bukan angka yang kecil, karena telah dibuat peta indikatif untuk alokasi perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektar.

“Ini kan bukan… bukan angka yang kecil. Angka yang gede banget tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dalam praktek di lapangannya yang tidak segampang itu. Di bawah juga ada birokrasi kita, perhutani, yang ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa terima. Karena apa? Terganggu, terganggu oleh program ini,” jelas Presiden Jokowi.

Lebih Kolonial

Presiden berjanji akan menyelesaikan itu nanti khusus Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanahan dan Perhutani.  “Harus selesai, ini harus selesai, harus bisa selesai,” tegasnya.

Secara khusus Presiden Jokowi menyentil Dirut Perhutani. “Ini sudah jamannya kayak gini jangan sampai laginya masih lagu lama. Dirutnya mungkin enggak, tapi yang dibawahnya itu  yang mesti  selesaikan. Jangan sampai Perhutani itu lebih kolonial dari colonial,” tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan, dirinya merasakan apa yang disampaikan perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial.

“Suara itu saya dengar, jangan dipikir saya tidak tahu, enggak dengar. Saya dengar. Saya mau bicara banyak nanti dengan Pak Dirut plus jajaran, karena yang saya lihat berbeda dengan kita yang bicarakan di sini, berbeda,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi memberi waktu sebelum 2 tahun konflik itu harus rampung semuanya, sudah. “Enggak ada konflik lagi dalam PTPN, di Perhutani. Semuanya harus selesaikanlah. Ini sudah bertahun-tahun, bisa kita selesaikan,” pinta Presiden seraya menunjuk contoh keberhasilan menyelesaikan konflik di Riau dimana 2.400 hektar akhirnya bisa diserahkan kepada masyarakat.

Presiden menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk menyelesaikan secepat-cepatnya perhutanan sosial reforma agrarian. Tetapi ia mengingatkan juga masih banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang ada di lapangan, yang juga tidak semuanya bisa diselesaikan karena ada, misalnya ada di luar Jawa kita dibawa ke pengadilan, pemerintah kalah,

“Pemerintah saja kalah, lah ini fakta. Karena dari dilihat dari sisi hukum kalah. Inilah kenyataan-kenyataan yang saya beberkan apa adanya dan sekali lagi, Kita berkomitmen untuk menyelesaikan 12,7 itu dan reforma agraria kurang lebih 9 juta hektar,” pungkas Presiden Jokowi.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (FID/RAH/ES)

Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyampaikan pernyataan pers bersama di The Istana, Singapura, Selasa (8/10) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Indonesia menerima kerangka kerja untuk negosiasi Flight Information Region (FIR) yang disepakati oleh Indonesia dan Singapura.

“Indonesia menghormati posisi Singapura yang memahami keinginan Indonesia untuk mengawasi wilayah udara kami sendiri,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, di Yusof Ishak Room, The Istana, Selasa (8/10) siang.

Tim Teknis Indonesia, jelas Presiden, telah memulai negosiasi. “Kami mendorong negosiasi secara cepat untuk mencapai hasil yang kongkrit,” ujarnya.

Perkuat Komitmen

Sebelumnya pada awal konperensi pers itu, Presiden Jokowi mengaku merasa terhormat dalam pertemuan kembali dengan PM Singapura Lee Hsien Loong.

“Dalam pertemuan saat ini, kami berdua memperkuat komitmen kami untuk terus melanjutkan hubungan yang kuat antara kedua negara,” jelas Presiden.

Selain itu, lanjut Presiden, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk memperpanjang pengaturan manajemen likuiditas bilateral atau perjanjian REPO.

Presiden Jokowi juga menyambut tindak lanjut dari pertemuan kepala negara tahun lalu termasuk meningkatnya investasi di Kendal Industrial Park, pengembangan Nongsa Digital Park, dan dukungan pengembangan ekonomi Singapura untuk pembukaan operasi megatron di Batam.

“Kami juga sepakat untuk mendorong finalisasi yang cepat untuk ratifikasi investasi bilateral yang ditandatangani tahun lalu. Dengan infrastruktur, Indonesia menawarkan Singapura untuk membiayai pembangunan beberapa proyek infrastruktur di Makassar, proyek lintasan kereta api di Pare-Pare, lapangan udara di Labuan Bajo,” sambung Presiden.

Indonesia dan Singapura, lanjut Presiden Jokowi, juga sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam pendidikan kejuruan (vokasi) yang beroperasi di Politeknik Kendal, pelatihan untuk pemagang dan penggalangan dana inisiasi.

“Yang terakhir, pada digital ekonomi kita sepakat untuk meningkatkan kerjasama pada e-commerce, fintech, beta service, pengembangan dari teknopark dan inovasi regional,” sambung Presiden Jokowi. (RSF/GUN/ES)

Presiden Jokowi bersalaman dengan PM Belanda Mark Rutte, usai konperensi pers bersama, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (7/10) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan dukungan Pemerintahan Kerajaan Belanda dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Harapan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10) siang.

“Saya juga menghargai kerja sama yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di New York, tanggal 26 September 2019 yang lalu, mengenai pengembangan kapasitas petani sawit untuk menghasilkan kelapa sawit yang baik,” kata Presiden Jokowi dalam kesempatan itu.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, Belanda merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa, baik di bidang perdagangan, investasi maupun pariwisata.

“Di antara negara-negara Eropa, Belanda merupakan mitra perdagangan nomor 2 terbesar dan mitra investasi nomor 1 dan mendatangkan wisatawan nomor 4 terbesar dari Eropa,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, di tengah situasi perekonomian dunia yang mengalami tren pelemahan, kita perlu berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan banyak mitra, termasuk dengan Belanda.

“Di bidang perdagangan kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair,” tegas Presiden seraya menambahkan, dalam konteks ini ia menyampaikan kembali concern Indonesia untuk kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit.

Sementara di bidang investasi, Presiden Jokowi mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air.

Bidang Vokasi

Presiden Jokowi menjelaskan, dalam 5 (lima) tahun ke depan, Indonesia akan memberikan prioritas kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat penting artinya terutama pendidikan vokasi.

Dalam pertemuan dengan PM Mark Rutte itu, menurut Presiden, juga dibahas upaya meningkatkan kerja sama di bidang vokasi, termasuk di bidang kemaritiman dan keperawatan.

Sebagai penutup, Presiden Jokowi menyampaikan apreaisasinya kepada Pemerintah Belanda yang secara konsisten tegas menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan ini antara lain Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (FID/OJI/ES)

Presiden Jokowi saat meninjau salah satu lokasi karhutla di Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, pertengahan September lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kerja keras para Manggala Agni, jajaran TNI dan POLRI, BPPT dan BMKG, BNPB, serta BPBD dan Masyarakat Peduli Api di Sumatra dan Kalimantan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan, yang dinilainya kini telah menunjukkan hasil.

Segenap upaya mereka tempuh untuk memadamkan api. Melalui udara, ada 45 pesawat atau helikopter dikerahkan menyemai lebih 200 ton garam untuk mempercepat pertumbuhan awan sehingga turun hujan dan melakukan upaya waterbombing di seluruh kawasan yang terbakar ,” tulis Presiden Jokowi melalui fan page facebook-nya yang diunggah beberapa saat lalu.

Di darat, lanjut Presiden, petugas dan relawan berjibaku memadamkan api langsung di hutan-hutan gambut.  “Alhamdulillah, sepekan terakhir, kebakaran hutan dan lahan telah berkurang jauh,” pungkas Presiden Jokowi.

Udara Lebih Baik

Sementara itu berdasarkan citra satelit Modis-catalog LAPAN pada Senin (30/9), pukul 18.00 WIB menunjukkan kualitas udara membaik seiring dengan turunnya jumlah titik panas (hotspot) di Sumatra dan Kalimantan.

Pantauan titik panas pada sore itu, titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cenderung turun seperti di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Masih banyak titik panas atau hot spots di Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun demikian, kualitas udara yang diukur dengan PM 2,5 menunjukkan tingkat ‘baik.’

“Data terakhir (30/9) mencatat titik panas berjumlah 673. Titik panas tertinggi teridentifikasi di Kalimantan Selatan dengan 141 titik, Kalimantan Tengah 63, Sumatra Selatan 63 dan Jambi 15, sedangkan Riau dan Kalimantam Barat tidak terdeteksi adanya hot spot,” ungkap Agus Wibowo, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam siaran persnya Selasa (1/10) lalu.

Menurut BNPB, Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) terus berlangsung baik di Sumatera maupun di Kalimantan. Pada hari Senin dikerahkan 2 pesawat di Sumatra dan 2 Pesawat di Kaltim dengan total garam yang ditabur sejumlah 9.600 kg.

“Salah satu hasilnya hujan turun di  sebagian besar wilayah Riau (Indragiri Hulu, Dumai, Pelalawan, Kuansing, Indragiri Hilir, Siak, Rokan Hulu dan Rokan Hilir), Jambi (Merangin, Sarolangin), Kalbar (Pontianak, Singkawang, Sintang, Melawi), Kalsel (HST, HSS), dan Kalteng (Palangkaraya, Barito Selatan dan Lamandau),” kata Agus.

Menurut Agus, kecenderungan titik panas yang turun harus terus dipertahankan sehingga masyarakat dapat menghirup udara sehat dan beraktivitas di luar rumah. Hujan yang turun secara optimal dapat dimanfaatkan untuk membasahi gambut dengan sekat kanal dan embung.

“Gambut perlu dikembalikan ke kodratnya yaitu basah dan berair sehingga tidak mudah terbakar,” terang Agus. (*/Humas BNPB/ES)

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri Kabinet Kerja, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan isyarat akan berakhirnya masa tugas kabinet kerja periode 2014-2019, yang memang masa tugasnya akan berakhir 19 Oktober mendatang. Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), yang kemungkinan menjadi SKP terakhir bagi para menteri dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras mereka selama 5 (lima) tahun ini.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Menteri, semua Kepala Lembaga atas kerja kerasnya selama 5 tahun ini dalam membantu saya dan Bapak Jusuf Kalla dalam menjalankan visi dan program-program prioritas kita bersama,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10) siang.

Mengingat kembali pada awal pembentukan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden, agar semuanya  betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur.

“Alhamdulillah dalam 5 tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan juga masih banyak saya lihat masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, selama 5 tahun ini pemerintah telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, lebih merata. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal, sehingga APBN menjadi semakin sehat dan semakin mandiri. Dan juga telah meletakkan fondasi bagi pembangunan Indonesia sentris bukan Jawa sentris, dalam melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur.

Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, juga telah memulai reformasi struktural tetapi belum besar-besaran. Sehingga diharapkan nanti di 5 tahun ke depan, pemerintah akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan/prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini.

“Juga reformasi di program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama pada masyarakat 40% terbawah juga telah kita lakukan,” sambung Presiden.

Presiden menilai, dalam 5 tahun ini penguatan di bidang monitoring, di bidang pengendalian eksekusinya di lapangan juga dilakukan dengan baik dalam perencanaan, dalam implementasi, dalam eksekusi.

“Saya melihat banyak hal yang telah berjalan. Karena itu keandalan proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam perancangan Rancangan Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,” tutur Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Selain itu juga tampak hadir Menteri Pariwisata Airef Yahya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjoatmodjo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pusjiastuti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta. (FID/JAY/ES)

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada Peringatan Hari Batik Nasional 2019, di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya mengukuhkan kembali komitmen terhadap batik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pengakuan dari UNESCO yang meletakkan batik menjadi menjadi warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non benda.

“Harus ingat bahwa UNESCO mulai mengevaluasi kembali pengakuan tersebut. Oleh karena itu, kita harus tunjukkan kerja keras kita dalam melestarikan batik,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Batik Nasional 2019, di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10) siang.

Menurut Kepala Negara, dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mempertahankan penetapan dari UNESCO itu, yang pada 10 tahun lalu mengakui batik sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia.

“Kita semua wajib mengemban amanah tersebut sebaik-baiknya dengan terus menjaga keluhuran budaya dan mengembangkan kreativitas seni batik Nusantara,” tutur Kepala Negara.

Kepala Negara menilai, keberhasilan dalam mengembangkan batik membuktikan dedikasi, ketulusan, kecintaan dari para pembatik, seniman dan juga para industriawan.

“Tugas kita selanjutnya adalah mengajak generasi muda Indonesia untuk terus mencintai batik, mengajak masyarakat dunia untuk mengenakan dan mengagumi batik,” tutur Kepala Negara.

Pangling

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengemukakan, saat kedatangan Perdana Menteri (PM) Australia, Malcolm Turnbull, dirinya meminta agar menggunakan batik yang telah disiapkan oleh Ibu Negara Iriana.

“Ternyata dipakai dan saya pangling karena memakai batik, karena batiknya bagus sehingga betul-betul berubah kelihatan beliau bukan dari Australia, kelihatan dari Solo,” kata Presiden yang disambut senyum mereka yang hadir dalam acara Peringatan Hari Batik Nasional 2019 itu.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta masyarakat agar melambungkan batik pada acara-acara internasional. “Kta juga harus berani mengenakan terus batik acara-acara internasional dan menjadikan batik sebagai duta budaya Indonesia pada masyarakat dunia,” tutur Presiden.

Presiden juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk memajukan untuk kemajuan dan kejayaan batik Indonesia. Ia berharap, semoga batik Indonesia semakin berjaya dan lestari sepanjang masa.

Kepala Negara menilai, kehadiran masyarakat di acara Hari Batik Nasional ini adalah peneguhan komitmen kita untuk terus melestarikan batik, untuk terus mengokohkan persatuan Indonesia melalui batik, untuk terus menumbuhkan ekonomi rakyat yang merata melalui batik.

“Selamat merayakan Hari Batik Nasional, jayalah batik Indonesia,” seru Kepala Negara.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Mensesneg Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) A.M. Fachir, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo), dan Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia (YBI) 2019 Jultin Ginandjar Kartasasmita. (HIM/RAH/ES)