JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, birokrasi yang mendapatkan alokasi terbesar dari APBN harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada rakyat, dan kepada Tuhan.   Birokrasi hanya sekitar 2 persen dari jumlah penduduk, tetapi menggunakan uang negara sekitar 60 persen, sementara rakyat hanya menerima 40 persen. “Kita...

Jakarta.  Salah satu persoalan besar dalam pembangunan teknologi informasi Indonesia adalah masih sendiri-sendiri dan tidak Untuk itu melalui “The First Korea-Indonesia –Gov Cooperation Forum: Leveraging e-Government  for Administrative reform” yang diselenggarakan di Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Kamis Siang (4/7),  Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengharapkan forum dapat memberikan...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar melantik Hendro Witjaksono menjadi Inspektur Kementerian PANRB oleh Menteri PANRB, menggantikan Muhammad Yusuf Ateh yang dilantik menjadi Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas, Rabu (03/07).   Meskipun tetap menjabat eselon II, namun Menteri menegaskan bahwa Inspektur merupakan jabatan yang strategis,...

  PEKANBARU – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar workshop PMPRB bagi para asesor Pemerintah Kabupaten/Kota se provinsi Riau di Pekanbaru.  Kegiatan ini dilakukan sebagai  upaya dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah,  sebagai tindak lanjut dari langkah-langkah yang ditempuh dalam reformasi birokrasi sesuai roadmap.   Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PANRB Daerah dari Kementerian Pendayagunaan...

JAKARTA – “Kami laporkan bahwa kerjasama dibidang reformasi birokrasi antara Pemerintah Indonesia dan Korea telah berjalan dengan efektif dan  sinergis. Dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di kedua negara, diantaranya  Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BAPPENAS, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara  serta MOSPA, COTI, KOICA dari Korea” dikatakan Menteri Pendayagunaan...

JAKARTA – Sebelum terbentuknya kabinet baru tahun 2014-2019, pemerintah perlu membuat kajian mengenai perlunya mendesain kembali kelembagaan pemerintah pusat. Pasalnya, meski sudah banyak urusan yang diserahkan ke daerah, tapi birokrasi di pusat tetap tambun. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, kondisi tersebut...

PEKANBARU - Kehadiran pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang mampu kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan di setiap daerah akan sangat membantu para calon investor dalam merealisasikan investasinya. Hal itu sangat berpengaruh terhadap  iklim investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.   Asdep Pengembangan dan Standarisasi Pelayanan Kementerian PANRB Noviana Andrina...

  JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan menandatanganai kesepakatan bersama dengan Pemerintah Korea Selatan dalam pengembangan kerjasama reformasi birokrasi dan e-government. Penadatanganan akan dilakukan oleh Menteri Keamanan dan Administrasi Publik (Minister of Security and Public Administration/MOSPA) Republic Korea , H.E. Mr. Yoo Jeong-bok, Menteri PANRB Azwar Abubakar, dan Menkominfo Tifatul Sembiring, disaksikan oleh Wakil...

    JAKARTA - Hingga saat ini sudah ada 198 instani pemerintah yang mencanangkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi. Tahun 2012 sebanyak 85 instansi. Tahun 2013,  hingga bulan Juni sebanyak 113 instansi, ditambah  satu instansi yang mencanangkan ZI pada bulan Juli 2013.   Provinsi Jawa Timur yang melakukan  pencanangan...

PEKANBARU – Belum optimalnya pelimpahan kewenangan secara penuh mengenai proses dan penandatanganan penertiban ijin dan non ijin dari kepala daerah kepada kepala PTSP, merupakan hambatan yang dialami oleh hampir seluruh PTSP yang ada di Indonesia. Komitmen dan persamaan presepsi dalam peningkatan pelayanan publik melalui PTSP, bermuara dari komitmen pimpinan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, serta pimpinan SKPD.   Permasalahan itu disebabkan karena...

JAKARTA – Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, Presiden SBY telah setuju rekruitmen CPNS dilaksanakan seperti tahun 2012. Bahkan Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI agar pelaksanaan rekruitmen untuk anggota TNI dan POLRI mengikuti model yang diterapkan dalam test CPNS tahun 2012. Dengan persetujuan tersebut, berarti pelaksanaan test CPNS seperti yang dilaksanakan...

  JAKARTA - Pemerintah dalam setiap tahun memprioritaskan formasi guru dalam rekruitmen CPNSyang jumlahnya sekitar  50% CPNS. “Baik pada masa motarium atau tidak, formasi guru selalu berkisar antara 40% s/d 50%.  Bahkan untuk daerah yang belanja pegawainya di atas 50%, jika formasi untuk guru, tetap akan kami berikan," ujar Menteri PANRB...