RPP Manajemen PNS Harus Sesuai Dengan Semangat UU ASN

20160609 Eko P    JAKARTA – Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) kembali melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyusunan melalui pembahasan dan analisis tersebut dilakukan agar dalam implementasinya, RPP Manajemen PNS berjalan sesuai dengan...

Humas Jadi Lini Terdepan Komunikasikan Kebijakan Pemerintah

20160608 Bakohumas 4  Menteri Yuddy memberikan arahan pada acara Seminar Bakohumas di Kementerian PANRB, Rabu (08/06). JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) sangat bermanfaat untuk mengembangkan kinerja, serta mengkomunikasikan kebijakan yang dibuat pemerintah. "Humas harus berada di lini terdepan dalam mengkomunikasikan...

Bertemu 1768 Pejabat Eselon II, Presiden Jokowi: Kalau Usul Anggaran Ngga Usah Banyak-banyak

Presiden Jokowi menyampaikan arahan kepada 1768 pejabat eselon II dalam rapat kerja, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/6) pagi. (Foto: Rahmad/Humas)  Presiden Jokowi menyampaikan arahan kepada 1768 pejabat eselon II dalam rapat kerja, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/6) pagi.  Guna menyatukan langkah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan 1.768 pejabat eselon II dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di  instansi-instansi pemerintah, dalam Rapat Kerja Pemerintah, di Gedung Dhanapala, Kementerian...

BPK Sebut 4 K/L ‘Disclaimer’, Presiden Jokowi: Jangan Ada Yang Bermain-Main Dengan Uang Rakyat

LHP 300x201 Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6). Sesuai hasil pemeriksaan BPK sebanyak 56 Kementerian/Lembaga (K/L) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian 26 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan...

Anggota Bakohumas Didorong Lakukan Pemetaan SDM Humas

20160608 Bakohumas 5  JAKARTA - ‎Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mengkaji dan mendalami kebijakan Percepatan Penataan ASN. Penataan ASN diawali dengan melakukan pemetaan potensi SDM. "Petakan dengan baik potensi SDM Humas kedalam sembilan kuadran berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Kemudian rumuskan treatment yang direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas SDM Humas....

Presiden Ajak Pejabat Samakan Visi

20160607 Jokowi  JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para pejabat kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa seluruh gerak dan langkah yang dilakukan harus memiliki kesamaan visi mulai dari pusat hingga ke daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Seluruh Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan,...

Pelamar Sekolah Ikatan Dinas 223.228 Orang

JAKARTA – Tujuh sekolah ikatan dinas yang melakukan penerimaan mahasiswa/taruna sudah seluruhnya menutup pendaftaran. Terakhir Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), yakni pada 31 Mei 2016. Dari 300 mahasiswa/taruna yang diharapkan, pendaftar pada sekolah ikatan dinas milik Kementerian Perhubungan mencapai 18.099 orang. Dengan ditutupnya pendaftaran di STTD, jumlah pelamar sekolah ikatan...

Seluruh Pegawai Kementerian PANRB Harus Tahu Kebijakan yang Dibuat

20160607 Reform Corner 3  JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan reform corner untuk mendiskusikan percepatan penataan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PANRB.   Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, ASN yang ada di Kementerian PANRB harus mengetahui setiap kebijakan yang dikeluarkan. Menurutnya, Kementerian ini harus jadi yang terdepan...

Kementerian PANRB Dapat Predikat WTP

20160606 WTP  Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi usai acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPP tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, Senin (06/06). JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski demikian, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengakui masih ada sedikit...

Pelabuhan Sri Bintan Pura Tak Semrawut Lagi

20160603 pelabuhan6 Menteri Yuddy blusukan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, Jumat (03/06)   TANJUNG PINANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melihat adanya perubahan pada wajah Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP), dibandingkan dulu saat berkunjung terlihat semrawut. “Dulu orang mengeluhkan parkiran motor berantakan, nyari motor susah,...

Rasionalisasi PNS : Rasionalisasi Alami

20160607 Jokowi1   Wacana kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan para PNS. Kekhawatiran tersebut muncul akibat adanya informasi yang mengatakan bahwa ke depannya pemerintah akan melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS. Ditemui oleh para jurnalis...

Serahkan Laporan, BPK Ingatkan Pemerintah Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan

Berbisik 300x204 Untuk memenuhi amanat Undang-Undang dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6) siang. Menurut Harry Azhar, LHP ini sebelumnya telah disampaikan melalui...

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik

20160603 FK3PANRB14 Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam FK3PANRB di Tanjung Pinang, Kepri, Jumat (03/06)   TANJUNG PINANG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan  pelayanan publik terus meningkat. Namun demikian, untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut diperlukan kepercayaan masyarakat yang berbanding lurus...