Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, POLRI Terapkan Tarif Baru PNBP

06012017 pnbp polri   JAKARTA - Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia, mulai hari ini, Jumat 6 Januari 2017 pemerintah menaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah yang baru, yaitu PP Nomor 60 Tahun 2016, sebagai pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas...

Smart Government Bojonegoro Dukung Implementasi SPBE di Indonesia

20170105 MENTERI Paparan Implementasi SPBE Bojonegoro 5 Bupati Bojonegoro Suyoto saat memaparkan implementasi e-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di kantor Kementerian PANRB, Kamis (05/01).     JAKARTA – Dalam pengintegrasian dan pengembangan sistem E-Government, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan instansi pemerintah lainnya tengah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis...

Presiden Jokowi Yakin Pancasila Dapat Menjawab Tantangan Terorisme dan Radikalisme

04012017 skp presiden 2  BOGOR - Menyinggung upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (4/1) pagi, meminta agar pentingnya pembangunan kultur, pembangunan karakter, dan mental bangsa, tidak dilupakan. “Saya kira sering saya sampaikan bahwa dalam menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah, di...

Menteri PANRB: Pemprov DKI Jakarta Agar Menjadi Role Model Nasional Pelayanan Publik

03012017 pelantikan eselon dki 7 (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberikan ucapan selamat kepada para pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang baru saja dilantik Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sumarsono di Silang Monas, Jakarta, Selasa (3/1) foto: arl/Humas MenPANRB)   Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengawali tahun 2017 dengan melakukan...

MenPANRB: 2017 Seluruh Pemda Harus Mengacu Pada Sistem IT

20170105 MENTERI Paparan Implementasi SPBE Bojonegoro 3  Menteri PANRB Asman Abnur (tengah), Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini (kiri) dan Bupati Bojonegoro Suyoto (kanan) saat rapat koordinasi pemaparan implementasi e-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di kantor Kementerian PANRB, Kamis (05/01).   JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berharap pada tahun...

2017 Fokus Pemerataan, Presiden Jokowi: Tingkatkan Akses Rakyat Dapat Modal, Beri Anak Yatim KIP

  Bogor - Setelah melalui tahun 2016 dengan beberapa apresiasi yang diberikan atas kemampuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah menurunnya perekonomian global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pada tahun 2017 ini pemerintah akan lebih fokus pada upaya pemerataan. “Meskipun kita tahu angka gini ratio kita sedikit membaik, tapi dalam angka...

Highlight Capaian Reformasi Birokrasi 2016

PRESS RELEASE PERNYATAAN AKHIR TAHUN MENPANRB Highlight Capaian Reformasi Birokrasi 2016 Jakarta-Di penghujung tahun 2016 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, melakukan refleksi akhir tahun dengan menyampaikan highlight capaian reformasi birokrasi. Banyak hal positif yang sudah dicapai selama tahun 2016, tetapi juga ada pekerjaan rumah yang...

Presiden Tegaskan Tidak Ada Reshuffle Kabinet

04012017 Presiden tegaskan tidak ada reshuffle  BOGOR - Isu perombakan kabinet yang saat ini sedang hangat di masyarakat, kembali ditepis langsung oleh Presiden Joko Widodo dihadapan para jajarannya dalam rapat kabinet paripurna yang digelar Rabu, 4 Januari 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. "Bagian yang menggembirakan dan terpenting bagi para menteri, Presiden menyampaikan, menegaskan bahwa...

Pemerintah Beri Tunjangan Jabatan Fungsional Untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

04012017 tunjangan fungsional ppbj  Jakarta - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pemerintah memandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 23 Desember...

Inpassing PNS Berdasarkan Angka Kredit

20161230 angka kreditJAKARTA – Berdasarkan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing), pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi, dan angka kredit kumulatif PNS bersangkutan. Adapun tata cara penyesuaian/inpassing,...

Pemerataan akan Menjadi Agenda Pemerintahan di Tahun 2017

04012017 skp presiden BOGOR - Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan para anggota Kabinet Kerja untuk membahas agenda pemerintah di tahun 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/1). Saat memimpin jalannya rapat kabinet paripurna yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Kerja tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemerataan akan menjadi bidikan...

MenPANRB: Hilangkan Jual-Beli Jabatan dengan Assesment Terbuka

03012017 pelantikan eselon dki 4    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan pentingnya penerapan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Selain untuk mencari pejabat yang kompeten, seleksi terbuka yang transparan juga untuk menghindari terjadinya jual-beli jabatan. Hal itu ditegaskan...

22.519 Pegawai Daerah Akan Jadi Pegawai Pusat, Presiden Jokowi: Jangan Ganggu Pelayanan ke Masyarakat

  Jakarta - Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tahun 2014, telah dilakukan pembagian urusan pemerintahan yang mencakup di dalamnya peralihan 14 sub urusan antar tingkatan susunan pemerintahan. 1 Sub urusan beralih dari provinsi ke kabupaten/kota, 8 sub urusan beralih dari kabupaten/kota ke provinsi, serta 5 sub urusan beralih dari...